Kamis, 14 Nov 2019
radarbojonegoro
icon-featured
Bojonegoro

Paslon Dituntut Bersih Politik Uang

15 Februari 2018, 12: 36: 00 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Ilustrasi Bebas Politik Uang

Ilustrasi Bebas Politik Uang (Riyan Adi/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO - Politik uang menjadi potensi pelanggaran tersamar dalam pemilihan bupati (pilbup). Sebab, proses transaksi sulit dideteksi. Pilbup Bojonegoro 2018 ini, politik uang masih menjadi pelanggaran yang sangat berpotensi besar terjadi. Karena itu, panwaskab mengumpulkan berbagai pihak untuk deklarasi lawan politik uang. 

Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaskab Bojonegoro Mujiono mengatakan, menyadari politik uang sangat rentan terjadi dalam pelanggaran pilbup.

Karena itu, kemarin (14/2), panwaskab mengumpulkan berbagai pihak untuk berjanji melawan politik uang. 

Termasuk meminta keseriusan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup dan cawabup) melawan politik uang. “Berbagai pihak, tak terkecuali  semua paslon (pasangan calon) kita kumpulkan untuk deklarasi lawan politik uang,” katanya kemarin.

Selain semua paslon, deklarasi melawan politik uang juga dihadiri forkopimda, FKUB, hingga seluruh anggota panwascam se-Bojonegoro. Itu dilakukan karena panwaskab menyadari pelanggaran politik uang berpotensi besar terjadi. 

Menurut dia, deklarasi ini agar ingin pelaksanaan pengawasan, terutama politik uang, tidak hanya dilakukan panwaskab saja. Tapi, semua unsur. Baik paslon, pemerintah, penyelenggara, hingga seluruh masyarakat. 

Sehingga, Bojonegoro bersih dari praktik kotor politik uang. Sehingga, pemimpin terpilih pun pemimpin yang berintegritas. Sebab, pemimpin hasil dari politik uang bisa dipastikan tidak akan memuaskan secara kualitas. 

“Dengan kesadaran masing masing pihak, bisa mencegah terjadinya politik uang. Sehingga pilkada 2018 ini bisa mewujudkan pemimpin yang berintegritas dan bermartabat,” tegasnya.

Ketua Panwaskab M. Yasin menambahkan, selain isu politik uang, juga mengusung isu politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meski persentasenya lebih kecil daripada politik uang, menurut dia, isu tersebut juga harus diwaspadai. 

“Selain praktik politik uang, juga SARA, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan masyarakat Bojonegoro,” pungkas dia.

Yasin mengatakan, jika politik SARA tetap bisa saja terjadi di Bojonegoro. Sebab, bagaimanapun, berbagai hal bakal dilakukan untuk bisa mendominasikan paslon yang didukung. Terutama simpatisan yang gelap mata. 

Sehingga, sebelum kondisi itu terjadi, pihaknya mengumpulkan berbagai pihak melakukan komitmen dan deklarasi secara terbuka.  

(bj/dka/zky/rij/bet/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia