Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minta Perjuangkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik 

MM
JADI PERHATIAN: DPRD Lamongan meminta agar ada prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik madrasah dan ponpes. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
JADI PERHATIAN: DPRD Lamongan meminta agar ada prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik madrasah dan ponpes. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)

LAMONGAN, Radar Lamongan - DPRD Lamongan memberi perhatian terhadap nasib tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Baik tenaga pendidik di madrasah maupun di pondok pesantren (ponpes).


Advertisement

Terutama guru madrasah masih banyak belum masuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan inpasing. Ketua Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (F-PNRI) DPRD Lamongan, Na’im berharap adanya prioritas terhadap kesejahteraan guru pendidik di lingkungan Kemenag Lamongan.

Politisi dari PPP ini juga meminta kepada Kemenag Lamongan untuk memperjuangkan agar lebih banyak guru yang diangkat PPPK. ‘’Ini masih terbatas untuk pengangkatan PPPK, ini belum menyeluruh, padahal kita formalnya luar biasa, tapi belum ada perhatian maksimal,’’ tutur Na’im.

Selain itu, Na’im menilai masih banyak guru sertifkasi yang belum maksimal untuk bisa masuk inpasing. Sehingga, dia berharap ketika guru sudah sertifikasi dan memenuhi kualifikasi, bisa diperjuangkan untuk inpasing.

Advertisement

‘’Kelihatannya sangat sedikit, dengan dalih anggaran terbatas, jadi hendaknya mengusahakan untuk kesejahteraan guru,’’ ujarnya.

Kasubbag TU Kemenag Lamongan, Khoirul Anam menjelaskan, terdapat 87 orang yang menerima SK PPPK. Namun, tidak semuanya ditempatkan di Lamongan, yakni terdapat pegawai dari luar yang ditempatkan di Lamongan. Jadi, kini terhitung terdapat 151 pegawai terdiri dari guru, penyuluh, penghulu yang diangkat PPPK.

‘’Untuk pegawai lingkungan Kemenag masih banyak belum PPPK, yang pasti PPPK tahun kemarin dan tahun dulu, semuanya honornya dibayar Kemenag,’’ ujarnya.

Advertisement

Senada, dia menilai jika kesejahteraan pegawai di lingkungan kemenag harus diperhatikan. Sehingga, dia berharap, ke depan bisa ada formasi PPPK yang lebih banyak lagi.

‘’Tapi lebih utama itu adalah kualitas pesantren, maka program kemenag adalah kemandirian pesantren, itu yang didorong kemenag,’’ katanya. (sip/ind)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ruang Terbatas, Siswa SDN 4 Sambongrejo Blora Sulit Fokus

Ruang Terbatas, Siswa SDN 4 Sambongrejo Blora Sulit Fokus

Suara guru yang bersahutan dari dua kelas menjadi pemandangan sehari-hari di SDN 4 Sambongrejo, Kecamatan Sambong.

Kekurangan 730 Guru Mengganggu Proses KBM, Disdik Menunggu Solusi dari BKPP

Kekurangan 730 Guru Mengganggu Proses KBM, Disdik Menunggu Solusi dari BKPP

Menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November mendatang, pendidikan di Kabupaten Bojonegoro masih menyisakan persoalan kekurangan guru.

Guru SLB Hadapi Tantangan Kompleks di Era Teknologi

Guru SLB Hadapi Tantangan Kompleks di Era Teknologi

Tercatat ada 148 guru sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan Satu Data Bojonegoro. Guru SLB tersebut menghadapi tantangan kompleks di era teknologi saat ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer