Jumat, 14 Dec 2018
radarbojonegoro
icon featured
Advertorial

Tolak Permohonan Paspor TKI Nonprosedural

Rabu, 18 Jul 2018 09:20 | editor : Ebiet A. Mubarok

TEGAS: Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Bojonegoro berhasil menolak permohonan paspor TKI nonprosedural. Jumlah yang berhasil ditolak sebanyak 31 permohonan.

TEGAS: Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Bojonegoro berhasil menolak permohonan paspor TKI nonprosedural. Jumlah yang berhasil ditolak sebanyak 31 permohonan. (Istimewa/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

BOJONEGORO -  Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Bojonegoro berhasil menolak permohonan paspor TKI nonprosedural (NP). Terhitung sejak awal Februari lalu, jumlah permohonan NP berhasil ditolak sebanyak 31 permohonan. Selain tidak dilengkapi berkas kelengkapan, paspor NP juga membahayakan pemiliknya. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui Penyelia UKK Imigrasi Bojonegoro Meylando  Yoga Perdana menjelaskan, selama bulan Juni ini, pihaknya sudah menolak sebanyak 10 permohonan NP. Jika ditotal sejak Februari lalu, jumlah permohonan yang ditolak mencapai 31 pemohon. Jumlah ini tentu sangat besar. 

“Kalau ditotal sejak awal berdiri, jumlahnya mencapai 31 permohonan,” kata Lando selasa (17/7). 

Lando menjelaskan, permohonan paspor tersebut ditolak karena didapati ada kejanggalan saat wawancara. Para pemohon berkeinginan bekerja di luar negeri. Tapi, tidak membawa perlengkapan sebagai prasyarat bekerja di luar negeri. Tidak membawa surat izin rekomendasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan dinas tenaga kerja (disnaker) setempat. Menurutnya, kondisi itu tentu sangat membahayakan. 

Pihak imigrasi tidak hanya menolak para pemohon. Tapi juga memberikan sosialisasi. Mereka yang tidak diizinkan melanjutkan proses pembuatan paspor, diberi pemahaman terkait prosedur bekerja di luar negeri sesuai aturan. Terutama harus menyertakan berkas dari BNP2TKI dan disnaker setempat. Sebab, jika tidak, nantinya justru bakal menyusahkan masing-masing pemohon. 

“Ini sangat penting, karena  itu para pemohon harus diberi pemahaman dan informasi jelas,” imbuh Lando. 

Dengan menyertakan perlengkapan dari BNP2TKI dan disnaker setempat, mereka bisa bekerja dengan tenang. Tidak takut melanggar peraturan. Selain itu, hak-hak dan perlindungan dari negara juga mereka dapatkan. Para pemohon bisa terjamin dan dilindungi pemerintah. Sebaliknya, tanpa ada berkas perlengkapan, justru bakal membahayakan si pemohon saat mereka bekerja di luar negeri. 

Lando berharap, para pemohon ditolak bisa kembali dengan prasyarat yang lebih jelas. Sebab, bisa jadi, mereka memohon secara nonprosedural disebabkan tidak paham dan kurang informasi. Pihaknya berkomitmen jika penolakan permohonan itu demi kebaikan. Sehingga, hak-hak mereka saat bekerja bisa terjamin. 

“Penolakan ini demi kebaikan, agar pemohon lebih tenang bekerja di sana,” pungkas Lando.

(bj/zky/bet/JPR)

 
Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia