Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Bojonegoro Desak Usut Mafia Pupuk

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
PUPUK: Petani sedang mengangkat pupuk untuk ditabur di sawahnya.  (YANA DWI KURNIYA WATI/RADAR BOJONEGORO)
PUPUK: Petani sedang mengangkat pupuk untuk ditabur di sawahnya. (YANA DWI KURNIYA WATI/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pupuk semakin langka menyebabkan harga melambung tinggi. Kesulitan petani mengakses pupuk ini diduga ada sindikat mafia pupuk.

Karena praktik di lapangan kerap ditemukan penjualannya melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mendesak aparat penegah hukum (APH) serta organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengusut dugaan mafia pupuk.

Advertisement

‘’Kami punya data kelompok tani (poktan) menebus (pupuk) di kios di atas HET,” kata Ketua Asosiasi Masyarakat Desa Pemanfaat Hutan Amin Tohari Rabu (17/4) siang.

Amin menuding ada kenakalan distribusi pupuk. Sebab, sulit didapatkan terutama bagi petani hutan atau pesanggem yang tidak mendapat alokasi pupuk subsidi. Sehingga menjadi sasaran kios nakal.

Bahkan, harganya mencapai Rp 320 per sak untuk pupuk nonsubsidi. Sedangkan, pupuk subsidi dijual melebihi HET. Seperti pupuk urea harusnya Rp 112,5 ribu per sak menjadi Rp 121,5 per sak.

Advertisement

‘’Padahal, saat ini masa pemupukan tanaman jagung. Tapi, kami belum bisa melakukan,” ujar Amin.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro’atin menuturkan, terkait kompleksnya masalah hutan termasuk pupuk menjadi sorotan penting. Sebelumnya pernah dibahas rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan masyarakat hutan.

Namun, belum selesai hingga saat ini. ‘’Karena adanya KHDPK (kawasan hutan dengan pengelolaan khusus) kami tangguhkan,” katanya.

Dia melanjutkan, prihatin dengan kondisi di lapangan. Khusunya terkait dugaan adanya mafia pupuk, karena sangat merugikan petani.

Dia mendesak, APH serta OPD terkait segera mengusut. Pelaku diberi sanksi. Distributor seperti kios-kios penjual pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi. ‘’Distributor nakal dipecat,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golongan Karya (Golkar) Bojonegoro itu.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelangkaan dan harga pupuk. Bekerja sama dengan kelompok tani hutan (KTH) maupun lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) hingga dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP).

‘’Kapan pelaksanaannya belum bisa disampaikan. Karena bersifat mendadak,” pungkas politikus asal Kecamatan Tambakrejo itu. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

Suasana malam sering kali menjadi waktu yang dinanti bagi para pelajar hingga pekerja untuk mencari makanan sekaligus melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian.

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

Arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2027 mulai menemukan titik kesepakatan.

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Puluhan orang menggeruduk halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Massa aksi berbaju hitam itu berjalan dari arah selatan, Terminal Rajekwesi sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tegas menyuarakan pan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer