Jumat, 19 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Mobdin Dilarang untuk Mudik

08 Juni 2018, 06: 40: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

DIDATA : Seorang pegawai Pemkab Lamongan sedang mendata mobdin di lingkungan pemkab.

DIDATA : Seorang pegawai Pemkab Lamongan sedang mendata mobdin di lingkungan pemkab. (Anjar D. Pradipta/Jawa Pos Radar Lamongan)

Share this      

KOTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melarang penggunaan mobil dinas (mobdin) untuk mudik lebaran. Penggunaan mobdin hanya diperbolehkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. ‘’Pak bupati (Bupati Lamongan, Fadeli,Red) telah menegaskan dalam coffe morning, mobdin untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak boleh untuk mudik,’’ kata Kabag humas dan Protokol Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan kamis (7/6).

Dia menjelaskan, kelonggaran penggunaan mobdin hanya untuk wilayah dalam kota saja. Misalkan, camat kota rumahnya Babat. Ketika dibutuhkan pelayanan di wilayahnya, maka bisa menggunakan mobdin. ‘’Aturan resmi dari pemerintah pusat memang belum ada. Tapi pemkab Lamongan memastikan tidak memperbolehkan mobdin digunakan untuk mudik,’’ tandasnya.

Menurut dia, pertimbangan pelarangan itu antara lain, ketika mobdin digunakan mudik dan terjadi permasalahan di jalan, siapa yang bertanggungjawab? Selain itu biaya bahan bakar minyak (BBM)-nya juga akan memicu pertanyaan di masyarakat, meski ditanggung pengguna.  “Lebih baik (mobdin) jangan digunakan untuk mudik. Kalau mudik pakai kendaraan pribadi saja,” tukasnya.

Dia melanjutkan, meski libur lebaran tahun ini cukup lama, bupati meminta pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seperti rumah sakit, puskesmas, dinas perhubungan, satpol PP, BPBD, PDAM, dan instansi pelayanan lainnya. Petugas di masing-masing OPD bisa bergantian piket jaga, untuk mengantisipasi keluhan dari masyarakat. “Intinya, pak bupati minta ponsel selalu on. Sehingga kalau ada kejadian bisa langsung disikapi ke lapangan,” terangnya.

Dia menambahkan, terkait pengerjaan infrastruktur, bupati berpesan agar tetap dijalankan sesuai dengan perjanjian kerjasama. Karena proyek fisik sangat berkaitan dengan pelayanan masyarakat juga. ‘’Diharapkan libur lebaran tidak menjadi alasan untuk memperlambat pekerjaan,’’ tandasnya.

(bj/rka/jar/feb/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia