Minggu, 24 Mar 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Anggota BPD Bisa Menjabat Tiga Kali

31 Maret 2018, 07: 25: 59 WIB | editor : Fa Fidhi Asnan

ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

KOTA – Anggota badan per musya wa ratan desa (BPD) bisa menjabat sampai tiga kali berturutturut atau pun terputus, dengan satu kali masa jabatan selama enam tahun. Ketentuan baru tersebut sesuai peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, yang mulai diterapkan tahun depan. Menurut Kasubag Kelembagaan Desa Pemerintahan Desa (Pemdes) Setkab Lamongan, Teguh Wijono, permendagri tersebut akan diterapkan mulai tahun depan.

Sedangkan masa jabatan seluruh BPD di Lamongan berakhir Desember tahun ini. ‘’Sehingga mulai saat ini sudah dirumuskan peraturan bupati (perbup) untuk petunjuk pelaksanaannya. Sebab, kalau sudah ada peraturan menteri, daerah harus membuat aturan teknis pelaksanaan,” ujarnya jumat (30/3). Teguh melanjutkan, kelonggaran masa jabatan ini merupakan salah satu poin penting dari permendagri.

Selain itu, ada sejumlah peraturan baru dan harus diterapkan, yakni jumlah anggota BPD menjadi minimal lima dan maksimal Sembilan orang. Sebelumnya minimalnya lima dan maksimal 11 orang. “Pengurangan (jumlah anggota BPD,Red) itu disesuaikan dengan kebutuhan desa,” terangnya. Menurut dia, poin lain yang menjadi syarat perekrutan BPD yakni keterwakilan perempuan. Permendagri tersebut mengatur je las bahwa keterwakilan pe rempu an minimal 10 persen dari jumlah ang go ta BPD. Sehingga dalam pelak sanaannya perempuan memiliki hak sama untuk menjadi anggota BPD.

Mengenai syarat ad mi nistrasinya tidak banyak perubahan. Namun ada sedikit perubahan pada perbup. “Mungkin terkait syarat administratif. Pastinya, menunggu perbup nanti,’’ jelas dia. Teguh menambahkan, memang ada banyak perubahan untuk mekanisme perekrutan BPD, seiring adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan baru untuk perekrutan BPD tersebut. Karena bukan pejabat profesi, sehingga BPD tidak mendapatkan gaji resmi dari desa. ‘’Mereka hanya mendapatkan tunjangan dari desa sesuai dengan kemampuan masing-masing desa,’’ tukasnya.

(bj/rka/feb/faa/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia