Kamis, 23 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Bupati Desak DD Dicairkan Penuh

31 Mei 2018, 07: 20: 59 WIB | editor : Fa Fidhi Asnan

wisata

PEMBERDAYAAN DESA : Bupati Fadeli melihat pameran pemberdayaan desa dalam acara Diseminasi Dana Desa di Pendapa Lokatanta pemkab setempat kemarin (30/5) (Anjar D. Pradipta/Jawa Pos Radar Lamongan)

Share this      

KOTA – Dana  Desa (DD) dari pemerintah pusat untuk Lamongan pada tahun ini turun sekitar Rp 41 Miliar. Yakni dari Rp 363,4 Miliar tahun lalu (2017) menjadi Rp 321,3 Miliar tahun ini. Penurunan cukup signifi kan tersebut dikarenakan penambahan variabel afi rmasi dalam formula perhitungan. “Selama ini Dana Desa ikut berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamongan, “ kata Bupati Lamongan, Fadeli dalam acara Diseminasi DD di Pendapa Lokatantra pemkab setempat rabu (30/5).

Menurut Fadeli, kebijakan pemerintah pusat memangkas jatah DD terbilang sepihak. Karena jumlah masyarakat miskin di Lamongan masih tinggi. Sedangkan prioritas DD penting untuk pemberdayaan masyarakat. “Tapi jatahnya justru dikurangi. Sementara realisasi infrastruktur belum sepenuhnya tuntas,” terangnya. Fadeli mendorong pemerintah pusat untuk mencairkan penuh anggaran DD. Apalagi sebelum nya sudah telah disosialisasikan jika masingmasing desa akan mendapat jatah DD Rp 1 Miliar. Sedangkan saat ini setiap desa rata-rata baru mendapatkan DD Rp 700 Juta hingga Rp 800 Juta.

Karena itu dia berharap perhitungan afi rmasi yang memperhatikan kualifi kasi desa tertinggal bisa dipertimbangkan. “Karena tingkat kemiskinan keluarga bukan hanya dipengaruhi oleh struktur geografi semata,” tandasnya. Sementara anggota DPR RI , Jazilul Fawaid mengungkapkan, kebijakan perhitungan pemerintah terkait pengurangan jatah DD sedang dipertanggungjawabkan .

Karena DPR tidak dilibatkan dalam penyusunan Undangundang (U U ) dana desa. Sehingga tidak mengetahui perhitungan secara jelas. “Nanti kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, apakah perhitungan tersebut memihak ke rakyat atau sebaliknya,” katanya. Jazilul menjelaskan , dalam perhitungan terbaru, pemerintah tidak langsung mencairkan DD 90 persen, tapi hanya 77 persen.

Karena sisanya dipending untuk daerah tertinggal. Sementara Lamongantidak masuk kualifikasi tersebut, sehingga jatah DD - nya otomatis dipotong. Namun, dia akan mempertanyakan mengenai aturan tersebut, mengingat menggunakan DD belum tuntas. Sedangkan Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan , Lisbon Sirait menjelaskan, tahun ini ada empat perubahan kebijakan DD.

Yakni memperbaiki alokasi DD dengan memberikan afirmasi kepada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan meningkatkan pemanfaatan DD agar lebih fokus pada maksimal 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. Kemudian memperbaiki metode pemanfaatan DD dengan skema padat karya tunai, serta mengubah penyaluran dari dua tahap menjadi tiga tahap.

Sebelumnya perhitungan DD 90 persen dibagi rata dan sisanya 10 persen menggunakan formula berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Tahun ini 77 persen dibagi rata, 20 persen dihitung menggunakan formula dan sisanya 3 persen untuk daerah tertinggal. “DD yang dikucurkan sejak 2015 hingga 2017 telah berkontr ibusi membangun 109,3 Ribu km jalan desa, 852,2 km jembatan, 303.473 unit sambungan air bersih dan lainnya,’’ klaim Lisbon Sirait

(bj/rka/feb/faa/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia