Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BUMDes Blora Perlu Pendampingan Dalam Partisipasi Program MBG

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Infografis Anggaran Makan Siang Gratis di Blora (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Infografis Anggaran Makan Siang Gratis di Blora (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

BLORA, Radar Bojonegoro - Keterlibatan badan usaha milik desa (BUMDes) menyuplai bahan untuk program makan bergizi gratis (MBG) butuh pendampingan intensif. Pasalnya, BUMDes di Blora rerata masih gagap terkait teknis program yang bakal diterapkan tersebut.

Pendamping Desa diminta lebih proaktif, agar dampak baik program pusat tersebut bisa dirasakan masyarakat desa. Ketua Praja Kabupaten Blora Agung Heri Susanto mengungkapkan, melalui surat edaran dari kemendes, BUMDes diberikan peluang untuk terlibat dalam menyuplai bahan program MBG.

Namun, untuk di Kabupaten Blora, secara khusus BUMDes dalam persiapannya itu belum intensif. ’’Baik pengawalan fasilitasi dari kecamatan maupun dari pendamping desa,” ungkap Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban tersebut.

Advertisement

Pihaknya menegaskan, seharusnya ada pengawalan dan pendampingan dalam rangka memenuhi peluang BUMDes menjadi penyuplai bahan untuk program MBG. Pihaknya mencontohkan, selain melibatkan BUMDes juga bisa melibatkan BUMDes Bersama (BUMDesma) yang berada di kecamatan.

’’Kami menginisiasi di Kabupaten Blora sudah berdiri BUMDesma. Untuk makan bergizi gratis,” terangnya. Menurutnya, terkait dengan permodalan BUMDes bisa dianggarkan melalui dana desa (DD). Apalagi BUMDesma, malahan lebih siap.

’’Mungkin dana desa yang bisa dianggarkan untuk menyuplai bahan itu Rp 100 juta sampai Rp 200 juta,” ungkapnya. Menurutnya, untuk penyedian bahan program MBG, mestinya secara teknis langsung dikawal mulai dari awal pendaftaran, hingga teknis untung rugi yang bakal diperoleh.

Advertisement

’’PLD (pendamping lapangan desa) mengarahkan, bagi desa yang belum memiliki izin dikawal.  Pendampingan intensif terkait dengan teknis,” terang dia. Ia menambahkan, jika peluang keterlibatan BUMDes tersebut dikawal dengan intensif, maka akan berdampak pada sirkulasi perekonomian masyarakat desa.

Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Blora Faizin menerangkan, sosialisasi sudah sering lakukan. beberapa BUMDes yang berkonsultasi juga telah didampingi. ’’Namun, kami belum bisa mendata memastikan yang sudah siap,” katanya.

Faizin menegaskan, semua BUMDes berpeluang mengikuti program menjadi penyuplai bahan untuk program MBG. Namun, kondisi di lapangan masih terdapat BUMDes yang tidak aktif. Hal itu yang menyebabkan BUMDes kesulitan. ’’Terkadang ada yang harus berbadan hukum dahulu,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa yang harus dipenuhi BUMDes untuk terlibat dalam program MBG yakni harus daftar e-katalog. Dan, syarat berkas-berkas lain harus dipenuhi, termasuk badan hokum serta nomor induk berusaha (NIB). (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berdiri merata di seluruh wilayah Bojonegoro. Tercatat ada dua kecamatan yang nihil SPPG, yaitu Kecamatan Margomulyo dan Kedewan. ‘

Sebanyak 345 KDKMP di Bojonegoro Belum Beroperasi

Sebanyak 345 KDKMP di Bojonegoro Belum Beroperasi

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkopum) Bojonegoro Moh. Akhmadi menyebut, 85 koperasi itu merupakan KDKMP yang diresmikan di Nganjuk pada 16 Mei lalu.

Semua Kecamatan di Blora Rata Digilir Padam

Semua Kecamatan di Blora Rata Digilir Padam

Manajer PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Blora Wardoyo memastikan, tak ada wilayah yang luput dari jadwal pemadaman. “Setiap kecamatan pasti kena,” ujarnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer