alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Aparatur Desa Respons Masukan Presiden

Anggap Jabatan Politis, Perlu Dana Operasional

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Janji Presiden Joko Widodo memberikan 3 persen dana desa (DD) untuk operasional perangkat desa (perades) dinilai realistis. Alasannya, alokasi dana desa (ADD) dirasa masih belum mencukupi untuk kesejahteraan aparatur desa.

 

Selain itu, perangkat desa juga menginginkan gaji dibayar satu bulan sekali. Respons itu disampaikan saat Presiden Jokowi hadir dalam forum silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3) lalu.

 

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Bojonegoro Samudi menjelaskan, pemberian 3 persen DD untuk operasional perangkat desa penting segera direalisasikan. Hal tersebut menjadi janji presiden sampai saat ini belum terealisasi. “Urgensinya jelas karena kades juga merupakan jabatan politik,” jelasnya.

Baca Juga :  Empat Anggota Fraksi PPP Tetap Jadi Pengurus

 

Samudi menyamakan jabatan politik Kades dengan bupati dan gubernur. Sama-sama mendapatkan jabatan karena suara rakyat dan juga sebagai pengguna anggaran. “Kades itu merupakan satu-satunya jabatan politis yang tidak dapat dana operasional. Take home pay kami tidak punya,” jelasnya.

 

Sedangkan, terkait usulan gaji satu bulan dicairkan, Samudi mengaku tidak begitu mempermasalahkan. Alasannya, bisa diantisipasi membuat sistem dana cadangan. “Tanpa ada aturan pencairan satu bulan sekali pun desa dan daerah sebetulnya bisa, daerah mempunyai dana cadangan sebelum ADD cair,” ungkapnya.

 

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwianto menambahkan, saat ini ADD belum bisa memberikan kesejahteraan kepada perangkat desa. Sehingga klausul presiden mengalokasikan 3 persen DD untuk operasional perangkat desa saat ini cukup penting.

Baca Juga :  Pantau Migor dan Bapok di Ritel Modern

 

“Penting untuk kesejahteraan perangkat desa. Di desa saya sendiri jika dihitung mendapat ADD yang paling rendah, jadi operasinal dari DD nanti bisa membantu,” jelasnya.

 

Namun, realisasi tersebut dinilai masih lama. Sehingga dalam waktu dekat ini pihaknya lebih berharap kepada pencairan gaji berubah. Dari cair tiga bulan sekali, bisa cair satu bulan sekali. “Sama-sama kerjanya tapi gaji tidak cair satu bulan sekali. Bahkan bisa sampai lebih dari tiga bulan baru bisa cair,” jelasnya. (luk/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Janji Presiden Joko Widodo memberikan 3 persen dana desa (DD) untuk operasional perangkat desa (perades) dinilai realistis. Alasannya, alokasi dana desa (ADD) dirasa masih belum mencukupi untuk kesejahteraan aparatur desa.

 

Selain itu, perangkat desa juga menginginkan gaji dibayar satu bulan sekali. Respons itu disampaikan saat Presiden Jokowi hadir dalam forum silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3) lalu.

 

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Bojonegoro Samudi menjelaskan, pemberian 3 persen DD untuk operasional perangkat desa penting segera direalisasikan. Hal tersebut menjadi janji presiden sampai saat ini belum terealisasi. “Urgensinya jelas karena kades juga merupakan jabatan politik,” jelasnya.

Baca Juga :  Kampus Lokal Perlu Tingkatkan Kualitas Perkuliahan

 

Samudi menyamakan jabatan politik Kades dengan bupati dan gubernur. Sama-sama mendapatkan jabatan karena suara rakyat dan juga sebagai pengguna anggaran. “Kades itu merupakan satu-satunya jabatan politis yang tidak dapat dana operasional. Take home pay kami tidak punya,” jelasnya.

 

Sedangkan, terkait usulan gaji satu bulan dicairkan, Samudi mengaku tidak begitu mempermasalahkan. Alasannya, bisa diantisipasi membuat sistem dana cadangan. “Tanpa ada aturan pencairan satu bulan sekali pun desa dan daerah sebetulnya bisa, daerah mempunyai dana cadangan sebelum ADD cair,” ungkapnya.

 

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwianto menambahkan, saat ini ADD belum bisa memberikan kesejahteraan kepada perangkat desa. Sehingga klausul presiden mengalokasikan 3 persen DD untuk operasional perangkat desa saat ini cukup penting.

Baca Juga :  Pedicure Terpaksa

 

“Penting untuk kesejahteraan perangkat desa. Di desa saya sendiri jika dihitung mendapat ADD yang paling rendah, jadi operasinal dari DD nanti bisa membantu,” jelasnya.

 

Namun, realisasi tersebut dinilai masih lama. Sehingga dalam waktu dekat ini pihaknya lebih berharap kepada pencairan gaji berubah. Dari cair tiga bulan sekali, bisa cair satu bulan sekali. “Sama-sama kerjanya tapi gaji tidak cair satu bulan sekali. Bahkan bisa sampai lebih dari tiga bulan baru bisa cair,” jelasnya. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Sisa Gaji-Katering Belum Dibayar

Bongkar Vodka Oplosan

Artikel Terbaru


/