Opini: Refleksi Kepemimpinan Wahono-Nurul

WAHONO dan Nurul Azizah, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, telah mencapai beberapa tonggak penting selama tahun 2025, tahun pertama masa jabatan mereka setelah dilantik pada 20 Februari 2025.

Pembangunan Bojonegoro pada akhir 2025 menunjukkan hasil positif dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan dan stunting, serta peningkatan produksi padi, meskipun menghadapi tantangan dalam realisasi penyerapan APBD dan isu pengawasan infrastruktur.

Bojonegoro mencatat penurunan angka kemiskinan dan stunting, dengan angka stunting menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro per September 2025, jumlah warga miskin di Bojonegoro telah menurun.

Angka kemiskinan turun menjadi 11,49% dari periode sebelumnya sebesar 11,69%. Penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah warga miskin sebanyak 2.430 jiwa. IPM daerah juga meningkat, bahkan menjadi yang tertinggi peningkatannya di Jawa Timur.

Produksi padi juga mengalami peningkatan signifikan. Dilansir dari berbagai media, produksi padi Bojonegoro tahun 2025 melonjak signifikan, mencapai sekitar 886.443 ton GKG, meningkat sekitar 24-24,7% atau tambahan sekitar 175.916 ton dibandingkan tahun 2024 (710.000 ton), menempatkan Bojonegoro sebagai penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur setelah Lamongan. Peningkatan ini didorong oleh perluasan luas panen (menjadi sekitar 159.820 hektar) dan peningkatan produktivitas, serta dukungan pemerintah melalui irigasi, benih unggul, dan teknologi pertanian modern.

Pembangunan dan rekonstruksi jalan beton serta jembatan digenjot hingga akhir tahun, dengan progres rekonstruksi jalan beton mencapai 75% dari target total 29 paket pekerjaan. Dana besar (mencapai Rp 806 miliar) dialokasikan untuk infrastruktur melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pemerataan pembangunan.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro untuk tahun 2025 ditetapkan naik sebesar 6,5% menjadi Rp 2.525.132. Realisasi investasi juga melampaui target yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyosialisasikan kenaikan ini sebagai upaya untuk mewujudkan upah yang lebih realistis dan sejahtera bagi buruh, dengan tetap mempertimbangkan kondisi daerah dan keberlangsungan usaha.

Beberapa desa meraih predikat Desa Antikorupsi pada peringatan Hakordia 2025. Hal ini didasari oleh pemenuhan 18 Indikator penilaian yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pemerintahan desa yang berintegritas, di mana pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk melakukan pencegahan korupsi secara mandiri.

Secara keseluruhan, tahun 2025 bagi Wahono dan Nurul Azizah adalah tahun transisi kepemimpinan yang ditandai dengan permulaan program-program baru, penerimaan positif dari masyarakat, dan perolehan berbagai penghargaan di tingkat daerah dan nasional

Namun di luar itu semua juga terdapat beberapa tantangan kepemimpinan yang mengemuka di tahun pertama Wahono dan Nurul Azizah menjabat, di antaranya: Hingga 25 November 2025, realisasi penyerapan APBD Bojonegoro baru mencapai sekitar 51,56%, menunjukkan adanya pekerjaan rumah besar dalam manajemen keuangan daerah.

Terdapat laporan mengenai pengerjaan proyek infrastruktur drainase Bojonegoro pada tahun 2025 yang menuai beragam kritik dari masyarakat dan pengawas lokal terkait dugaan pengerjaan yang kurang sesuai spesifikasi, minim transparansi, dan masalah keamanan. Secara keseluruhan, kritik menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan proyek drainase Bojonegoro 2025 tersebut, terutama terkait akuntabilitas, kualitas konstruksi, dan dampak sosial terhadap masyarakat.

Tantangan lainya, meskipun realisasi investasi di Bojonegoro pada tahun 2025 melampaui target, muncul pertanyaan mengapa serapan tenaga kerja lokal masih dirasakan rendah secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa proyek investasi besar mungkin lebih banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar atau bersifat padat modal ketimbang padat karya lokal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bojonegoro masih berada di angka 3,90%.

Dengan demikian secara keseluruhan menurut penulis, tahun 2025 menjadi tahun dengan berbagai capaian positif di bidang kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur, namun efektivitas penyerapan anggaran, prioritas program unggulan dan peningkatan standart kesejahteraan masyarakat tetap menjadi aspek penting yang memerlukan evaluasi lebih lanjut bagi pasangan Wahono dan Nurul Azizah. (*)