Rabu, 26 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Blora

Pemasok Rokok Ilegal Sulit Ditindak

26 Maret 2018, 06: 20: 59 WIB | editor : Fa Fidhi Asnan

ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BLORA – Meski menurun, peredaran rokok ilegal masih marak di Blora. Namun petugas Satpol PP setempat kesulitan melakukan penindakan pemasok dan produsennya. Selain penjual rokok ilegal enggan mengungkapkannya, juga tidak ada kewenangan bagi Satpol PP melakukan penindakan.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Blora, Suripto mengatakan, penjual rokok ilegal mulai ada penurunan. Penjualnya hanya ada di warung-warung desa pinggiran. ‘’Penjual rokok ilegal tidak berani berjualan di tempat yang berdekatan dengan kota,’’ ujarnya minggu (25/3).

Menurut dia, dari operasi yang dilakukan Satpol PP selama Januari hingga Maret ini, rokok ilegal ditemukan hanya di warung yang jauh dari jalan. Selain itu stok rokok ilegal yang dimiliki juga tidak banyak. ‘’(Stok rokok ilegal,red) yang lain lebih banyak disimpan,’’ ujarnya.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya kesulitan menjaring hingga ke pemasok atau produsennya. Sebab banyak pemilik warung yang enggan mengungkapkan identitas pemasok atau produsen rokok ilegal tersebut. Mereka hanya mengaku, mendapatkan rokok ilegal itu dari penjual rokok yang membawa motor.

Menurut dia, beberapa pemilik warung ada yang mengungkapkan kalau rokok ilegal tersebut dari wilayah Jawa Timur, tanpa menjelaskan alamat pastinya. Namun pihaknya juga tidak bisa melakukan penindakan. Sebab fungsi Satpol PP hanya mengingatkan jika warung tidak boleh menjual rokok ilegal.

Dia menjelaskan, undang-undang (UU) nomor 39 tahun 2017 tentang cukai, pasal 54 menjelaskan, setiap orang yang menawarkan, penyerahkan, menjual, menyediakan rokok polos atau tidak ada pita cukai bisa dipidanakan penjara satu sampai lima tahun atau denda dua kali sampai lima kali lipat nilai cukai.

Selanjutnya pasal 55 disebutkan setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan rokok berpita cukai palsu, akan dipenjara 1 hingga 8 tahun dan denda 10 atau 20 kali nilai cukai. ‘’Satpol PP hanya bisa mensosialisasikan ketentuan tersebut. ‘Untuk penindakan, yang melakukan pihak bea cukai,’’ terangnya.

(bj/fud/feb/faa/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia