Kamis, 18 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Resah, Perawat di Lamongan Belum Miliki Payung Hukum

12 Februari 2018, 18: 58: 30 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Ilustrasi Perawat

Ilustrasi Perawat (Istimewa/Jawa Pos Radar Lamongan)

Share this      

KOTA – Mayoritas perawat di Lamongan resah. Sebab, selama ini belum ada payung hukum yang mengatur kewenangan mereka.‘’Kami butuh payung hukum yang jelas, agar saat dimintai bantuan di masyarakat kami punya landasan hukum,’’ kata ketua Forum Komunikasi Perawat Praktek Mandiri Lamongan, Yatno. kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Dia menuturkan, selama ini perawat baru mengacu UU No 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Sedangkan regulasi di tingkat kabupaten belum memiliki. Akibatnya, di lapangan perawat kesulitan menjalankan profesinya untuk melakukan khitan dan menyuntik.

Mereka khawatir melanggar aturan karena belum ada regulasi yang jelas terkait kewenangannya. ‘’Kami butuh perda sebagai payung hukum kami di lapangan, karena selama ini baru undang-undnag yang sifatnya masih umum,’’ harapnya.

Dia menambahkan, di kabupaten lain sudah ada perda perawat yang menjadi payung hukum dalam menjalankan tugas. 

Sementara itu, badan pembuat peraturan daerah (bapemperda) DPRD Lamongan memastikan ada tiga raperda inisiatif yang akan dibahas tahun ini. Yaitu raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, perizinan dan penyelenggaraan praktik perawat mandiri, serta raperda tentang pendidikan agama dan diniyah.

‘’Tiga raperda inisatif itu salah satunya tentang perawat,’’ kata salah satu anggota bapemperda DPRD Lamongan, Ali Afandi.

(bj/ch/msu/yan/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia