Rabu, 21 Aug 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

Jangan Kagetan dengan Aturan Baru

29 Maret 2018, 13: 00: 50 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

PATUHI ATURAN: Aparatur sipil negara di bawah naungan Kemenag Tuban yang mengikuti sosialisasi perundangan manajemen PNS di aula Kemenag setempat.

PATUHI ATURAN: Aparatur sipil negara di bawah naungan Kemenag Tuban yang mengikuti sosialisasi perundangan manajemen PNS di aula Kemenag setempat. (Istimewa/Jawa Pos Radar Tuban)

Share this      

TUBAN - Keluarnya aturan baru hampir selalu memunculkan kekagetan. Begitu juga keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang salah satunya mengatur masa pensiun. Terkait pro-kontra payung hukum baru tersebut, Kepala Kemenag Tuban Sahid berharap tidak memunculkan pertanyaan; tidak seperti dulu, enak yang dulu, dan lainnya.

''Kebiasaan ini harus kita ubah,'' kata dia dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian di lingkungan Kemenag di aula kantor setempat.

Hadir pada acara tersebut, kasi,  penyelenggara, perencana,  koordinator umum, kepala KUA, pengawas, kepala satker, guru diperbantukan, dan penyuluh agama Islam.

Sahid menerangkan, dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 yang baru ditandatangani presiden pada 30 Maret 2017 tersebut disebutkan, pensiun baru diberikan setelah PNS bermasa kerja selama sepuluh tahun.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam perundangan itu, pensiun diberikan setelah PNS bermasa kerja selama lima tahun. 

''Dengan aturan baru ini, apabila ada CPNS yang baru setahun diangkat dari tenaga honorer dan kemudian memasuki batas usia pensiun, maka yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan pensiun,'' kata dia. 

Pejabat kelahiran Mbenjeng, Gresik ini mengatakan, perundangan yang baru juga membedakan masa pensiun 58 tahun dan 60 tahun bagi pengawas. Perbedaan tahun tersebut menyesuaikan pangkat dan golongan. Untuk pengawas 

golongan III/C sd III /D masa pensiunnya berusia 58 tahun. Pengawas golongan IV/A sd IV/C masa pensiunnya  berusia 60 tahun dan golongan IV/D sd IV/E masa pensiunnya usia 65 tahun.

Sementara itu, Nurchsanah, dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya memaparkan Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti bagi PNS.

Dalam payung hukum yang baru PP Nomor 11 Tahun 2017, cuti tahunan diberikan sebanyak 12 hari kerja dan bisa diambil minimal satu hari per pengajuan. Berbeda dengan PP Nomor 24 Tahun 1976.

Peraturan lama tersebut memberikan jatah cuti tahunan sebanyak 12 hari diambil minimal 3 hari per pengajuan.Dalam peraturan baru tersebut, ASN harus bisa mengembangkan diri. Bisa melalui seminar, simposium dan melanjutkan pengembangan pendidikan.

Pengembangan diri tersebut diperlukan karena fungsi dan tugas ASN adalah sebagai pelaku kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan pemersatu bangsa.(lai/)

(bj/yqn/ds/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia