Selasa, 21 May 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

3.028 GTT Tunggu SK Bupati

13 Februari 2018, 11: 34: 50 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Ilustrasi GTT

Ilustrasi GTT (Ainur Ochiem/Jawa Pos Radar Lamongan)

Guru honorer di Lamongan bakal mendapatkan surat keputusan (SK) penetapan dari bupati setempat. Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan mengusulkan 3.028 GTT untuk mendapatkan SK bupati.Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Lamongan, Suwardi, menjelaskan, selain GTT, pihaknya juga mengusulkan 633 PTT untuk mendapatkan SK bupati.

Usulan tersebut bukan guru dan PTT yang sudah mendapatkan jatah anggaran dari daerah. Mereka hanya mengantongi SK dari lembaga pendidikan masing-masing.Suwardi menuturkan, pihaknya telah melakukan verifikasi ulang ke lembaga untuk memastikan jumlah GTT/PTT di Lamongan.

Disdik tidak memiliki data rill jumlah tenaga karena lembaga tidak pernah melaporkan ketika merekrut pegawai baru. Menurut Suwardi, seluruh tenaga honorer nantinya diperbolehkan mendapatkan gaji dari bantuan operasional sekolah (BOS).

Besarannya, 15 persen. Namun, honorer tersebut harus mendapatkan surat penugasan dari pemerintah daerah setempat. Karena itu, disdik melakukan pendataan GTT/PTT. ‘’Karena banyak ditemukan data ganda dalam satu lembaga atau kekeliruan nama,’’ tuturnya. 

Dia menjelaskan, mekanisme penggunaan dana BOS untuk gaji guru sudah diterapkan sejak tahun lalu. Namun, tidak semua GTT/PTT mendapatkan jatah sama. Sebab, mereka masih mengandalkan SK dari lembaga setempat.

Jika GTT/PTT sudah mendapatkan SK penugasan dari bupati, maka besarannya sudah diatur 15 persen. ‘’Karena yang merekrut lembaga proses verifikasinya memakan waktu lama,’’ ujarnya. 

Proses verifikasi harus dilakukan secepat mungkin agar bulan ini mereka bisa mendapatkan honor. Suwardi berharap lembaga segera melaporkan jumlah GTT/PTT agar bisa dilakukan pengecekan. 

Dikonfirmasi terpisah, Kasubag Pembangunan Bagian Hukum Setda Lamongan, Arfarahman Hakim, mengakui minggu lalu ada usulan dari disdik untuk dibuatkan payung hukum sebelum dikeluarkannya SK bupati bagi GTT/PTT.

Namun, data tersebut harus dilakukan verifikasi ulang karena ada data ganda. Sehingga proses pembuatan SK masih belum bisa dilakukan.Arfa mengatakan, seluruh ajuan berbadan hukum harus melalui proses usulan dan verifikasi jelas.

Sehingga, ketika SK diterbitkan maka tidak ada lagi data ganda atau revisi. “Kalau sudah diajukan segera kita proses usulannya,” ujarnya. 

(bj/rod/rka/yan/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia