Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PT BPE: Permen ESDM Baru Bisa Atasi Illegal Drilling

R
Penulis: Rahul Oscarra Duta❯
SUMUR TUA: Sumur tua di Lapangan Ledok telah beroperasi kembali, usai sebelumnya sempat berhenti karena proses perpanjangan kontrak antara PT BPE dengan Pertamina.
SUMUR TUA: Sumur tua di Lapangan Ledok telah beroperasi kembali, usai sebelumnya sempat berhenti karena proses perpanjangan kontrak antara PT BPE dengan Pertamina.

 


Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Direktur Utama (Dirut) Blora Patra Energi (BPE), Giri Nur Baskoro, akui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 memicu munculnya banyak titik sumur minyak yang diajukan menjadi sumur masyarakat.  Menurutnya, langkah itu bisa atasi fenomena illegal drilling.

Hal itu diungkapkan saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2025 dan Sosialisasi Hasil Munas V di Kampus PEM Akamigas, Cepu (16/10).

’’Dulu hanya beberapa titik (sumur minyak ilegal). Pasca permen 14 itu titiknya langsung tersebar dari 16 kecamatan itu, 13 kecamatan itu ada titik sumur masyarakat," ujar Giri. Giri juga menjelaskan, titik-titik sumur minyak itu adalah titik baru.

Advertisement

Namun, menurutnya hal itu tidak salah karena belum ada berita acara pengesahan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. ’’Tapi kan tidak salah, sebelum dibuat berita acara, pengesahan sumur belum diresmikan,” ujar Giri dengan gugup di atas panggung forum.

’’Kalau sudah diputuskan, baru itu salah,” sambungnya. Giri juga menyinggung insiden ledakan sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora yang masih dalam proses pengeboran.

’’Kemarin yang di Gandu, terjadi kebakaran itu lagi proses pengeboran,” katanya. Giri juga mengungkapkan, bahwa aktivitas sumur ilegal di Kabupaten Blora sudah berlangsung dua tahun belakangan.

Advertisement

Sehingga, ia berharap, adanya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi obat masyarakat Blora, yang melakukan penambangan minyak secara ilegal.

’’Kami berharap kepada masyarakat ke depan di kita lebih jelas. Kami tanggung jawabnya juga lebih besar. Karena kami nanti risikonya masyarakat ini dengan alasan tidak produksi, melakukan illegal drilling, kami yang akan berdampak,” tambahnya. (hul/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bojonegoro Belum Terima Informasi Pengelolaan Panas Bumi

Pemkab Bojonegoro Belum Terima Informasi Pengelolaan Panas Bumi

Pemerintah kabupaten (pemkab) mengaku belum menerima informasi terkait Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Gunung Pandan.

Pemerintah Pusat Lirik Geothermal Gunung Pandan, Diprediksi Menghasilkan Tenaga Listrik 60 Megawatt

Pemerintah Pusat Lirik Geothermal Gunung Pandan, Diprediksi Menghasilkan Tenaga Listrik 60 Megawatt

Potensi energi sumber daya alam dan mineral di Kabupaten Bojonegoro menjadi bidikan pemerintah pusat. 

Semangkuk Lontong Opor Jadi Diplomasi Kuliner Blora Saat Menjami Sekjen Kementerian ESDM

Semangkuk Lontong Opor Jadi Diplomasi Kuliner Blora Saat Menjami Sekjen Kementerian ESDM

Ruang rapat bukan menjadi satu-satunya tempat membangun relasi. Bagi Bupati Blora Arief Rohman, semangkuk lontong opor di warung sederhana pun bisa menjadi media diplomasi sekaligus promosi daerah yang efektif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer