Kamis, 27 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Duh, Anggaran Baru Terserap 62 Persen

04 November 2017, 20: 02: 44 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Proyek RSUD Bojonegoro belum rampung

BELUM JADI: Pembangunan di kompleks RSUD di Jalan Veteran yang belum selesai. (M. Nurcholish/Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO – Pemkab lagi pusing. Beralasan sering tak ada anggaran, tapi buktinya penyerapan anggaran sangat rendah. Bayangkan, tahun anggaran tinggal menyisakan sekitar 45 hari lagi, namun anggaran di APBD 2017 yang terserap baru 62 persen. 

Waktu 45 hari itu pun masih belum dikurangi libur Sabtu-Minggu dan libur nasional lainnya. Artinya, waktunya sangat mepet.

’’Itu data sampai akhir Oktober kemarin. Kami berharap November ini penyerapan tinggi,’’ ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyoeti kemarin (3/11).

Penyerapan 62 persen itu untuk anggaran secara umum. Sebab, jika dipilah antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, membuat miris.

Untuk belanja langsung, yakni belanja yang langsung menyentuh masyarakat, seperti misalnya kegiatan proyek dan lainnya baru terserap 53 persen.

Dari total anggaran di belanja langsung Rp 1,3 triliun, yang sudah cair baru Rp 701 miliar.

Sedang dana yang masih ngendon di kas daerah sebesar Rp 616 miliar atau 46,51 persen. Dana ini harus dihabiskan sampai akhir tahun. Jika tidak terserap akan masuk sisa lebih penghitungan anggaran (silpa).

Dia menjelaskan, berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) anggaran yang sudah terserap itu sebagian besar juga untuk belanja tidak langsung yakni sebesar Rp 1,19 triliun  atau 70,11 persen dari total anggaran Rp 1,6 triliun.

Belanja ini terdiri dari belanja pegawai Rp 187,9 miliar dan sudah terserap Rp 127,4 miliar atau 67,81 persen. Karena itu, sisa yang belum terserap Rp 63,6 miliar atau 33,88 persen.

Kemudian, belanja barang dan jasa terserap Rp 266,7 miliar atau 58,18 persen dari jumlah anggaran Rp 458,3 miliar. Sedangkan belanja modal, dari Rp 667,7 miliar baru terserap Rp 307,1 miliar atau 46 persen. Dan sisanya Rp 360,5 miliar atau 54 persen.

Sementara masing-masing OPD juga menyerap dengan jumlah bervariasi. Hanya, rata-rata penyerapan masih sekitar 40-60 persen. 

Menanggapi rendahnya persentase penyerapan ini, Ibnu terus mendorong OPD untuk segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

Dia berharap, penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. ’’OPD segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, terutama kegiatan prioritas,’’ katanya.

Selain itu, karena waktu pelaksanaan anggaran sudah mepet, OPD juga diminta untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin bisa diselesaikan di tahun anggaran ini.

’’Untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada induk, sudah diubah pada perubahan APBD. Dan, penyerapan ternyata masih rendah,’’ keluhnya. 

Sebab, jika penyerapan anggaran tidak sesuai target, pemkab bisa menerima sanksi dari pusat. Evaluasi penyerapan anggaran dilakukan tiap semester. Hanya, untuk tahun ini masih beruntung karena pelaksanaan sanksi belum dilaksanakan pada semester pertama, karena di pusat ada penyesuaian fiskal. 

’’Namun, semester kedua ini sanksi sudah diberlakukan atau belum kami belum tahu. Namun, sebaiknya penyerapan anggaran digenjot,’’ tandasnya.

Data Anggaran Tersisa

- Total Anggaran Belanja Langsung:  Rp 1,3 triliun

 - Anggaran Cair : Rp 701 miliar 

- Anggaran Tersisa : Rp 616

(bj/cho/ono/nas/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia