Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kades; Periodisasi Baru, dan Korupsi

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Ilustrasi parpol (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi parpol (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

 


Advertisement

SEBENTAR lagi para kepala desa (Kades) se Indonesia mungkin akan menggelar pesta syukuran. Karena, tuntutan mereka tentang perpanjangan periodisasi jabatan Kades hampir pasti segera dipenuhi oleh DPR-RI.

Jika DPR-RI sudah mengesahkan perpanjangan periodisasi jabatan Kades --dari semula enam tahun menjadi sembilan tahun—itu jelas bukti kemenangan para Kades. Sebaliknya, itu kekalahan rakyat desa. Pesta Pilkades tidak lagi setiap enam tahun. Tetapi menjadi sembilan tahun sekali.

Selama ini, masa jabatan Kades hanya enam tahun setiap periode. Tetapi, Kades dapat dipilih hingga tiga periode. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Advertisement

 Beberapa waktu lalu, ribuan Kades berunjukrasa di DPR-RI, Mereka menuntut periode jabatan Kades diperpanjang. Tidak hanya enam tahun untuk setiap periode. Tetapi menjadi sembilan tahun. Bahkan, Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa) minta bisa menjabat tiga periode. Berarti, selama 27 tahun. Alasan mereka, masa enam tahun terlalu pendek, belum cukup untuk membangun desa pascapilkades. DPR-RI mungkin hanya menyetujui dua periode saja: 18 tahun.

Saat berunjukrasa, beberapa Kades mengultimatum wakil rakyat. Partai politik, atau wakil rakyat yang tidak mau memenuhi tuntutan mereka tidak akan dipilih dalam Pemilu 2024. Mungkin saja, wakil rakyat ataupun partai politik merasa tersandera oleh ultimatum pada kades tersebut. Apalagi, Pemilu 2024 hanya tinggal beberapa bulan lagi.

 Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI kini sudah menyetujui tuntutan para Kades tersebut. Enam fraksi di DPR-RI (Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gokar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP) sudah menyepakati perpanjangan periodisasi jabatan Kades menjadi sembilan tahun.  Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat tidak hadir dalam rapat. (Sindonews.com//22 juni 2023).

Advertisement

Baca Juga: Tembakau: Devisa atau Derita?

Beberapa pemerhati politik sebenarnya lebih suka jika masa jabatan Kades hanya enam tahun setiap periode. Alasan mereka, bagi Kades, masa enam tahun seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Rakyat desa pun sudah bisa mengevaluasinya.

Sebaliknya, jika masa jabatan menjadi sembilan tahun, tentu terlalu lama bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja Kades. Jika kinerjanya bagus, mungkin rakyat desa senang. Tetapi, celakanya, jika kinerja kades jelek, banyak korupsi, tentu terlalu lama jika warga harus menunggu hingga sembilan tahun.

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Jakarta, Bivitri Susanti berpendapat, masa jabatan kades enam tahun dengan kemungkinan dapat dipilih tiga periode itu sudah tepat. Sebab masyarakat sudah dapat melihat kinerja dan memastikan akuntabilitas kades setiap enam tahun. (antaranews.com//23 juni 2023).

Pandangan yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi. Menurut dia, masa jabatan sembilan tahun dalam  satu periode adalah terlalu lama bagi masyarakat untuk menilai kinerja kades. ‘’Ini tidak sehat untuk iklim negara demokrasi. Keberadaan sistem demokrasi adalah untuk membatasi masa jabatan, bukan malah memperpanjang. (mediaindonesia.com//23 juni 2023).

Menurut saya, yang lebih urgen sebenarnya bukan soal periodisasi jabatan kades enam tahun atau sembilan tahun. Tetapi adalah bagaimana membuat kinerja para kades menjadi lebih baik dari selama ini. Misal, dapat mengurangi jumlah kades korupsi. Artinya, jika masa jabatan diperpanjang menjadi sembilan tahun, tetapi justru nafsu korupsinya kian besar, tentu rakyat desa kian dirugikan. Uang negara kian banyak diselewengkan. Apalagi jika persentasi Dana Desa nanti dinaikkan dari sekitar 3 persen menjadi 10 persen dari total APBN sebagaimana tuntutan Apdesi.

Selama ini, di saat masa jabatan kades hanya enam tahun setiap periode, sudah banyak kades terjerat korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sudah 686 kades terjerat korupsi. Itu dalam periode 2012-2021. Jumlah itu tentu masih sangat kecil dibanding jumlah desa se Indonesia sebanyak 74 ribu lebih. Tapi, ingat, jumlah itu adalah yang ditangani KPK. Belum termasuk yang ditangani kejaksaan. Juga, belum termasuk korupsi yang belum diendus oleh aparat penegak hukum (APH).

Jika ingin tahu betapa banyak kades korupsi di negeri ini, kita bisa bertanya kepada Mbah Google. Begitu klik, akan muncul sebegitu banyak berita kades korupsi dana desa. Cara korupsinya bermacam-macam. Penggunaannya pun sangat beragam. Banyak juga yang bikin ngelus dada. Misal, ada kades korupsi dana desa untuk main perempuan. Ada, juga kades mengorupsi gaji perangkat desa hingga Rp 500 juta.

Kades korupsi tentu tidak hanya di wilayah-wilayah terpencil nun jauh di sana. Misal di Papua atau di Aceh. Di desa-desa yang tidak jauh dari kita pun (Bojonegoro dan sekitarnya), juga banyak korupsinya. Yang relatif baru, Mei lalu, Kades Kapas Bojonegoro ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan sudah ditahan. Dia diduga terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan desa.

Kades Deling Kecamatan Sekar, Bojonegoro dituntut hukuman 7,6 tahun penjara. Ia didakwa korupsi APBDes tahun 2021, merugikan keuangan negara Rp 480 juta. (beritajatim.com// 3 mei 2023).

Kasus-kasus korupsi kades tentu tidak hanya terjadi di Kapas dan di Sekar, Bojonegoro. Di Lamongan, Tuban, dan Blora pun juga banyak.

Harapan rakyat, perpanjangan periodisasi jabatan Kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun tidak hanya akan memperpanjang masa korupsi para kades. Tetapi, hendaknya benar-benar memberi kesempatan lebih lama kepada para kades untuk memajukan desanya, dan menyejahterahkan rakyatnya.(*)

 

 

*MUNDZAR FAHMAN
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Benarkah ada kutukan mematikan bagi para Bupati Bojonegoro? Mengulik arsip kolonial Belanda, temukan kisah tragis 5 bupati dari penjara, ditangkap Kempeitai Jepang, hingga diculik pemuda.

 Jejak Kisah Tragedi Kelaparan di Bojonegoro Tahun 1939: Ibu Rela Tukar Bayi Demi Sepiring Nasi

Jejak Kisah Tragedi Kelaparan di Bojonegoro Tahun 1939: Ibu Rela Tukar Bayi Demi Sepiring Nasi

Tragedi kelaparan Bojonegoro di era kolonial terkuak! Arsip koran Belanda 1939 ungkap kisah pilu seorang ibu yang menukar bayinya demi sepiring nasi gara-gara kebijakan eksploitatif dan ulah Bupati yang korup. Baca selengkapnya di sini.

Dugaan Korupsi BKKD 2021, 2022, dan 2024, Eks Kades Drokilo Akui Main Judol

Dugaan Korupsi BKKD 2021, 2022, dan 2024, Eks Kades Drokilo Akui Main Judol

Kasus dugaan korupsi menjerat mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem Sutrisno masih bergulir. Ia dituntut pidana penjara selama delapan tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer