Minggu, 15 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

Kawal Proyek Daerah : Peran TP4D Dicueki

17 Oktober 2017, 18: 39: 40 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Grafis

Grafis (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)

Share this      

TUBAN – Keberadaan tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) tampaknya masih belum dibutuhkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tuban. Faktanya, belum satu pun OPD yang memanfaatkan peran TP4D.

Padahal, jika ditilik dari tugasnya, tim pendamping diinisiasi korp Adyaksa ini memiliki peran yang cukup penting dalam mengawal kelancaran pembangunan di daerah. 

Perlu diketahui, TP4D dibentuk untuk menangkal kebocoran anggaran sekaligus mengikis keraguan aparatur sipil negara (ASN) dalam mengeksekusi setiap proyek pembangunan di daerah. Utamanya, terkait proyek-proyek strategis. Baik skala lokal, regional, maupun nasional.

Harapannya, dengan adanya TP4D ini, tidak ada keraguan bagi pimpinan proyek (pimpro) untuk mengeksekusi setiap program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan klasik terkait minimnya penyerapan anggaran OPD.

Entah kenapa, keberadaan TP4D  selama ini seperti dicueki. Belum ada OPD yang memanfaatkan peran lembaga ini dalam mengawal kelangsungan proyek-proyek strategis di Bumi Wali. Jangankan mengajukan permohonan pendampingan, sebatas konsultasi pun belum pernah dilakukan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tuban Teguh Basuki Heru Yuwono saat dikonfirmasi membenarkan belum adanya OPD yang mengajukan permohonan pendampingan kepada TP4D. ‘’Sifatnya (mengajukan, Red) permohonan.

Dan, sampai saat ini memang belum ada yang mengajukan permohonan untuk didampingi (dalam menjalankan proyek pembangunan, Red),’’ kata dia kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Teguh mengklaim, selama ini sosialisasi keberadaan TP4D sudah sering dilakukan. Artinya, masing-masing OPD juga sudah mengetahui dan memahami fungsi TP4D.

Namun, karena sifat pendampingan dari TP4D harus diawali dengan surat permohonan, sehingga selama belum ada permohonan, maka TP4D tidak bisa melakukan pendampingan.

‘’Kita sudah sosialisasi. Dan, monggo (mengajukan permohonan, Red) kalau ada yang mau didampingi,’’ ujarnya.

Terkait faktor yang menjadi pemicu tidak adanya OPD yang mengajak kerja sama TP4D dalam melakukan pengawalan dan pendampingan proyek, Teguh tidak memberikan jawaban.

Termasuk ketakutan peran serta TP4D dalam pengawasan setiap proyek. ‘’Kalau kenapa alasannya? Yang tahu jawabannya ya mereka (OPD, Red),’’ tandasnya.

Yang jelas, lanjut Teguh, jika ada permohonan pendampingan dari OPD, maka TP4D akan ikut melakukan pendampingan atau pengawasan mulai tahap pelaksanaan hingga evaluasi.

Sifatnya, terang dia, TP4D membimbing dari aspek aturan dan hukum. Sehingga, tidak ada ketakutan bagi pimpro untuk mengeksekusi setiap proyek yang ada.

Dengan begitu, penyerapan anggaran bisa berjalan maksimal. ‘’Selama masih bisa kita arahkan (untuk tidak menabrak aturan dan hukum, Red) akan kita arahkan,’’ jelasnya.

Namun begitu, dia juga menegaskan, tidak ada jaminan jika sudah mengajukan permohonan ke TP4D untuk pendampingan, lantas terbebas dari segala jeratan hukum.

‘’Kita hanya mendampingi untuk mengarahkan sesuai dengan aturan hukum.

Tapi setelah didampingi masih ada pelanggaran, ya tetap diproses,’’ kata dia yang menolak anggapan TP4D sebagai bemper bagi ASN yang berniat melakukan pelanggaran.

(bj/tok/ds/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia