29.3 C
Bojonegoro
Wednesday, November 30, 2022

Oleh : Triana Pujilestari

Tantangan Memerdekakan Kemiskinan

- Advertisement -

SETELAH 77 tahun Kemerdekaan Indonesia, tampaknya masih banyak masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang atau sebesar 9,54 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian ini menurun 0,60 persen poin jika dibanding kondisi Maret 2021. Namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

 

Di Jawa Timur, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 4,181 juta orang, menurun 0,392 juta orang dibanding kondisi.

 

tahun lalu di bulan yang sama. Secara persentase penduduk miskin Provinsi Jatim pada Maret 2022 sebesar 10,38 persen. Artinya, 1 dari 10 masyarakat di Provinsi Jatim masih hidup di bawah garis kemiskinan.

- Advertisement -

 

Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. BPS Jatim mencatat besaran GK pada Maret 2022 sebesar Rp 460.909 per kapita per bulan dengan komposisi GK Makanan sebesar Rp 348.399,- (75,59 persen) dan GK Bukan Makanan Rp 112.510 (24,41 persen). Dengan demikian penduduk pengeluaran di bawah Rp 460.909 per kapita/bulan akan digolongkan penduduk miskin.

 

Meskipun tingkat kemiskinan secara umum mulai menunjukkan kabar baik, kita tetap harus waspada. Rapor kemiskinan Jatim menyiratkan bahwa pada 2022, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan justru semakin tinggi. Setelah sempat menurun pada September 2021 (dari 0,59 menjadi 0,47), indeks keparahan kemiskinan perdesaan meningkat 0,05 poin pada Maret 2022 menjadi 0,52. Hal itu menyiratkan bahwa berbagai program dari dana pemulihan ekonomi nasional diberikan belum cukup menekan kemiskinan ekstrem di daerah perdesaan.

Baca Juga :  Harmonisme Puasa

 

Selain itu, BPS juga mencatat tren tingkat kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi jika dibanding perkotaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,71 persen. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 13,69 persen. Ada selisih yang sangat tajam.

 

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya penduduk masuk jurang kemiskinan ekstrem. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, ditargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari tujuh provinsi dijadikan pilot project percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

 

Jumlah penduduk miskin Jatim tahun 2021 sebanyak 4.572.730 orang (10,59 persen dari jumlah penduduk), di mana 1.746.990 jiwa (38,21 persen) di antaranya tergolong miskin ekstrem. Sebanyak lima kabupaten di Jatim menjadi pilot project percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.

 

Salah satu tantangan saat ini pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Alih-alih menyelamatkan diri dari jurang kemiskinan ekstrem, alokasi bantuan salah sasaran justru memperlebar jurang gini rasio atau ketimpangan. Bantuan tidak tepat sasaran memiliki efek domino, mulai penduduk miskin tidak tersentuh hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena alokasi anggaran yang tidak efisien.

Baca Juga :  Mendesak Perluasan Kota Lamongan

 

Amartya Sen (dalam Banerjee et al, 2006: 10) mengungkapkan bahwa kemiskinan memiliki makna lebih luas dari sekadar ketidakcukupan pendapatan. Jurang kemiskinan menunjukkan ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk miskin ekstrem tidak cukup dengan bantuan sosial cenderung bersifat sesaat. Pelatihan keterampilan ditujukan meningkatkan level usaha mereka juga harus dilengkapi ketersediaan pasar dan modal usaha.

 

Langkah awal dan berkelanjutan perlu diperketat pengawasannya ialah tersedianya data penduduk miskin ekstrem sesuai kondisi lapangan. Data akurat dapat diperoleh dengan kejujuran setiap elemen masyarakat memberikan informasi benar. Di Jatim ada aplikasi Sinta Gelis, dimana aplikasi ini memuat data by name by address berdasar data DTKS maupun penerima sasaran program penanggulangan kemiskinan Jatim.

 

Semoga dengan data yang tepat sasaran permasalahan kemiskinan ekstrem di JatimĀ  bisa segera diselesaikan dan masyarakat bisa benar-benar menikmati kemerdekaan dari belenggu kemiskinan. (*)

* Statistisi Muda di BPS Tuban

SETELAH 77 tahun Kemerdekaan Indonesia, tampaknya masih banyak masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang atau sebesar 9,54 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian ini menurun 0,60 persen poin jika dibanding kondisi Maret 2021. Namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

 

Di Jawa Timur, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 4,181 juta orang, menurun 0,392 juta orang dibanding kondisi.

