Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPD PAN: Berita Acara Format Debat Pilkada Bojonegoro Masih Relevan

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
BAHAS ANGGARAN: Lasuri salah satu anggota Banggar DPRD. Ia memprediksi postur P-APBD sekitar Rp 8 triliun. (DOKUMENTASI RDR.BJN)
BAHAS ANGGARAN: Lasuri salah satu anggota Banggar DPRD. Ia memprediksi postur P-APBD sekitar Rp 8 triliun. (DOKUMENTASI RDR.BJN)

 


Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro menilai format awal debat publik Pilkada Bojonegoro masih relevan diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Format debat pertama tersebut sudah disepakati bersama dalam berita acara (BA) yang ditandangani oleh komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan nara hubung (Liaision Officer/LO) paslon 01 dan 02.

"Selama tidak ada BA baru atau BA perubahan terkait dengan model debat yang ditandatangani oleh semua pihak, maka kami masih tetap mempedomani format debat sesuai dengan BA model pertama," tegas Ketua DPD PAN Bojonegoro, Lasuri, Rabu (30/10/2024).

Pernyataan Lasuri merujuk format awal debat pada berita acara (BA) hasil rapat koordinasi No. 312/PL.02.04-BA/3522/2024 tertanggal 24 September 2024, yang telah disepakati dan ditandatangi bersama.

Advertisement

Format debat publik pertama mepertemukan antar calon wakil bupati (Cawabup), Sabtu 19 Oktober 2024; debat publik kedua antar calon bupati (Cabup) dilaksanakan, Jumat 1 November 2024; dan debat Publik ketiga paslon dilaksanakan, Rabu 13 November 2024.

Menurut Lasuri, model debat publik Pilkada Bojonegoro menggunakan format pertama bisa memberikan beberapa keuntungan kepada masyarakat. Yakni publik dapat mengetahui sejauh mana kwalitas dan emosional personal, publik speking dalam memberikan menyampaikan visi misi baik calon wakil bupati (cawabup), calon bupati (cabup) masing-masing calon.

"Dengan format debat sesuai BA ini masyarakat Bojonegoro bisa tahu lebih detail, apakah masing-masing calon, baik itu cawabup maupun cabupnya memiliki kapabalitas atau tidak. Ini penting bagi publik," tandas pria yang sudah empat periode menjadi anggota DPRD Bojonegoro.

Advertisement

Oleh karena itu, Lasuri berharap KPU Bojonegoro harus independent, tegas, lugas dan mempedomani BA format debat publik yang sudah menjadi kesepakatan awal.

"Kami tidak bermaksud intervensi KPU. Tapi selama tidak ada perubahan BA yang baru dan ditandatangani oleh semua pihak, ya BA yang pertama kami anggap relevan untuk di pedomani oleh KPU," tandasnya.

Pihaknya menyarankan kepada KPU Bojonegoro berkomunikasi untuk minta arahan atau legal opinion (pendapat hukum) kepada KPU di atasnya terkait dengan model debat yang sudah disepakati oleh semua pihak dalam BA. Sehingga debat publik lanjutan bisa berjala lancar dan sukses.

"Dengan begitu hak masyarakat untuk mengetahui kwalitas para calon terpenuhi, karena debat publik salah satu metode kampanye yang di perlukan oleh masyarakat," pungkas Lasuri. (*/edo/cho)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer