
BLORA, Radar Bojonegoro – Penundaan pengumuman dan pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten, berdampak komisioner Bawaslu di Kabupaten Blora per Selasa (15/8) kosong. Sebab, periode Komisioner Bawaslu 2018-2023 berakhir pada Senin (14/8).
Mantan Komisioner Bawaslukab Blora Andyka Fuad Ibrahim mengatakan, sejak berakhirnya masa jabatan, sudah tidak lagi masuk kantor. Fasilitas dinas yang didapatkan sebelumnya pun sudah dikembalikan. ‘’Ini sudah tidak ngantor karena anggota Bawaslu periode 2018-2023 sudah akhir masa jabatan (AMJ),’’ jelasnya.
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Achmad Husain mengatakan, dengan adanya kekosongan itu sesuai UU nomor 7/2017 dan Perbawaslu Nomor 3/2022, posisi pimpinan Bawaslu kabupaten diambil alih oleh setingkat atasnya. Yakni Bawaslu provinsi untuk sementara waktu sampai terlantiknya komisioner baru.
Sementara, menyikapi bakal diumumkan DCS pada 19 Agustus nanti, pihaknya menyebut ditengah kekosongan komisioner Bawaslu Kabupaten, pertanggungjawaban pengawasan nantinya ada di Bawaslu provinsi. ‘’Tadi kami sudah rapat di tingkat provinsi dan akan kita turunkan surat ke kabupaten atau kota terkait dengan pelaksanaan tugas kelembagaan yang diampu oleh sekretariat kab/kota selama masa kekosongan tersebut,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro, kemarin (15/8).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menunda pengumuman dan pelantikan calon anggota terpilih Bawaslu kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 280/KP.01.00/K1/08/2023. (hul/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



