Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Bojonegoro: Bosda Pendamping Dianggarkan Rp 52 Miliar

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
SAMPAIKAN ASPIRASI: FGSNI Bojonegoro menyampaikan keluhannya kepada Komisi C DPRD Bojonegoro kemarin.  (ISTIMEWA/RADAR BOJONEGORO)
SAMPAIKAN ASPIRASI: FGSNI Bojonegoro menyampaikan keluhannya kepada Komisi C DPRD Bojonegoro kemarin. (ISTIMEWA/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Bantuan operasional sekolah daerah (bosda) pendamping dianggarkan Rp 52 miliar tahun ini. Dana bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini dibuka saat audiensi Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Bojonegoro di ruang Komisi C DPRD Bojonegoro.

Namun, mekanisme pencairan dan peruntukan belum dipastikan. ‘’Bosda pendamping dianggarkan Rp 52 miliar dalam APBD 2025,” jelas Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto kemarin (9/1).

Dia menyampaikan, anggaran itu digunakan untuk sekolah di bawah wewenang dinas pendidikan (disdik) maupun kementerian agama (kemenag).

Advertisement

Rinciannya senilai Rp 30 miliar untuk sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI) dan sebesar Rp 22 miliar ditujukan sekolah menengah pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah (MTs).

Sebelumnya, bosda pendamping ini bisa menjadi salah satu skema insentif guru. Berpotensi ditambah pada tahun anggaran 2026 dengan melihat pelaksanaannya.

‘’Untuk sekolah negeri. Namun, pastinya bagaimana bisa dikonfirmasi ke kadindik (kepala dinas pendidikan),” ucapnya saat ditemui di depan lift gedung DPRD Bojonegoro.

Advertisement

Terpisah, Ketua FGSNI Bojonegoro Moh. Burhanudin mengatakan, selama ini madrasah atau sekolah di bawah wewenang kemenag mendapat sumber dana BOS APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, dana tersebut belum mencukupi operasional pendidikan di lembaga. Sehingga berharap anggaran dari bosda pendamping.

‘’Dulu pernah dianggarkan dan lembaga sudah mengajukan pencairan namun, belum disetujui sampai saat ini. Kami ingin dianggarkan kembali di 2025,” ujar dia.

Burhanudin menambahkan, bosda pendamping disamakan penerimaannya untuk madrasah swasta bukan diniyah maupun guru swasta. Juga, tidak hanya untuk lembaga tertentu.

Dia menyebut, setidaknya ada 785 lembaga di bawah kemenag  dari RA, MI, MTs, dan MA. Sedangkan, jumlah peserta didik mencapai 80.104.

‘’BOS APBN penggunaan sesuai juklak (petunjuk lapangan) dan juknis (petunjuk teknis) belum mencukupi operasional pendidikan lembaga,” ujar guru biologi MA Islamiyah Balen itu.

Sementara itu, Kadisdik Bojonegoro Nur Sujito belum bisa dikonfirmasi terkait peruntukan jenis lembaga negeri atau swasta yang memperoleh bosda pendamping. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

Suasana malam sering kali menjadi waktu yang dinanti bagi para pelajar hingga pekerja untuk mencari makanan sekaligus melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian.

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

Arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2027 mulai menemukan titik kesepakatan.

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Puluhan orang menggeruduk halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Massa aksi berbaju hitam itu berjalan dari arah selatan, Terminal Rajekwesi sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tegas menyuarakan pan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer