29.3 C
Bojonegoro
Wednesday, November 30, 2022

Naikkan Dana Banpol Bojonegoro Dianggap Kurang Pas

- Advertisement -

KENAIKAN dana banpol 2022 mana disetujui pada 2021 saat kondisi pandemi Covid-19. Lantas di dalam penetapan KUA PPAS APBD 2023 kembali dipasang dana banpol naik dua kali lipat, sebelumnya Rp 5.000 per suara sah menjadi Rp 10.000.

 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bojonegoro (Unigoro) Rupiarsieh menilai, kenaikan dana banpol kedua kalinya ini kurang pas. Karena kondisi pandemi Covid-19 belum benar-benar pulih. Krisis ekonomi di depan mata. Bahkan ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

 

“Kelihatan sekali sense of crisis-nya kurang. Sebab, kondisi perekonomian rerata masyarakat masih serbasulit. Lantas uang rakyat digunakan menaikkan dana banpol tahun ini dan tahun depan,” ucapnya.

Baca Juga :  Telur Lokal Cepat Habis, Permintaan Tinggi Tapi Harga Menurun
- Advertisement -

 

Menurutnya, disetujuinya kenaikan dana banpol diharapkan telah melewati pertimbangan matang. Juga diharapkan adanya kenaikan wajib berbanding lurus dengan capaian kinerja masing-masing parpol.

 

“Capaian kinerja tentu mengacu tupoksi anggota DPRD. Tunjukkan kinerja juga naik dua kali lipat kepada publik. Semisal memaksimalkan dalam mengesahkan raperda telah direncanakan,” tegasnya.

 

Selain itu, pemberian pendidikan politik harus lebih masif lagi. Sehingga masyarakat semakin melek dan cakap politik. Sehingga tidak mudah dipengaruhi iming-iming saat pemilihan umum. Alasan memilih tentu berdasar rekam jejak, program kerja, integritas, dan kualitas. (bgs/rij)

KENAIKAN dana banpol 2022 mana disetujui pada 2021 saat kondisi pandemi Covid-19. Lantas di dalam penetapan KUA PPAS APBD 2023 kembali dipasang dana banpol naik dua kali lipat, sebelumnya Rp 5.000 per suara sah menjadi Rp 10.000.

 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bojonegoro (Unigoro) Rupiarsieh menilai, kenaikan dana banpol kedua kalinya ini kurang pas. Karena kondisi pandemi Covid-19 belum benar-benar pulih. Krisis ekonomi di depan mata. Bahkan ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

 

“Kelihatan sekali sense of crisis-nya kurang. Sebab, kondisi perekonomian rerata masyarakat masih serbasulit. Lantas uang rakyat digunakan menaikkan dana banpol tahun ini dan tahun depan,” ucapnya.

Baca Juga :  Pengusaha Kuliner Keluhkan Harga Cabai
- Advertisement -

 

Menurutnya, disetujuinya kenaikan dana banpol diharapkan telah melewati pertimbangan matang. Juga diharapkan adanya kenaikan wajib berbanding lurus dengan capaian kinerja masing-masing parpol.

 

“Capaian kinerja tentu mengacu tupoksi anggota DPRD. Tunjukkan kinerja juga naik dua kali lipat kepada publik. Semisal memaksimalkan dalam mengesahkan raperda telah direncanakan,” tegasnya.

 

Selain itu, pemberian pendidikan politik harus lebih masif lagi. Sehingga masyarakat semakin melek dan cakap politik. Sehingga tidak mudah dipengaruhi iming-iming saat pemilihan umum. Alasan memilih tentu berdasar rekam jejak, program kerja, integritas, dan kualitas. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Revitalisasi Pasar Disorot tanpa Konsep

Baru 500 CJH Foto Paspor

Pertahankan Nilai IPK

Artikel Terbaru

Raperda Pesantren di Meja DPRD

APBD 2023 Ditetapkan Rp 2,2 Triliun

Pamerkan Busana dari Batik Blora

Dijanjikan Penerbangan Tahun Depan


/