RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro menilai tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tidak sekadar menunjukan adanya sisa anggaran di kas daerah.
Namun, di balik angka yang besar, terdapat potensi program pembangunan yang belum terealisasi. Juga, perputaran uang di masyarakat yang tidak berjalan optimal.
Menurut Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan anggaran yang sudah disahkan untuk dilaksanakan, dananya telah tersedia.
Dengan masih banyaknya silpa, ada yang perlu diperhatikan. Pertama, perencanaan keuangan daerah sudah tepat dan dinas bisa merealisasikan belanja sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Kedua, realisasi rendah, apakah ada rencana yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.
‘’Sering alasan pemerintah daerah, adanya silpa tinggi karena penetapan APBD yang terlambat. Sehingga, dinas kekurangan waktu untuk realisasi belanja. Selain itu, karena adanya tambahan transfer ke daerah (TKD) di akhir tahun yang pasti menambah silpa,’’ terangnya.
Baca Juga: DPRD Bojonegoro Sorot Langganan Silpa APBD, Pemkab Beralasan Kenaikan Pendapatan dan Efisiensi
Teguh sapaan akrabnya mengatakan, adanya silpa tinggi akan berdampak pada kegiatan yang sudah direncanakan di tahun tersebut, tidak dapat dilakukan atau tertunda pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan dan putaran uang kurang berjalan dengan baik.
‘’Dampaknya yang pasti ada kegiatan yang sudah direncanakan tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tertunda, perencanaan kurang berjalan dengan baik, dan putaran uang di daerah tersebut juga kurang berjalan dengan baik,’’ pungkasnya. (ewi/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