 

tahun lalu di bulan yang sama. Secara persentase penduduk miskin Provinsi Jatim pada Maret 2022 sebesar 10,38 persen. Artinya, 1 dari 10 masyarakat di Provinsi Jatim masih hidup di bawah garis kemiskinan.

- Advertisement -

 

Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. BPS Jatim mencatat besaran GK pada Maret 2022 sebesar Rp 460.909 per kapita per bulan dengan komposisi GK Makanan sebesar Rp 348.399,- (75,59 persen) dan GK Bukan Makanan Rp 112.510 (24,41 persen). Dengan demikian penduduk pengeluaran di bawah Rp 460.909 per kapita/bulan akan digolongkan penduduk miskin.

 

Meskipun tingkat kemiskinan secara umum mulai menunjukkan kabar baik, kita tetap harus waspada. Rapor kemiskinan Jatim menyiratkan bahwa pada 2022, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan justru semakin tinggi. Setelah sempat menurun pada September 2021 (dari 0,59 menjadi 0,47), indeks keparahan kemiskinan perdesaan meningkat 0,05 poin pada Maret 2022 menjadi 0,52. Hal itu menyiratkan bahwa berbagai program dari dana pemulihan ekonomi nasional diberikan belum cukup menekan kemiskinan ekstrem di daerah perdesaan.

Baca Juga :  Perang Badar Melawan Predator Seksual

 

Selain itu, BPS juga mencatat tren tingkat kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi jika dibanding perkotaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,71 persen. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 13,69 persen. Ada selisih yang sangat tajam.

 

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya penduduk masuk jurang kemiskinan ekstrem. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, ditargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari tujuh provinsi dijadikan pilot project percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

 

Jumlah penduduk miskin Jatim tahun 2021 sebanyak 4.572.730 orang (10,59 persen dari jumlah penduduk), di mana 1.746.990 jiwa (38,21 persen) di antaranya tergolong miskin ekstrem. Sebanyak lima kabupaten di Jatim menjadi pilot project percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.

 

Salah satu tantangan saat ini pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Alih-alih menyelamatkan diri dari jurang kemiskinan ekstrem, alokasi bantuan salah sasaran justru memperlebar jurang gini rasio atau ketimpangan. Bantuan tidak tepat sasaran memiliki efek domino, mulai penduduk miskin tidak tersentuh hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena alokasi anggaran yang tidak efisien.

Baca Juga :  Semangat Ramadan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

 

Amartya Sen (dalam Banerjee et al, 2006: 10) mengungkapkan bahwa kemiskinan memiliki makna lebih luas dari sekadar ketidakcukupan pendapatan. Jurang kemiskinan menunjukkan ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk miskin ekstrem tidak cukup dengan bantuan sosial cenderung bersifat sesaat. Pelatihan keterampilan ditujukan meningkatkan level usaha mereka juga harus dilengkapi ketersediaan pasar dan modal usaha.

 

Langkah awal dan berkelanjutan perlu diperketat pengawasannya ialah tersedianya data penduduk miskin ekstrem sesuai kondisi lapangan. Data akurat dapat diperoleh dengan kejujuran setiap elemen masyarakat memberikan informasi benar. Di Jatim ada aplikasi Sinta Gelis, dimana aplikasi ini memuat data by name by address berdasar data DTKS maupun penerima sasaran program penanggulangan kemiskinan Jatim.

 

Semoga dengan data yang tepat sasaran permasalahan kemiskinan ekstrem di JatimĀ  bisa segera diselesaikan dan masyarakat bisa benar-benar menikmati kemerdekaan dari belenggu kemiskinan. (*)

* Statistisi Muda di BPS Tuban

Artikel Terkait

Medhayoh

Tantangan Santri Masa Kini

Filosofi KHD, Upaya Redam Gejolak Siswa

Santri Berprestasi, Pesantren Keren

Menyoal Kesehatan Perempuan

Most Read

Artikel Terbaru

Suka Mewarnai Spongebob

Tingkatkan Sinergi Hadapi Resesi

Volume Waduk 50 Persen

Musnahkan BB Pil Dobel L


/