alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Pembentukan Panitia Pilkades Serentak di Bojonegoro

Harus Mampu Mitigasi Konflik

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Hajatan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini akan berjalan lancar dimulai dari pembentukan panitia yang transparan. Sejak kemarin (13/6) hingga 24 Juni, mulai tahap pembentukan panitia. Selain netral, tim panitia juga harus cakap mitigasi konflik dalam pilkades.

 

Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Apbednas) Bojonegoro Mahfud Muharom menekankan agar panitia ditunjuk benar-benar independen dan cakap dalam hal mitigasi. “Kalau milih panitia tentu paling utama tentu indepedensi atau netralitas panitia. Tapi, juga cakap mitigasi, karena potensi konflik dalam pilkades cukup tajam,” katanya kemarin (13/5).

 

Apalagi panitia ditunjuk merupakan warga setempat. Jadi setidaknya sudah tahu kondisi sosial masyarakat di desanya sendiri. Mahfud menilai apabila panitia ditunjuk memiliki kemampuan mumpuni manajerial indepedensi, dan objektif, diharapkan pilkades bisa berjalan lancar.

 

“Insyaallah tidak ada masalah apabila mampu mengelola seluruh tahapan pilkades secara objektif dan independen,” tegasnya.

Baca Juga :  Pencairan BKK BUMDES  Bojonegoro Sisakan SK Bupati

Panitia pilkades dikukuhkan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). “Nanti BPD itu membuat tata kerja panitia pilkades.

 

Kemudian panitia pilkades buat tata tertibnya,” imbuhnya. Mahfud menambahkan, bahwa penting juga adanya pengawasan secara maksimal dari masyarakat, kecamatan, maupun kabupaten selama proses Pilkades Serentak 2022 di 33 desa Oktober mendatang.

“Seluruh pihak harus ikut mengawasi. Kabupaten juga perlu memastikan tiap personel panitia itu benar-benar independen, tidak memihak salah satu calon kades,” jelasnya.

 

Camat Margomulyo Dyah Enggarini mengatakan, di wilayahnya hanya satu desa yang menggelar pilkades, yakni Desa Kalangan. Rencananya pembentukan panitia pilkades digelar hari ini (14/6). “Jadwalnya besok (hari ini, Red) pukul 09.00 digelar pembentukan panitia pilkades,” ujarnya.

 

Nantinya pembentukan panitia dan pengawas pilkades ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasar hasil forum musyawarah dihadiri camat atau pejabat ditunjuk sebagai fasilitator, kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur lainnya di desa.

Baca Juga :  Imbau CJH Tak Bawa Banyak Pengantar

 

Panitia pilkades berjumlah ganjil minimal 9 orang dan maksimal 15 orang. Dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa, pemuda, dan/atau perempuan. “Sedangkan pengawas pilkades berjumlah lima orang dari unsur polsek, koramil, toko masyarakat, perangkat desa, dan/atau unsur perempuan,” imbuhnya.

 

Enggar mengimbau panitia pilkades wajib independen. Juga wajib memilki kemampuan memahami aturan, tahap, administrasi, dan sebagainya. (bgs/rij)

 

Paham Atasi Konflik Desa

-Pembentukan panitia mulai berlangsung hingga 24 Juni.

-Kandidat panitia harus netral, independen, objektif

-Apbednas tekankan panitia paham mitigasi konflik desa.

-Mitigasi harus tahu kondisi sosial politik masyarakat.

-Panitia minimal 9 orang maksimal 15 orang.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Hajatan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini akan berjalan lancar dimulai dari pembentukan panitia yang transparan. Sejak kemarin (13/6) hingga 24 Juni, mulai tahap pembentukan panitia. Selain netral, tim panitia juga harus cakap mitigasi konflik dalam pilkades.

 

Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Apbednas) Bojonegoro Mahfud Muharom menekankan agar panitia ditunjuk benar-benar independen dan cakap dalam hal mitigasi. “Kalau milih panitia tentu paling utama tentu indepedensi atau netralitas panitia. Tapi, juga cakap mitigasi, karena potensi konflik dalam pilkades cukup tajam,” katanya kemarin (13/5).

 

Apalagi panitia ditunjuk merupakan warga setempat. Jadi setidaknya sudah tahu kondisi sosial masyarakat di desanya sendiri. Mahfud menilai apabila panitia ditunjuk memiliki kemampuan mumpuni manajerial indepedensi, dan objektif, diharapkan pilkades bisa berjalan lancar.

 

“Insyaallah tidak ada masalah apabila mampu mengelola seluruh tahapan pilkades secara objektif dan independen,” tegasnya.

Baca Juga :  Bupati: Stop Gunakan Jebakan Tikus Beraliran Listrik

Panitia pilkades dikukuhkan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). “Nanti BPD itu membuat tata kerja panitia pilkades.

 

Kemudian panitia pilkades buat tata tertibnya,” imbuhnya. Mahfud menambahkan, bahwa penting juga adanya pengawasan secara maksimal dari masyarakat, kecamatan, maupun kabupaten selama proses Pilkades Serentak 2022 di 33 desa Oktober mendatang.

“Seluruh pihak harus ikut mengawasi. Kabupaten juga perlu memastikan tiap personel panitia itu benar-benar independen, tidak memihak salah satu calon kades,” jelasnya.

 

Camat Margomulyo Dyah Enggarini mengatakan, di wilayahnya hanya satu desa yang menggelar pilkades, yakni Desa Kalangan. Rencananya pembentukan panitia pilkades digelar hari ini (14/6). “Jadwalnya besok (hari ini, Red) pukul 09.00 digelar pembentukan panitia pilkades,” ujarnya.

 

Nantinya pembentukan panitia dan pengawas pilkades ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasar hasil forum musyawarah dihadiri camat atau pejabat ditunjuk sebagai fasilitator, kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur lainnya di desa.

Baca Juga :  Tak Ada Perekrutan CPNS di Lamongan Tahun Ini

 

Panitia pilkades berjumlah ganjil minimal 9 orang dan maksimal 15 orang. Dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa, pemuda, dan/atau perempuan. “Sedangkan pengawas pilkades berjumlah lima orang dari unsur polsek, koramil, toko masyarakat, perangkat desa, dan/atau unsur perempuan,” imbuhnya.

 

Enggar mengimbau panitia pilkades wajib independen. Juga wajib memilki kemampuan memahami aturan, tahap, administrasi, dan sebagainya. (bgs/rij)

 

Paham Atasi Konflik Desa

-Pembentukan panitia mulai berlangsung hingga 24 Juni.

-Kandidat panitia harus netral, independen, objektif

-Apbednas tekankan panitia paham mitigasi konflik desa.

-Mitigasi harus tahu kondisi sosial politik masyarakat.

-Panitia minimal 9 orang maksimal 15 orang.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/