BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak bakal digelar Oktober mendatang. Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp 3,4 miliar untuk pilkades yang bakal digelar 33 desa itu. Anggaran difokuskan untuk pengadaan surat suara dan honor panitia.
‘’Kalau honor pengamanan turunnya di Satpol PP,’’ ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Machmudin.
Machmudin menjelaskan, anggaran Rp 3,4 miliar itu akan difokuskan untuk honor panitia dan pengadaan surat suara. Sebab, alokasi anggaran untuk setiap desa sekitar Rp 103 juta hingga Rp 107 juta.
‘’Saat ini dana masih dalam proses,’’ ujarnya.
Pilkades serentak diperkirakan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Namun, itu masih belum pasti. Sebab, saat ini masih belum ada ketetapan dari bupati. ‘’Perkiraan (pelaksanaan) bulan itu (Oktober),’’ jelasnya.
Pilkades serentak tahun ini akan berlangsung di 33 desa yang tersebar di 21 kecamatan. Desa-desa tersebut masa jabatan kepala desanya habis pada Desember. Sehingga, sebelum Desember diharapkan sudah selesai pilkades.
Pilkades serentak hanya berlangsung tahun ini. Tahun depan tidak ada pilkades. Pilkades akan ada lagi usai pemilu 2024 mendatang. Saat itu jumlah desa yang akan menggelar pilkades jauh lebih banyak.
Pelaksanaan pilkades serentak masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaanya hanya pada aturan protokol kesehatan. Jika masih ada penerapan protokol kesehatan, maka diperlukan pengaturan agar tidak terjadi kerumunan di tempat pemungutan suara. ‘’Itu nanti juga bisa membutuhkan regulasi baru,’’ jelasnya.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan bahwa pelaksanaan pilkades serentak diperkirakan berlangsung Oktober mendatang. Sebelum itu pihaknya akan mengagendakan monitoring persiapan. ‘’seegera akan kami susuh jadwalnya,’’ jelasnya.
Umar melanjutkan, pelaksanaan pilkades serentak dialokasikan anggaran melalui APBD. Karena itu, pelaksanaan pilkades harus dipantau dari awal. Pihaknya akan memastikan setiap tahapan dilaksanakan dengan baik. (zim/msu)
