Minggu, 15 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Perawat Tak Boleh Mengkhitan

27 Mei 2018, 07: 20: 59 WIB | editor : Fa Fidhi Asnan

ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

KOTA - Perawat kedepan bakal tidak bisa menggelar khitan. Sebab, dalam raperda perizinan praktek mandiri perawat yang saat ini masih dalam pembahanan panitia khusus (Pansus) II DPRD Lamongan, perawat yang diperbolehkan menggelar khitan itu harus atas mandat dari dokter. ‘’Jadi selama tidak ada persetujuan dari dokter, tidak boleh mengkhitan,’’ kata Ketua Pansus II DPRD Lamongan Saifudin Zuhri sabtu (26/5).

Menurut dia, pihaknya juga telah konsultasi ke menteri kesehatan, karena pada saat publik hearing pihaknya mengalami kebingungan tentang raperda karan ada penolakan dari sejumlah pihak, terutama tentang kewenangan perawat saat praktek mandiri. Diantaranya dari ikatan dokter indonesia (IDI) menyatakan sikap penolakan tentang raperda tersebut, karena dinilai bertentangan dengan regualsi di atasnya, selain itu rawan terjadi mal praktek di lapangan yang dikhawatirkan akan memakan korban.

‘’Jadi sempat tegang dari teman-teman IDI ketika diajak membahas raperda ini,’’ imbuhnya. Dia menambahkan, perda ini akan digunakan sebagai payung hukum untuk para perawat dan juga bisa digunakan untuk pelindung bagi masyarakat yang menggunakan jasa perawat yang buka praktek mandiri. Sebab, selama ini sudah banyak perawat yang membuka praktek namun tidak memiliki payung hukum.

Apalagi, lulusan perawat setiap tahun terus bertambah dan jika tidak segera diatur dalam regulasi, dikhawatirkan angka pengangguran semakin meningkat. ‘’Tapi nanti tetap akan disebutkan kriteria perawat yang boleh membuka praktek, jadi bukan sembarang perawat,’’ imbuhnya. Sebelumnya, pansus telah konsultasi ke menteri kesehatan terkait adanya penolakan tentang raperda tersebut.

Sebab, dikhawatirkan akan membahayakan pasien. Dalam penolakan sebelumnya, perawat tidak boleh melakukan penindakan medis tanpa ada petunjuk dari dokter. Sehingga raperda teresebut dinilai cukup membahayakan karena sudah melebihi kewenangan perawat. Namun, sejumlah perawat tetap ingin regulasi tersebut segera disahkan karena banyak keluhan dari para perawat saat menjalankan prakteknya selama ini belum memiliki payung hukum sehingga sering ada tekanan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

(bj/msu/nas/faa/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia