RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Bupati Blora, Arief Rohman meminta Kades di Blora mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam hal ketahanan pangan. Terlebih, Blora terkenal akan pertanian organiknya.
Oleh karena itu, desa-desa di Blora dituntut untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bersumber dari hasil kekayaan desa itu sendiri.
Bupati Arief mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung program ketahanan pangan. Terlebih, pihaknya memiliki senjata andalan yaitu pertanian organik. Ia juga meminta agar desa-desa mau berinovasi untuk mendukung program tersebut.
“Ini ada beberapa desa yang sudah menjadi contoh. Nanti kami minta desa-desa yang lainnya untuk menyiapkan bengkoknya, percontohan sekitar 1 hektare per desa, untuk kita olah menjadi produk organik,” ujarnya.
Termasuk dengan menggandeng Ormas dari NU, Muhammadiyah, dan LDII, untuk bisa berperan agar Blora menjadi kabupaten organik.
Selain itu, pihaknya juga berharap berjalannya KDMP harus ada regulasi yang tepat untuk dikolaborasikan dengan program MBG.
“Oleh karena itu nanti kami akan sinkronkan agar program Koperasi Desa Merah Putih di Desa ini unit usahanya adalah yang mendukung untuk program dari MBG ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), Tabrani mengapresiasi komitmen dan capaian dari Pemkab Blora dalam melaksanakan program nasional.
“Kami juga apresiasi terkait ketahanan pangan melalui pertanian organik,” ujarnya.
Sementara itu, Kades Sidorejo, Agung Heri menjelaskan, kesadaran untuk memulai pertanian organik di desanya karena sempat terjadi gagal panen berulangkali, yang ditengarai akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang sudah berlebih.
Pihaknya pun mencari solusi dengan berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor. Dari dinas pertanian, NGO, ahli, akademisi, dan berbagai pihak lain. ‘’Solusi tepat yang diarahkan kembali menjalankan praktik kembali ke alam. Organik," imbuhnya.
Akhirnya dimulai dengan melakukan banyak diskusi, edukasi, untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Kemudian dari situ barulah mulai didemonstrasikan secara perlahan.
‘’Dengan dukungan tenaga ahli bidang organik, berbagai stakeholder kami berupaya mengembalikan kesuburan tanah. Kesehatan tanah dan proses pengolahannya," paparnya
Pihaknya juga mewajibkan para perangkat desa agar tanah bengkoknya digarap secara organik.
"Perangkat desa jadi motor penggerak. Setengah sampai 1 hektare harus organik, untuk masing-masing perangkat desa," imbuhnya. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana