29.3 C
Bojonegoro
Wednesday, November 30, 2022

Awalnya Rp 1.781 Per Suara Sah Naik Jadi Rp 3.500

Banpol Naik, tapi Menunggu Teken Gubernur Jawa Tengah

- Advertisement -

BLORA, Radar Bojonegoro – Dana bantuan politik (banpol) tahun ini berpotensi naik dua kali lipat. Dari awalnya Rp 1.781 per suara sah, rencananya tahun ini menjadi Rp 3.500. Pagu anggaran mencapai Rp 1,8 miliar. Namun, hingga saat ini belum bisa dicairkan, gegara keterlambatan izin diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah.

 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Agus Puji Mulyono menjelaskan, anggaran banpol tahun ini berjumlah Rp 1,8 miliar, naik dari tahun sebelumnya hanya Rp 929 juta. Jumlah tersebut disesuaikan perolehan jumlah suara keseluruhan pemilu sebelumnya yakni 522.152 suara sah.

 

“Tahun ini naik Rp 1.719 per suara sah, sudah mempertimbangkan kemampuan daerah,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pemilu 2024 Berpotensi Enam Dapil di Bojonegoro
- Advertisement -

 

Agus mengatakan, kenaikan banpol di daerah baru kali pertama dari beberapa tahun sebelumnya. Yakni dari Rp 1.781 menjadi Rp 3.500 per suara sah. Kenaikan sudah disepakati bersama.

 

Kepala Subbidang (Kasubbid) Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Blora Siswo menjelaskan, kenaikan banpol tahun ini mengacu Permen Nomor 78 Tahun 2021. Parpol diharapkan berperan aktif membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19. “Alasan Permen 78 terkait harus ada peran aktif partai politik membantu pemerintah mengatasi pendemi Covid,” jelasnya.

 

Siswo mengatakan, partai mendapat suara terbanyak otomatis mendapatkan banpol terbanyak. Seperti PKB, PDIP dan Nasdem. Namun, banpol tahun ini belum bisa dicairkan, lantaran saat  penyerahan izin kepada gurbernur terjadi keterlambatan.

Baca Juga :  Daftar Pemilih Tetap Terbanyak, Anggaran Sharing

 

“Belum cair karena keterlambatan izin kepada gubernur. Saat itu Kabupaten Blora ada kenaikan nilai bantuan dan itu harus mendapatkan persetujuan dari guebrnur, saat menyerahkan itu terlambat,” jelasnya.

 

Karena izin datangnya terlambat, lanjut Siswo, pencairan tahun ini harus dicairkan setelah Perubahan (P)-APBD. “Di perbup pencairan banpol hanya satu kali pencairan,” jelasnya.

 

Pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti, banpol bisa dicairkan. Namun, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada pertai politik (parpol) terkait belum bisa dicairkannya banpol. “Kami sampaikan partai-partai, selain itu juga persyaratan pencairan harus ada persyaratan auditor dari BPK. Saat ini semua sudah diaudit, dan LHP sudah turun,” paparnya. (luk/rij)

BLORA, Radar Bojonegoro – Dana bantuan politik (banpol) tahun ini berpotensi naik dua kali lipat. Dari awalnya Rp 1.781 per suara sah, rencananya tahun ini menjadi Rp 3.500. Pagu anggaran mencapai Rp 1,8 miliar. Namun, hingga saat ini belum bisa dicairkan, gegara keterlambatan izin diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah.

 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Agus Puji Mulyono menjelaskan, anggaran banpol tahun ini berjumlah Rp 1,8 miliar, naik dari tahun sebelumnya hanya Rp 929 juta. Jumlah tersebut disesuaikan perolehan jumlah suara keseluruhan pemilu sebelumnya yakni 522.152 suara sah.

 

“Tahun ini naik Rp 1.719 per suara sah, sudah mempertimbangkan kemampuan daerah,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pekan Depan Masa Kampanye
- Advertisement -

 

Agus mengatakan, kenaikan banpol di daerah baru kali pertama dari beberapa tahun sebelumnya. Yakni dari Rp 1.781 menjadi Rp 3.500 per suara sah. Kenaikan sudah disepakati bersama.

 

Kepala Subbidang (Kasubbid) Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Blora Siswo menjelaskan, kenaikan banpol tahun ini mengacu Permen Nomor 78 Tahun 2021. Parpol diharapkan berperan aktif membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19. “Alasan Permen 78 terkait harus ada peran aktif partai politik membantu pemerintah mengatasi pendemi Covid,” jelasnya.

 

Siswo mengatakan, partai mendapat suara terbanyak otomatis mendapatkan banpol terbanyak. Seperti PKB, PDIP dan Nasdem. Namun, banpol tahun ini belum bisa dicairkan, lantaran saat  penyerahan izin kepada gurbernur terjadi keterlambatan.

Baca Juga :  Daftar Pemilih Tetap Terbanyak, Anggaran Sharing

 

“Belum cair karena keterlambatan izin kepada gubernur. Saat itu Kabupaten Blora ada kenaikan nilai bantuan dan itu harus mendapatkan persetujuan dari guebrnur, saat menyerahkan itu terlambat,” jelasnya.

 

Karena izin datangnya terlambat, lanjut Siswo, pencairan tahun ini harus dicairkan setelah Perubahan (P)-APBD. “Di perbup pencairan banpol hanya satu kali pencairan,” jelasnya.

 

Pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti, banpol bisa dicairkan. Namun, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada pertai politik (parpol) terkait belum bisa dicairkannya banpol. “Kami sampaikan partai-partai, selain itu juga persyaratan pencairan harus ada persyaratan auditor dari BPK. Saat ini semua sudah diaudit, dan LHP sudah turun,” paparnya. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Suka Mewarnai Spongebob

Tingkatkan Sinergi Hadapi Resesi

Volume Waduk 50 Persen

Musnahkan BB Pil Dobel L


/