Senin, 09 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Robohkan 56 Rumah Warga, Kades Fasilitasi Tinggal di Pasar Desa

18 Oktober 2017, 05: 00: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

robohkan rumah

TINGGAL PUINH-PUING: Penggusuran pada bangunan yanga ada di Desa Sukorejo, tanah yang digusur milik Dinas Pengarian Jawa Timur. (M. Nurcholis/Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO - Siti Khatijah hanya bisa menangis saat buldozer merobohkan rumahnya, kemarin (17/10).

Rumah yang sudah ditinggalinya selama 25 tahun itu, kini hanya tinggal puing reruntuhan. Ibu dua anak itu kini hanya pasrah kepada Tuhan akan nasibnya. 

’’Saya tidak tahu harus tinggal di mana. Saya tidak punya rumah lagi,’’ katanya ketika ditemui.

robohkan rumah

TINGGAL PUINH-PUING: Penggusuran pada bangunan yanga ada di Desa Sukorejo, tanah yang digusur milik Dinas Pengarian Jawa Timur. (M. Nurcholish/Radar Bojonegoro)

Khatijah adalah salah satu warga RT 31 RW 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, yang rumahnya dirobohkan.

Kemarin, ada 56 rumah yang dirobohkan karena berdiri di atas tanah milik Dinas Pengairan Jawa Timur.

Penggusuran berlanjut hari ini (18/10), karena totalnya ada 160 rumah. Rencananya, lahan rumah tersebut dilakukan pelebaran saluran air atau kali.

Sebab, kondisi kali saat ini sudah tidak mampu menampung air ketika hujan.

Khatijah dan suaminya tinggal di rumah itu sejak 1992. Dia juga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) secara rutin.

Awal menempati rumah itu membayar PPB Rp 500 per tahun. Kini nilainya jadi Rp 10.000 per tahun. 

Sebenarnya, Khatijah dan warga lainnya sudah menerima surat pemberitahuan peringatan penggusuran.

Namun, dia melalui pemerintah desa meminta waktu menangguhkan beberapa hari lagi untuk membongkar sendiri rumahnya. 

Namun, perpanjangan tersebut tidak dikabulkan. Kemarin sekitar pukul 8.30, dua buldozer merobohkan rumah di sepanjang aliran sungai tersebut.

Khatijah berharap pemerintah memberikan pesangon digunakan menyewa rumah untuk sementara. ’’Ini tidak ada ganti rugi atau pesangon. Kami tidak tahu harus ke mana,’’ keluhnya.

Martiah, warga lainnya, mengatakan, sebagian besar warga menempati lokasi tersebut bekerja tidak tetap. Ada yang jadi kuli, pedagang, dan buruh. Pemerintah seharusnya memberikan ganti rugi pada pemilik bangunan. 

Dia dan keluarganya sementara akan menempati rumah saudaranya. Kebetulan ada di dekat lokasi namun tidak terkena gusur.

’’Anak saya juga masih sekolah. Dia pasti kaget melihat rumahnya sudah roboh,’’ tuturnya. Sebelumnya, para pemilik rumah pernah mengadu ke DPRD Bojonegoro untuk meminta solusi. 

Kasi Pengawasan Dinas Pengairan Jatim Ruse Rante mengatakan, sudah memberikan peringatan tiga kali kepada warga.

Namun, peringatan diabaikan. Terakhir, memberitahukan eksekusi dilakukan 3 Oktober. Namun, ada permohonan penundaan.

’’Kami tunda selama beberapa hari. Ada permintaan dari kepala desa,’’ ungkapnya.

Saluran akan dikembalikan seperti semula. Sebab, selama ini saluran tidak berfungsi normal. Sehingga, perlu dilakukan penertiban bangunan.

Dia memastikan, tidak memberikan ganti rugi. Alasannya, tanah itu bukan milik warga, tapi, tanah negara. ’’Ini bangunan liar. Itu pun tidak ditarik apa pun,’’ jelasnya.

Kepala Desa Sukorejo Suprayitno mengatakan, sudah meminta dinas pengairan memperhatikan batas tanah.

Jangan sampai tanah bukan milik dinas pengairan ikut terkena. ’’Kalau ikut terkena, saya akan tempuh jalur hukum,’’ tegasnya.

Pihaknya minta pelaksana di lapangan melihat batas-batas tanah. Sebab, tanah tersebut ada yang milik PT KAI dan ada yang milik dinas pertanian.

Mengenai warga terkena gusur, pihaknya memberikan lokasi sementara. Yaitu, di Pasar Sukorejo dan beberapa rumah warga. ’’Kita berikan solusi sementara dulu,’’ jelasnya.

(bj/cho/zim/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia