Petani Bojonegoro patut berbangga. Tahun ini, hasil panen padinya melimpah ruah. Data Pemkab Bojonegoro menyebutkan, hingga November 2025 produksi padi mencapai 886.000 ton. Jumlah itu membuat Bojonegoro berada di posisi kedua penghasil gabah terbanyak di Jawa Timur.
Nilai ekonominya cukup menggiurkan. Mari kita hitung bersama: harga pokok pembelian (HPP) gabah kering sawah (GKS) pemerintah adalah Rp6.500,00 per kilogram (kg). Dikalikan dengan jumlah hasil panen padi sebanyak 886.000 ton.
Hasilnya: Rp5.759.000.000.000,00 atau Rp5,759 triliun.
Gabah yang melimpah itu seharusnya menjadikan harga beras di Bojonegoro lebih murah dibanding daerah lain. Namun, faktanya tidak demikian. Harga beras di Bojonegoro tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya.
Kita cek saja, harga beras premium di pasar tradisional Bojonegoro Rp14.000,00 per kg, Tuban Rp14.000,00 per kg, dan Blora Rp14.000,00 per kg. Padahal, Blora dan Tuban tidak masuk sebagai penghasil gabah terbanyak.
Merujuk data BPS, beras adalah salah satu penyumbang inflasi di Bojonegoro. Tentu ini tidak pas. Bojonegoro adalah daerah penghasil gabah terbesar kedua di Jatim, namun harga beras di sini kerap naik. Bahkan, menjadi salah satu penyumbang inflasi.
Pasti ada yang salah. Namun, salahnya di mana?
Permasalahan Hulu dan Hilir
Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan salah satu pengusaha gabah. Kawan saya itu usahanya membeli gabah dari petani. Gabah-gabah itu kemudian dia jual ke luar daerah, dijual ke Kediri, Demak, Mojokerto, dan daerah lain yang siap membeli gabah itu dengan harga yang menjanjikan.
Dari situ kita bisa tahu bahwa gabah dari Bojonegoro banyak yang dijual ke luar daerah. Sebab, tidak mungkin gabah begitu banyaknya dibeli sendiri oleh pengusaha lokal Bojonegoro. Tentu tidak mampu.
Dibeli semua oleh Bulog? Tidak mungkin. Kapasitas daya tampung gudang Bulog di Bojonegoro hanya 10 ribu ton. Jika sudah penuh, pembelian dihentikan.
Oleh pengusaha luar daerah, gabah-gabah itu kemudian digiling menjadi beras. Lalu dikemas dan diberi merek ternama. Beras bermerek itu kemudian dijual lagi ke toko-toko di Bojonegoro, tentu dengan harga yang lebih mahal.
Maka, dengan pola seperti itu tidak mungkin harga beras di Bojonegoro bakal murah. Selamanya akan mahal. Sebab, harganya ditentukan oleh produsen beras di luar kota. Para produsen tentunya menetapkan harga sesuai harga keekonomian.
Bojonegoro adalah penghasil gabah terbesar di Jatim, tetapi bukan penghasil beras terbesar. Dalam hal ini, Bojonegoro hanya sampai pada hulu. Tidak sampai mengurus hilir. Hilirnya justru diurus oleh pengusaha luar daerah.
Dijualnya gabah-gabah Bojonegoro ke luar daerah ada sisi bagusnya. Mengacu hukum ekonomi: supply and demand (penawaran dan permintaan), saat gabah melimpah ruah harganya akan jatuh. Maka, diperlukan kecepatan agar gabah segera terjual agar harganya tidak jatuh.
Saat ini yang bisa cepat menyerap gabah adalah pengusaha luar daerah. Pengusaha lokal tentu tidak akan mampu menyerap semua gabah Bojonegoro, apalagi dana yang dibutuhkan mencapai Rp5,759 triliun. Itu pun dengan patokan HPP gabah pemerintah.
Solusi Perusahaan Daerah
Pemkab Bojonegoro kini tengah membentuk perusahaan daerah bidang pangan. Namanya: Perumda Pangan Mandiri. Tugasnya adalah mengurus usaha di bidang pertanian. Salah satunya adalah masalah gabah petani.
Kita berharap perusahaan baru itu mampu mengatasi masalah itu. Tentu direksinya harus diisi orang-orang yang kompeten. Memahami bisnis pertanian, berpengalaman, dan pernah terjun di bisnis itu.
Bisnis pertanian terlihat mudah, tetapi sangat kompleks. Menyangkut kehidupan banyak orang. Maka, pimpinan perusahaan pangan yang baru itu harus diisi orang-orang yang kompeten.
Jangan hanya diisi para kolega penguasa. (M. NURKOZIM)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
