Oleh:
Mundzar Fahman
Mantan Wartawan Jawa Pos, Tinggal di Bojonegoro
Banyak daerah yang hampir tiap tahun menghadapi masalah kurang maksimalnya serapan APBD. Akibatnya, sisa lebih pembiayaan APBD (Silpa) tiap tahun terus membengkak. Dan, ironisnya, banyak program yang tidak terlaksanakan dengan baik.
Kondisi itu dialami hampir tiap tahun oleh banyak daerah. Terutama, daerah yang APBD-nya tinggi, atau sangat tinggi. Misal, Bojonegoro, yang APBD-nya (Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah) tahun ini (2025) Rp 7,9 triliun. Hingga menjelang akhir Oktober 2025, serapan anggarannya baru mencapai 41 persen. (radarbojonegoro, 24 oktober 2025).
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik keras terhadap kebiasaan lambannya serapan anggaran tersebut. Menkeu sangat menyayangkan jika banyak dana nganggur, tidak terbelanjakan untuk kemajuan daerah.
Lambannya penyerapan anggaran di daerah-daerah juga mendapatkan perhatian serius dari Mendagri Tito Karnavian. Dalam pertemuan dengan para kepala Bappeda se Indonesia beberapa hari lalu, Tito mencermati satu per satu serapan anggaran provinsi dan dan kabupaten/kota. Serapan Bojonegoro termasuk yang mendapatkan perhatian serius dari Mendagri Tito. Realisasi pendapatan tinggi mencapai 86,59 persen, tetapi realisasi belanja (serapan) baru 40,80 persen. (kompas.com//27 oktober 2025).
Menurut saya, lambannya penyerapan anggaran itu sudah terjadi sejak lama. Di banyak daerah. Harusnya, hal itu menjadi perhatian serius oleh para pembuat kebijakan di daerah, pihak eksekutif dan legislatif. Kurang optimalnya penyerapan anggaran berarti mengindikasikan perumusan program yang kurang baik, banyak anggaran yang tidak terbelanjakan/termanfaatkan, dan banyak kegiatan untuk daerah yang tidak dilaksanakan.
Tetapi, khusus untuk tahun ini (2025) harusnya dapat dikecualikan. Maksudnya, jika ada sedikit keterlambatan penyerapan, mungkin bisa sedikit ditoleransi. Karena, tahun ini boleh dikata adalah masa transisi kepemimpinan hampir di semua daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Terutama, para kepala daerah (gubernur, bupat, walikota dan para wakilnya) yang baru menjabat, alias bukan incumbent. Mereka baru dilantik sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada Februari 2025. Mereka tentu juga tidak/belum terlibat dalam penyusunan RAPBD 2025.
Kepala daerah yang baru tentu butuh waktu untuk beradaptasi. Mereka juga butuh waktu untuk menata tim yang solid. Sangat mungkin, lambannya penyerapan anggaran tahun ini di sejumlah daerah, salah satu penyebabnya adalah kondisi obyektif seperti itu.
Adanya kritik dan teguran dari Menkeu dan Mendagri terhadap lambannya penyerapan APBD hendaknya menjadi perhatian serius dari pejabat daerah. Untuk ke depan, penyusunan APBD hendaknya lebih cermat. Begitu pula penyerapannya. Jangan sampai ada program yang gagal dilaksanakan. Atau, ada dana yang tidak termanfaatkan dengan baik.
Bojonegoro yang APBD-nya sangat tinggi, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabatnya yang terlibat dalam penyusunan APBD. Baik itu Tim Anggaran dari eksekutif, ataupun Badan Anggaran (Banggar) dari legislatif.
Daerah-daerah yang APBD-nya tidak setinggi Bojonegoro, mungkin tantangannya lebih pada bagaimana mereka dapat meningkatkan pendapatan. Beda dengan Bojonegoro yang tantangannya lebih pada bagaimana membelanjakan anggaran yang besar secara tepat sasaran dengan hasil yang maksimal.
Dari sisi besaran APBD, Bojonegoro terbilang sangat tinggi dibanding dengan daerah di sekitarnya: Lamongan, Tuban, dan Blora. APBD Bojonegoro 2025 mencapai Rp 7,9 triliun. APBD Lamongan R 3,26 triliun, Tuban Rp 3,38 triliun, dan Blora hanya Rp 2,88 triliun. Selisihnya sangat besar.
Dari pengalaman selama ini, Silpa Bojonegoro terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama masa Bupati Anna Muawanah, Silpa-nya di kisaran Rp 2 triliun dengan trend terus merangkak naik. Silpa tahun 2018 Rp 2,01 triliun, dan tahun 2023 menjadi Rp 3,67 triliun. Silpa tahun 2024 Rp 3,7 triliun. Ini artinya, Silpa Bojonegoro 2024 lebih besar dari daripada APBD Lamongan ataupun APBD Tuban 2025.
Warga Bojonegoro sangat berharap kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah bisa segera mewujudkan Bojonegoro yang lebih baik, Bojonegoro yang makmur, bahagia, dan membanggakan.
Impian itu akan bisa diwujudkan dimulai dari pembuatan APBD tahun ini (2025) yang tepat, dan pelaksanaannya yang tepat di tahun 2026. Penyusunan dan penyerapan APBD yang tepat tentu akan mampu menekan angka Silpa. Dan, sebaliknya, meningkatkan angka penyerapan anggaran. Selamat Tinggal Silpa Triliunan.
Saya optimistis, Wabup Nurul Azizah yang lama menjadi Sekda, tentu sangat menguasai seluk beluk penyusunan APBD yang baik. Sekda biasanya sebagai Ketua Tim Anggaran Eksekutif. Tim ini sering berinteraksi dengan DPRD lewat badan anggaran. Karena itu, Wabup Nurul tentu sangat paham tentang apa yang disuarakan legislatif. Dengan demikian, penyusunan APBD bisa lebih lancar.
Saya juga optimistis, Bupati Setyo Wahono dengan segudang pengalamannya sebagai aktivis dan enterprener, akan mampu menggerakkan semua sumber daya di jajaran Pemkab. Muaranya pada satu. Yaitu bagaimana Bojonegoro yang bergelimang dengan rupiah trilinan ini bisa segera menjadi daerah yang makmur, warganya bahagia, dan bangga dadi wong Jonegoro. (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana