Februari ini menjadi momen bersejarah. Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah genap setahun menjabat. Tentu saja, setahun ini menjadi perjalanan kepemimpinan yang penuh tantangan dengan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Salah satu fokus utamanya adalah kemiskinan. Pada 2024, sebelum Wahono-Nurul menjabat, angka kemiskinan berada pada level 11,69 persen atau setara 147.330 jiwa. Setelah setahun kepemimpinan mereka, angka kemiskinan turun menjadi 11,49 persen—berkurang 0,20 poin atau setara 144.900 jiwa.
Artinya, selama setahun Wahono-Nurul memimpin, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.430 jiwa.
Warga yang kini keluar dari kategori miskin tersebut tentu tidak lagi menjadi sasaran berbagai program bantuan pemerintah, salah satunya bantuan sosial (bansos). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari efektivitas program yang dijalankan, seperti Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), Kolam Lele Keluarga (Kolega), hingga Domba Kesejahteraan.
Capaian ini juga didukung oleh program bantuan sosial, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan yang mumpuni, serta akses infrastruktur jalan yang memadai.
Kemiskinan adalah masalah krusial yang penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan harus lintas sektor melalui kolaborasi terintegrasi.
Saat ini, Bojonegoro dikenal sebagai daerah kaya dengan kekuatan belanja APBD terbesar kedua di Jawa Timur. Namun, angka kemiskinannya masih bertahan di atas 11 persen selama bertahun-tahun sejak era kepemimpinan terdahulu. Kondisi ini merupakan sebuah paradoks.
Bojonegoro memiliki sumber daya minyak bumi yang sangat besar, bahkan mampu menopang 25 persen kebutuhan minyak nasional. Tanpa kontribusi Bojonegoro, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak akan jauh lebih besar. Saat ini, dengan dukungan 25 persen dari Bojonegoro saja, Indonesia masih harus mengimpor 75 persen kebutuhan nasional. Tantangan terbesarnya adalah saat cadangan minyak tersebut habis; tidak hanya Bojonegoro yang akan kehilangan pendapatan, tetapi negara juga harus siap menghadapi beban impor yang lebih tinggi.
Di sinilah Wahono-Nurul memegang peran penting dalam menentukan arah masa depan Bojonegoro, terutama pasca-migas. Salah satu program strategis yang diusung adalah pembentukan Dana Abadi. Melalui program ini, Pemkab Bojonegoro menyisihkan dana untuk ditabung dalam bentuk deposito dengan nilai fantastis mencapai Rp3 triliun. Dana pokok tersebut akan tetap tersimpan, dan pemerintah hanya akan memanfaatkan bunga hasil deposito untuk membiayai berbagai program strategis.
Sayangnya, program Dana Abadi tersebut belum terealisasi hingga kini.
Meskipun baru setahun menjabat, Wahono-Nurul telah berhasil mengentaskan 2.430 jiwa dari kemiskinan. Tentu menjadi harapan besar jika keberhasilan ini terus berlanjut secara konsisten dalam jangka panjang. (NURKOZIM)
Editor : M. Nurkhozim