Sabtu, 23 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Imunisasi Difteri Pakai Dana Talangan

28 Februari 2018, 06: 05: 59 WIB | editor : Fa Fidhi Asnan

difteri

TAK TAKUT: Pelajar SD ini justru selfie ketika disuntik imunisasi difteri. Hingga kemarin anggaran difteri masih belum cair. (Istimewa/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO - Pelaksanaan tahap pertama outbreak response immunization (ORI) difteri sejak awal Februari masih mengandalkan dana talangan berasal 36 puskesmas. Anggaran belum cair karena masih proses administrasi. Sedangkan, statusnya kejadian luar biasa (KLB) difteri.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro Totok Ismanto mengatakan, usulan anggaran bisa bertambah atau pun berkurang jumlahnya.Karena statusnya KLB difteri, dinkes sudah mengusulkan anggaran Rp 2,1 miliar. Terdiri Rp 1,2 miliar hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Rp 940 juta dana tak terduga Pemkab Bojonegoro. 

Namun, hingga sekarang anggaran belum cair karena masih proses administrasi. “Kami sudah mengurus usulan anggaran ke Pemkab Bojonegoro sekaligus Pemprov Jawa Timur. Tapi hingga sekarang masih menunggu pencairannya,” katanya selasa (27/2).

Sementara, proses pencairan anggaran dana hibah dari pemprov sudah selesai. Kata dia, syarat-syarat seperti surat keputusan (SK) KLB difteri dan rencana kegiatan sudah dipenuhi. Juga anggaran dari pemkab, proses administrasinya sedang diurus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro. Sedangkan, pemerintah pusat juga memberikan bantuan logistik berupa vaksin.

Capaian tahap pertama imunisasi difteri sudah 77,52 persen atau 252.971 anak. Masih kurang 73.356 anak lagi belum diimunisasi. Usia anak yang diimunisasi mulai usia 1 sampai dengan 19 tahun. Masih ada tiga puskesmas jumlah capaiannya masih rendah. Diantaranya Puskesmas Kanor 35 persen, Puskesmas Pungpungan 53 persen, dan Puskesmas Kesongo 58 persen. “Tentu kita dorong semaksimal mungkin agar bisa menyelesaikan bulan ini. Jadi bulan depan tinggal melakukan sweeping saja,” tegasnya.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Andik Sudjarwo mengatakan, nota dinas terkait anggaran KLB difteri sudah naik ke bupati. Jadi, tinggal menunggu disposisinya, lalu dilaporkan ke badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD). “Menunggu proses administrasinya, karena memang darurat. Jadi harus dilaksanakan dulu imunisasinya,” terangnya.

Kepala BPKAD Ibnu Soeyoethi mengatakan, belum masuk nota dinas terkait pencairan dana tak terduga KLB difteri. Dia menyampaikan jumlah dana tak terduga dalam APBD 2018 sebanyak Rp 3,2 miliar. “Belum masuk nota dinasnya. Kalau memang sudah masuk, pasti langsung kami cairkan dananya,” ujarnya. 

(bj/gas/rij/faa/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia