Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Guru PAUD Bojonegoro Bakal Dijatah Rp 500 Per Bulan

Y

SAMPAIKAN ASPIRASI: Guru PAUD menyampaikan aspirasinya ke DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan
SAMPAIKAN ASPIRASI: Guru PAUD menyampaikan aspirasinya ke DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan


Advertisement

 

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Guru pendidikan anak usia dini (PAUD) keluhkan  kesejahteraan dalam audiensi bersama Komisi C DPRD Bojonegoro kemarin (4/3).

Mereka mengeluh honor diterima jauh dari kata layak hingga belum adanya kesetaraan status dengan guru jenjang pendidikan formal lainnya.

Advertisement

Dinas Pendidikan (Dindik) Bojonegoro sedang mengusulkan surat keputusan (SK) bupati terkait pemberian insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan selama setahun bagi guru PAUD yang memenuhi persyaratan administrasi dan terdata dalam sistem data pokok pendidikan (dapodik).

Ketua Himpaudi Bojonegoro Siti Erwiyanti menyampaikan, insentif guru PAUD masih rendah. Padahal, beban kerja hampir setara dengan guru SD. "Masih ada guru PAUD yang hanya menerima honor Rp 50 ribu per bulan. Rata-rata sekitar Rp 500 ribu. Bahkan, di beberapa desa, insentif turun menjadi Rp 150 ribu," ujarnya.

Ia mengeluh, selain perihal honor juga belum adanya pengakuan terhadap profesi guru PAUD. Meski dalam regulasi disebut pendidik, tapi di lapangan kerap dilabeli sebagai kader.

Advertisement

"Apalagi sebagian anggaran desa yang sebelumnya dialokasikan untuk insentif guru PAUD mengalami pengurangan. Karena pengalihan anggaran untuk program KDMP (koperasi deda merah putih)," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan (Dindik) Bojonegoro Fathur Rohim menjelaskan, pihaknya tengah mengusulkan surat keputusan (SK) bupati terkait pemberian insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan selama setahun bagi guru PAUD yang memenuhi persyaratan administrasi dan terdata dalam sistem data pokok pendidikan (dapodik).

Juga, dari pemerintah provinsi (pemprov) untuk 163 lembaga PAUD dan pemerintah pusat sekitar 391 lembaga. "Kami tengah mengusulkan SK bupati terkait pemberian insentif," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menegaskan, persoalan kesetaraan status guru PAUD menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, aspirasi akan diteruskan ke pimpinan DPRD dan disampaikan ke Komisi X DPR RI.

"Kami minta dindik mendata secara rinci jumlah tenaga pendidik PAUD di Bojonegoro serta berapa yang telah menerima insentif dari kabupaten, provinsi, maupun pusat," tandasnya. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

Suasana malam sering kali menjadi waktu yang dinanti bagi para pelajar hingga pekerja untuk mencari makanan sekaligus melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian.

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

Arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2027 mulai menemukan titik kesepakatan.

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Puluhan orang menggeruduk halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Massa aksi berbaju hitam itu berjalan dari arah selatan, Terminal Rajekwesi sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tegas menyuarakan pan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer