Minggu, 22 Jul 2018
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Rekomendasi BPK Sebut Sebelas Nama

Kamis, 12 Jul 2018 08:34 | editor : Ebiet A. Mubarok

Lahan RSUD Temayang

Lahan RSUD Temayang (M. Nurkhozim/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

BOJONEGORO – Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima bupati dan pimpinan DPRD, sudah menyertakan nama-nama oknum yang harus mengembalikan selisih uang pembelian tanah RSUD Temayang. Ada sebelas oknum dalam yang harus mengembalikan dana tersebut.

“Nama-nama di saya sudah ada. Besaran uang yang harus dikembalikan setiap orangnya juga ada,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto rabu (11/7).

Sukur menjelaskan, sebelas nama tersebut adalah oknum yang bertindak sebagai calo. Mereka membeli tanah yang akan didirikan RSUD tersebut dari sejumlah warga. Mereka membelinya dengan harga sangat murah. Bahkan, parahnya pembelian itu tidak dilunasi seketika. Melainkan pelunasan menunggu tanah itu dibeli terlebih dulu oleh pemkab. “Dari situlah masalah itu mencuat,” ungkap dia.

Menurut Sukur, membeli tanah tersebut sebenarnya tidak masalah. Namun, tidak dibeli setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 disahkan. Sebab, dalam PAB 2017 tersebut disertakan rencana anggaran untuk pengadaan tanah seluas 2,5 hektare dengan anggaran Rp 13 miliar. “Sebenarnya kalau membelinya setahun sebelumnya tidak masalah. Tapi membelinya beberapa bulan sebelum pemkab melaksanakan pembelian,” jelasnya.

Dari situ, lanjut dia, sudah tercium ada permainan mark-up harga tanah. Sehingga, para calo tersebut mendapatkan banyak keuntungan.

Lalu siapa saja yang masuk daftar nama-nama yang harus mengembalikan selisih pembelian? Sukur tidak mau menyebutkan nama atau inisial. Namun, mereka adalah warga setempat bahkan ada yang merupakan tokoh warga setempat “Direkomendasinya nama-namanya lengkap,“ jelasnya.

Sukur menjelaskan, para oknum tersebut harus mengembalikan uang karena mereka yang me-mark up harga tanah. Bahkan, mereka membeli tanah di lokasi tersebut tidak dalam hitungan per meter. “Melainkan diborong beberapa ratus juta. Kemudian menjualnya ke pemkab dengan harga miliaran. Itu hasil klarifikasi kami pada warga setempat,“ jelasnya.

Tanah yang rencananya dibangun RSUD itu berlokasi di belakang puskesmas dan kantor kecamatan. Kebetulan puskesmas dan kantor kecamatan lokasinya bersebelahan.

Warga sekitar lokasi banyak yang mengetahui bahwa di lokasi itu akan dibangun RSUD. Namun, mereka baru tahu setelah tanah itu dibeli. Sebelumnya, mereka tidak tahu kalau akan ada rumah sakit di lokasi itu. “Kalau sebelum dibeli ya tidak tahu kalau akan dibangun rumah sakit,“ kata salah satu warga yang tidak mau menyebut namanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terdapat selisih 1,5 miliar pembelian tanah RSUD Temayang. Itu berdasarkan temuan BPK. BPK kemudian merekomendasikan agar selisih tersebut dikembalikan ke kas daerah.

(bj/zim/nas/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia