
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Masa kerja pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) sekitar sebulan. Dengan honor Rp 1 juta. Masyarakat diimbau bersama mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). ‘’Ketika tahap pertama atau waktu pendaftaran belum memenuhi pendaftar maka, dilalukan perpanjangan,’’ jelas Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Bawaslukab) Bojonegoro Moch. Zaenuri kemarin (27/12).
Dia menjelaskan, pendaftaran dan penerimaan berkas PTPS dibuka sejak 2-6 Januari. Jika, tidak memenuhi kebutuhan, bisa perpanjangan pada 7-8 Januari. Berkas pendaftarannya meliputi surat pendaftaran ditujukan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), dan foto setengah badan terbaru 4x6 dua lembar.
Kemudian, fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, daftar riwayat hidup, serta surat pernyataan bermaterai 10.000. Kebutuhan PTPS sesuai jumlah TPS yakni 4.278. Satu pengawas per TPS.‘’Untuk PTSP domain panwaslu kecamatan. Namun, juga meminta panitia kelurahan desa (PKD) untuk tracking,’’ terangnya.
Sebab, PKD dinilai lebih mengenal dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pendaftar.
Zaenuri melanjutkan, masyarakat berhak menyampaikan tanggapan atau masukan terhadap PTPS. Suara masyarakat berpengaruh. Misal sebelumnya pendaftar dinyatakan memenuhi syarat (MS) namun, setelah tanggapan masyarakat ada perubahan maka, pendaftar bisa memungkinkan tidak memenuhi syarat (TMS). ‘’Masa tugas PTPS satu bulan sejak pelantikan sampai seminggu setelah pemungutan suara,’’ terangnya.
Tepatnya, lanjut dia, mulai 22 Januari hingga 22 Februari. Dengan honor Rp 1 juta per petugas. Pria asal Kecamatan Sumberrejo tersebut mengimbau, agar masyarakat berperan aktif dalam memberi masukan maupun tanggapan dalam proses rekrutmen PTSP.
Serta, mengajak bersama-sama mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Baik dari pendaftaran kelompok pemungutan suara (KPPS) hingga distribusi logistik seperti surat suara.
‘’Juga, harapannya masyarakat tidak golput (golongan putih),’’ tuturnya.
Ketua Bawaslukab Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo menambahkan, perekrutan dilakukan secara terbuka. Dengan mengacu petunjuk teknis (juknis). ‘’Saya pastikan sesuai juknis,’’ tandasnya. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





