
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pendidikan politik harus dilakukan dalam jangka waktu panjang. Baik dari pemerintah, penyelenggara, hingga menggandeng akademisi.
Tujuannya, agar masyarakat melek dan paham sistem tata negara dan sejahtera. ’’(Pendidikan politik) secara teoritis sangat penting untuk memberi gambaran. Agar penentuan (pada pemilu) berdasar kesadaran,” ujar akademisi ilmu politik Bojonegoro Ahmad Taufiq melalui sambungan telepon seluler pada Minggu lalu (14/1).
Dia menjelaskan, pendidikan politik penting dilakukan dan tugas semua pihak. Tidak hanya parpol. Namun juga penyelenggara pemilu hingga akademisi sesuai level atau kewenangan masing-masing. Tujuannya, memberikan gambaran secara esensional terkait politik dan calon pemimpin ke depan.
’’Karena selama ini, anggapan politik itu culas dan kotor,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) tersebut. Sehingga harus dilakukan edukasi politik jangka panjang. Tidak hanya ketika mendekati pemilu atau pemilihan elektoral. Namun juga harus substansional.
Dia menambahkan, adanya pendidikan politik jangka panjang dapat mencapai tujuan sebenarnya. Yakni, menata negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Penentuannya berdasar kesadaran.
’’Harus dilakukan jangka panjang. Karena untuk mendayagunakan sumber daya membutuhkan waktu lama. Tidak bisa hanya memberi edukasi beberapa bulan menjalang pemilihan,” tegasnya.
Dia melanjutkan, pada pemilihan mendatang pemilih pemula atau anak muda juga menjadi penentu. Karena mendominasi daftar pemilih tetap (DPT). Terutama generasi Z atau kelahiran 1997-2007. Parpol harus menyiapkan strategi dan mendesain program mengacu target sasaran. ’’Strateginya harus relevan dengan minat generasi Z,” ujarnya.
Ahli Politik Rupiarsieh juga menambahkan, pendidikan politik penting diajarkan agar masyarakat sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satunya, dalam proses demokrasitasi kontestasi politik.
Minimal pendidikan politik dilakukan oleh negara. Khususnya, bagi warga tidak mengenyam pendidikan formal atau awam. ’’Apabila parpol hanya fokus internal, karenanya harus dilakukan semua pihak. Dari penyelenggara pemilu baik KPU (komisi pemilihan umum) dan bawaslu (badan pengawas pemilihan umum), serta menggandeng akademisi,” tandas Arsieh, sapaannya.
Menurutnya, pendidikan politik tidak cukup hanya dilakukan satu pihak. Melainkan harus bekerja sama semua elemen. Dia menilai, bila edukasi dilakukan ketika mendekati pemilu, rerata hanya menyasar anak muda atau pemilih pemula.
Sebab, bagi parpol, remaja baru kali pertama menggunakan hak pilih dianggap sebagai gadis molek rebutam banyak orang ataupun kertas kosong. Banyak peluang untuk mengajak pemilih pemula untuk condong ke salah satu parpol atau perseorangan.
’’Mereka (pemilih pemula) jadi rebutan organisatoris di sini. Parpol maupun perseorangan seperti calon kepala daerah. Makanya, pendidikan politik sangat penting dan harus dilakukan dalam jangka panjang. Salah satu sudah dilakukan yakni belajar mata pelajaran (mapel) PKN (pendidikan kewarganegaraan),” jelasnya. (yna/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





