Minta Perjuangkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

LAMONGAN, Radar Lamongan - DPRD Lamongan memberi perhatian terhadap nasib tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Baik tenaga pendidik di madrasah maupun di pondok pesantren (ponpes).
Terutama guru madrasah masih banyak belum masuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan inpasing. Ketua Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (F-PNRI) DPRD Lamongan, Na’im berharap adanya prioritas terhadap kesejahteraan guru pendidik di lingkungan Kemenag Lamongan.
Politisi dari PPP ini juga meminta kepada Kemenag Lamongan untuk memperjuangkan agar lebih banyak guru yang diangkat PPPK. ‘’Ini masih terbatas untuk pengangkatan PPPK, ini belum menyeluruh, padahal kita formalnya luar biasa, tapi belum ada perhatian maksimal,’’ tutur Na’im.
Selain itu, Na’im menilai masih banyak guru sertifkasi yang belum maksimal untuk bisa masuk inpasing. Sehingga, dia berharap ketika guru sudah sertifikasi dan memenuhi kualifikasi, bisa diperjuangkan untuk inpasing.
‘’Kelihatannya sangat sedikit, dengan dalih anggaran terbatas, jadi hendaknya mengusahakan untuk kesejahteraan guru,’’ ujarnya.
Kasubbag TU Kemenag Lamongan, Khoirul Anam menjelaskan, terdapat 87 orang yang menerima SK PPPK. Namun, tidak semuanya ditempatkan di Lamongan, yakni terdapat pegawai dari luar yang ditempatkan di Lamongan. Jadi, kini terhitung terdapat 151 pegawai terdiri dari guru, penyuluh, penghulu yang diangkat PPPK.
‘’Untuk pegawai lingkungan Kemenag masih banyak belum PPPK, yang pasti PPPK tahun kemarin dan tahun dulu, semuanya honornya dibayar Kemenag,’’ ujarnya.
Senada, dia menilai jika kesejahteraan pegawai di lingkungan kemenag harus diperhatikan. Sehingga, dia berharap, ke depan bisa ada formasi PPPK yang lebih banyak lagi.
‘’Tapi lebih utama itu adalah kualitas pesantren, maka program kemenag adalah kemandirian pesantren, itu yang didorong kemenag,’’ katanya. (sip/ind)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




