Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

CSR Blok Cepu Tembus Rp 327 Miliar

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯

Pojok Migas (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Pojok Migas (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)


Advertisement

 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 5.045 triliun, dalam 22 tahun terakhir pengelolaan hulu migas.

Bahkan, dari corporate social responsibility (CSR) atau program pengembangan masyarakat (PPM) dari pengelolaan di Lapangan Migas Blok Cepu mengalir anggaran Rp 327 miliar.

Advertisement

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan, migas juga menyumbang 30 persen dari total penerimaan negara.

Efek berganda berupa peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). ‘’TKDN mencapai Rp 76,5 triliun dan telah menyerap 150.000 orang tenaga kerja,” bebernya dalam Lokakarya Media yang digelar bersama KKKS Jabanusa Kamis (25/7). 

Hudi mencontohkan, seperti Blok Cepu, Bojonegoro yang mampu berkontribusi melalui corporate social responsibility (CSR) atau program pengembangan masyarakat (PPM) senilai Rp 327 miliar, kepada sekitar 200 ribu masyarakat.

Advertisement

‘’Industri hulu migas juga berkontribusi mendorong sekitar 9,88 persen pertumbuhan UMKM. Selain itu, hampir 70 persen pasokan gas juga diutamakan untuk domestik,” ungkapnya.

Berdasarkan data SKK Migas, kontribusi pendapatan negara dari sektor hulu migas sepanjang 2023 mencapai Rp 219 triliun. Diikuti pula dengan capaian sepanjang Januari hingga Juli mencapai Rp 114 triliun.

Akademisi Ekonomi Energi Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro menyampaikan, meski banyak masyarakat menerima manfaat dari migas secara langsung, namun perlu ditekankan kesejahteraan masyarakat memang bukan menjadi tanggungjawab perusahaan minyak.

‘’Ketika pendapatan negara naik, apakah sejahtera? Bergantung belanjanya (alokasi),”ungkapnya.

Penulis buku ’Bisnis Hulu Migas’ itu menambahkan, bahwa tugas SKK Migas dan KKKS meningkatkan penerimaan negara, baik lifting dan ekspolrasi.

Kesejahteraan masyarakat khususnya daerah penghasil migas, tidak bisa dibebankan. ‘’DBH, PBB Migas, pajak tidak langsung. Ketiga hal itu langsung masuk ke APBD,” bebernya.  (dan/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Syarat Insentif Mobil Hybrid 2027, TKDN Wajib Tembus 60 Persen

Syarat Insentif Mobil Hybrid 2027, TKDN Wajib Tembus 60 Persen

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan persyaratan baru bagi produsen mobil hybrid yang ingin mendapatkan insentif pada 2027.

BPBD Belum Simpulkan Penyebab Dentuman di Gunung Pandan, Warga Sebut Ledakan Berlangsung Tiga kali

BPBD Belum Simpulkan Penyebab Dentuman di Gunung Pandan, Warga Sebut Ledakan Berlangsung Tiga kali

Pertamina dan SKK Migas sedang melaksanakan survei seismik darat 2D di Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. 

EMCL dan LPPM Unigoro Serah Terimakan Geosite Kedung Lantung, Dorong Pengembangan Wisata Edukasi

EMCL dan LPPM Unigoro Serah Terimakan Geosite Kedung Lantung, Dorong Pengembangan Wisata Edukasi

Kegiatan ini dirangkai dengan Lantung Festival dan peluncuran Exotic Kedung Lantung untuk mendorong pengembangan destinasi berbasis edukasi sekaligus memperkuat potensi ekonomi masyarakat setempat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer