alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Mencegah Perkawinan Anak

HARI Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli lalu momentum bagaimana kita berpikir, bersikap, dan bertindak kesejahteraan anak. Prioritas mengingat mereka aset bangsa masa depan. Namun tidak kita pungkiri bahwa masih banyak masalah dihadapi anak.

Terutama masalah perkawinan anak. Perkawinan anak salah satu tantangan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas karena memiliki dampak lintas sektor dan lintas generasi. Akar permasalahan terjadinya perkawinan anak bersifat kompleks dan dipengaruhi faktor dari luar anak.

Perkawinan anak salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun. Tentu memiliki kerentanan  lebih besar baik akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup kemiskinan.

Dampak perkawinan anak tidak hanya dialami anak dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan. Berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi.

Indonesia sebagai negara Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau legislatif, selalu mengdepankan tindakan demi kepentingan anak.

Dalam perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan, tidak terkecuali hal perkawinan.

Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yang telah melampaui usia anak, meskipun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa ada kenaikan permohonan pengajuan dispensasi kawin. Tahun 2019 berjumlah 199. Tahun 2020 berjumlah 528, dan tahun 2021 berjumlah 620 pemohon. Ini menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahun.

Baca Juga :  Dua Anak Berhadapan Hukum di Blora

Para pemohon yang mengajukan dispensasi kawin sebagian besar berpendidikan SMP. Pendidikan adalah faktor penting dalam membentuk pola pikir individu. Selain itu tingkat pendidikan juga bisa berpengaruh pada jenis pekerjaan yang didapatkan.

Pola pikir yang dimiliki individu bisa mempengaruhi cara dalam pengambilan keputusan. Selain karena faktor psikologis, bisa jadi kenapa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku perkawinan anak adalah karena ketidak mampuan mengambil keputusan secara tepat dalam rumah tangga sehingga lebih mengedapankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Selain  itu faktor pendidikan juga berpengaruh dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah tentu level pekerjaan juga rendah. Hal ini berpengaruh pada jumlah bayaran yang diterima. Pendapatan yang rendah menjadi faktor terjadinya kemiskinan.

Bisa dibayangkan bahwa faktor pendidikan ini juga mempengaruhi faktor lainnya. Kemiskinan juga berdampak pada kemampuan daya beli. Bila ini terjadi maka standar gizi anak yang dilahirkan nanti juga memprihatinkan. Untuk selanjutnya maka kesejahteraan anak juga jauh dari harapan.

Rata-rata usia SMP adalah 15 tahun. Pada usia ini kesehatan reproduksi dari anak perempuan belumlah matang. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia dibawah 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun anak. Kehamilan yang sangat muda ini berkorelasi dengan  angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa  anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat pada kelompojk usia 15-19 tahun.

Anatomi tubuh anak perempuan belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia  anak perempuan yang masih relatif muda juga beresiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan dibawah normal, penyakit seksual menular, dan depresi pasca-melahirkan.

Baca Juga :  Menyemai Karakter Hari Pertama Sekolah

Dampak lain dari sisi kesehatan terjadinya perkawinan anak adalah stunting. Maka  bisa dikatakan salah satu cara  untuk mencegah stunting adalah dengan mencegah terjadinya perkawinan anak.

Kekhawatiran mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Perkawinan anak mengakhiri masa remaja anak yang seharusnya menjadi masa perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa.

Dengan berbagai dampak buruk yang telah teridentifikasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik perkawinan anak menjadi tugas bersama. Kesadaran banyak pihak tentang bahaya perkawinan anak harus kita tumbuhkan. Melakukan praktik baik dalam upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan.

Pemerintah kabupaten dan dinas terkait bisa menjadi pelopor dalam melakukan praktik baik. Tentu saja ini memerlukan upaya kolaboratif dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintah lainnya. Kerja bersama harus dilakukan mulai dari penyusunan strategi berdasarkan data yang akurat dalam menurunkan angka perkawinan anak hingga implemantasinya.

Dengan demikian ketika berpikir untuk meningkatkan kesejahteraan anak bisa diawali dengan memperlakukan anak sesuai dengan haknya. Memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensinya dengan tidak melakukan perkawinan anak adalah bagian dari meningkatkan kesejahteraan anak. Bila kita bisa mensejahterakan anak maka kita bisa berharap akan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas.

 

AGUS ARI AFANDI
Psikolog Stikes Rajekwesi, Ketua Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bojonegoro

HARI Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli lalu momentum bagaimana kita berpikir, bersikap, dan bertindak kesejahteraan anak. Prioritas mengingat mereka aset bangsa masa depan. Namun tidak kita pungkiri bahwa masih banyak masalah dihadapi anak.

Terutama masalah perkawinan anak. Perkawinan anak salah satu tantangan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas karena memiliki dampak lintas sektor dan lintas generasi. Akar permasalahan terjadinya perkawinan anak bersifat kompleks dan dipengaruhi faktor dari luar anak.

Perkawinan anak salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun. Tentu memiliki kerentanan  lebih besar baik akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup kemiskinan.

Dampak perkawinan anak tidak hanya dialami anak dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan. Berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi.

Indonesia sebagai negara Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau legislatif, selalu mengdepankan tindakan demi kepentingan anak.

Dalam perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan, tidak terkecuali hal perkawinan.

Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yang telah melampaui usia anak, meskipun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa ada kenaikan permohonan pengajuan dispensasi kawin. Tahun 2019 berjumlah 199. Tahun 2020 berjumlah 528, dan tahun 2021 berjumlah 620 pemohon. Ini menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahun.

Baca Juga :  Dua Anak Berhadapan Hukum di Blora

Para pemohon yang mengajukan dispensasi kawin sebagian besar berpendidikan SMP. Pendidikan adalah faktor penting dalam membentuk pola pikir individu. Selain itu tingkat pendidikan juga bisa berpengaruh pada jenis pekerjaan yang didapatkan.

Pola pikir yang dimiliki individu bisa mempengaruhi cara dalam pengambilan keputusan. Selain karena faktor psikologis, bisa jadi kenapa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku perkawinan anak adalah karena ketidak mampuan mengambil keputusan secara tepat dalam rumah tangga sehingga lebih mengedapankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Selain  itu faktor pendidikan juga berpengaruh dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah tentu level pekerjaan juga rendah. Hal ini berpengaruh pada jumlah bayaran yang diterima. Pendapatan yang rendah menjadi faktor terjadinya kemiskinan.

Bisa dibayangkan bahwa faktor pendidikan ini juga mempengaruhi faktor lainnya. Kemiskinan juga berdampak pada kemampuan daya beli. Bila ini terjadi maka standar gizi anak yang dilahirkan nanti juga memprihatinkan. Untuk selanjutnya maka kesejahteraan anak juga jauh dari harapan.

Rata-rata usia SMP adalah 15 tahun. Pada usia ini kesehatan reproduksi dari anak perempuan belumlah matang. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia dibawah 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun anak. Kehamilan yang sangat muda ini berkorelasi dengan  angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa  anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat pada kelompojk usia 15-19 tahun.

Anatomi tubuh anak perempuan belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia  anak perempuan yang masih relatif muda juga beresiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan dibawah normal, penyakit seksual menular, dan depresi pasca-melahirkan.

Baca Juga :  Lebaran, Merajut Kembali Ukhuwah Islami

Dampak lain dari sisi kesehatan terjadinya perkawinan anak adalah stunting. Maka  bisa dikatakan salah satu cara  untuk mencegah stunting adalah dengan mencegah terjadinya perkawinan anak.

Kekhawatiran mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Perkawinan anak mengakhiri masa remaja anak yang seharusnya menjadi masa perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa.

Dengan berbagai dampak buruk yang telah teridentifikasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik perkawinan anak menjadi tugas bersama. Kesadaran banyak pihak tentang bahaya perkawinan anak harus kita tumbuhkan. Melakukan praktik baik dalam upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan.

Pemerintah kabupaten dan dinas terkait bisa menjadi pelopor dalam melakukan praktik baik. Tentu saja ini memerlukan upaya kolaboratif dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintah lainnya. Kerja bersama harus dilakukan mulai dari penyusunan strategi berdasarkan data yang akurat dalam menurunkan angka perkawinan anak hingga implemantasinya.

Dengan demikian ketika berpikir untuk meningkatkan kesejahteraan anak bisa diawali dengan memperlakukan anak sesuai dengan haknya. Memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensinya dengan tidak melakukan perkawinan anak adalah bagian dari meningkatkan kesejahteraan anak. Bila kita bisa mensejahterakan anak maka kita bisa berharap akan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas.

 

AGUS ARI AFANDI
Psikolog Stikes Rajekwesi, Ketua Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bojonegoro

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/