Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

BPMPD Masih Formulasikan Kekosongan Sekdes Kedungrejo

10 Juli 2018, 07: 26: 19 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

MASIH KOSONG: Kades Kedungrejo Kecamatan Malo Mustakim, saat menghadiri sidang pencurian pipa di PN Bojonegoro pekan lalu. Mustakim belum melantik sekdes yang baru. 

MASIH KOSONG: Kades Kedungrejo Kecamatan Malo Mustakim, saat menghadiri sidang pencurian pipa di PN Bojonegoro pekan lalu. Mustakim belum melantik sekdes yang baru.  (Bhagas Dani Purwoko/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO – Kades Kedungrejo, Kecamatan Malo, Mustakim yang masih tersandung perkara narkotika di Ngawi belum ditetapkan sebagai terdakwa. Karena itu, belum bisa diberhentikan sementara. Padahal, sebelumnya Kades Kedungrejo juga belum melantik sekretaris desanya tanpa alasan yang jelas.

Plt Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Bojonegoro Moch. Chosim menerangkan, berdasarkan pasal 62 Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa bisa diberhentikan sementara oleh bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa. Ancaman  pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. “Jadi kami akan koordinasi lagi dengan camat terkait kekosongan sekdes itu, kami akan cari formulasinya sesegera mungkin, sehingga pelayanan tidak terhambat,” tegasnya.

Rencananya, hari ini pihak BPMPD Bojonegoro akan bertandang ke Polres Ngawi guna menindaklanjuti kasus yang menjerat Kades Kedungrejo tersebut. Sementara, dua kades lain asal Kecamatan Purwosari.  Yakni,  Kades Kuniran Masyudi, dan Kades Sedahkidul M. Choirul Huda yang juga berstatus sebagai terdakwa tidak mengalami kekosongan sekdes. Keduanya kini berstatus sebagai tahanan rumah. “Kalau pemerintahan Desa Kuniran dan Sedahkidul aman, sekdesnya tidak kosong,” jelasnya. Selain itu, BPMPD juga sudah mendapat balasan dari Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro terkait status dua kades asal Kecamatan Purwosari itu.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro Isdaryanto menerangkan, bahwa pemeriksaan saksi kasus penggelapan dan penipuan menjerat dua kades asal Kecamatan Purwosari itu akan memakan waktu lama. Karena dia mengatakan jumlah saksi di berita acara perkara berjumlah 61 orang. Adapun sidang pemeriksaan saksi seharusnya dilaksanakan kemarin (9/7), ternyata ditunda pada Rabu (11/7) mendatang. “Saksinya sangat banyak Mas, ada 61 orang, nanti tergantung jaksa penuntut umum terkait cukup atau tidaknya bukti yang telah dikumpulkan,” pungkasnya.

(bj/gas/nas/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia