- Advertisement -
LAMONGAN, Radar Lamongan – Pemkab Lamongan mendata tenaga honorer ada 5.394 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamongan, Shodikin, menjelaskan, data honorer itu termasuk tenaga kontrak pemkab dan dinas – dinas.
Menurut dia, setiap dinas diminta melaporkan jumlah tenaga harian lepas (THL) atau kontrak hingga sekarang. Jumlah itu tidak boleh bertambah. Apalagi, ada wacana penghapusan honorer di lingkungan pemerintahan.
Dia menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kemen-PAN & RB. “Kalau edarannya begitu (rencana penghapusan) tapi kita tunggu juknisnya bagaimana,” pintanya.
- Advertisement -
Shodikin beralasan honorer direkrut karena kebutuhan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah belum ideal. Tenaga honorer membantu kinerja OPD.
Dia menambahkan, di Lamongan ada 8,7 ribu PNS. Sebagian besar di antaranya memasuki masa purna. “Mereka (honorer) dibutuhkan sehingga kita masih menunggu untuk juknisnya ke depan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Munif Syarif, menuturkan, tenaga honorer di lingkung dinasnya mencapai 2.335 guru tidak tetap (GTT) dan 54 pegawai tidak tetap (PTT). Sebagian dari mereka diterima PPPK. Perekrutan PPPK dinilai membantu dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan kebutuhan guru di lembaga.
“Kita minta lembaga tidak merekrut guru baru dan memaksimalkan yang ada karena terkait edaran penghapusan honorer yang diharapkan ada solusi untuk honorer guru,” tuturnya. (rka/yan)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Pemkab Lamongan mendata tenaga honorer ada 5.394 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamongan, Shodikin, menjelaskan, data honorer itu termasuk tenaga kontrak pemkab dan dinas – dinas.
Menurut dia, setiap dinas diminta melaporkan jumlah tenaga harian lepas (THL) atau kontrak hingga sekarang. Jumlah itu tidak boleh bertambah. Apalagi, ada wacana penghapusan honorer di lingkungan pemerintahan.
Dia menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kemen-PAN & RB. “Kalau edarannya begitu (rencana penghapusan) tapi kita tunggu juknisnya bagaimana,” pintanya.
- Advertisement -
Shodikin beralasan honorer direkrut karena kebutuhan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah belum ideal. Tenaga honorer membantu kinerja OPD.
Dia menambahkan, di Lamongan ada 8,7 ribu PNS. Sebagian besar di antaranya memasuki masa purna. “Mereka (honorer) dibutuhkan sehingga kita masih menunggu untuk juknisnya ke depan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Munif Syarif, menuturkan, tenaga honorer di lingkung dinasnya mencapai 2.335 guru tidak tetap (GTT) dan 54 pegawai tidak tetap (PTT). Sebagian dari mereka diterima PPPK. Perekrutan PPPK dinilai membantu dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan kebutuhan guru di lembaga.
“Kita minta lembaga tidak merekrut guru baru dan memaksimalkan yang ada karena terkait edaran penghapusan honorer yang diharapkan ada solusi untuk honorer guru,” tuturnya. (rka/yan)
