Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Opini: Simalakama Debat Cabup Bojonegoro

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯

 

Mundzar Fahman (ISTIMEWA FOR RDR.BJN)
Mundzar Fahman (ISTIMEWA FOR RDR.BJN)


Advertisement

 

 

Oleh:
Mundzar Fahman
Mantan Wartawan Jawa Pos, Tinggal di Bojonegoro

 

KAMPANYE Pilkada Bojonegoro 2024 dalam bentuk debat terbuka antar-pasangan calon sudah dua kali gagal dilaksanakan. Akankah kampanye debat publik tahap ketiga, atau terakhir, juga gagal? Semula, debat antar-paslon tahap pertama akan dilaksanakan pada 3 Oktober 2024. Tahap kedua pada 1 November, dan ketiga pada 13 November 2024. Itu hasil kesepakatan bersama yang ditandatangani KPU, Bawaslu, dan wakil dari dua paslon tanggal 24 September 2024. 

Advertisement

Debat tahap pertama sempat akan dilaksanakan di stasiun televisi: JTV Surabaya. Tetapi acara itu dibatalkan di tengah jalan (awal acara) karena ada perbedaan pendapat antarpaslon tentang format debat. Padahal, anggaran ratusan juta rupiah wis kadung (terlanjur) dikeluarkan KPU, dihadiri puluhan supporter dari dua paslon, dan –konon—hampir dua ratus personel polisi dikerahkan untuk pengamanan.

Debat tahap kedua, 1 November juga gagal digelar. Penyebabnya, masih sama. Masih belum ada kesamaan pandangan antarpaslon tentang format debat. 

Sangat mungkin, debat tahap ketiga 13 November (terakhir), sesuai kesepakatan awal, juga terancam gagal. KPU Bojonegoro sudah membikin keputusan baru tentang jadwal debat publik. Tetapi, pihak duapaslon masih belum menyetujui keputusan baru tersebut. Masih ada perbedaan sikap terhadap isi keputusan KPU Bojonegoro. Istilah santri, terjadi khilafiah (perbedaan pendapat).

Advertisement

Dalam situasi seperti sekarang ini, kampanye debat publik antarpaslon di Bojonegoro ibarat buah simalakama bagi banyak pihak. Tidak hanya bagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Tetapi juga bagi Bawaslu yang tupoksinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Juga, bagi dua paslon bupati-wakil bupati yang akan berkontestasi pada 27 November 2024. Bahkan, juga bagi Pemkab Bojonegoro yang sudah mengucurkan dana miliaran rupiah untuk pilkada, yang sebagian dananya adalah untuk membiayai debat antarpaslon.

Zaman masih sekolah biyen (dulu), peribahasa ibarat makan buah simalakama itu untuk menggambarkan ada dua pilihan yang sama-sama sulit. Misal, harus memilih A, atau B. Memilih A tidak enak. Memilih B juga pahit. Bahkan, istilahnya: jika buah simalakama itu dimakan, bapak yang mati. Tetapi, jika tidak dimakan, ibu yang mati. Nah, angel to??

Mengapa situasi sekarang bisa seperti memakan buah simalakama? Menurut saya, semua itu bermula dari adanya kesepakatan antara KPU, Bawaslu, dan tim penghubung dua paslon tanggal 24 September 2024. Kesepakatan itu ditandatangani tujuh orang. Yaitu, ketua KPU Bojonegoro dan tiga anggota, ketua Bawaslu Bojonegoro, satu orang dari tim penghubung paslon nomor 1, dan satu orang dari tim penghubung paslon nomor 2.

Inti dari kesepakatan itu, debat antarpaslon akan dilaksanakan tiga putaran. Putaran pertama 19 Oktober dengan melibatkan calon wakil bupati. Putaran kedua 1 November dengan melibatkan calon bupati. Putaran ketiga 13 November dengan melibatkan calon bupati dan calon wakil bupati.

Saat pelaksanaan debat pertama yang lalu, paslon nomor 1 mengartikan yang tampil adalah paslon (calon bupati dan calon wakil bupati) secara bersama. Tampil bareng di

atas panggung. Karena itu, cawabup nomor urut 1 Farida Hidayati mengajak cabupnya: Teguh Haryono, naik ke atas panggung. Berbeda dengan pendapat paslon nomor urut 2. Cawabup Nurul Azizah tampil seorang diri di panggung, tidak mengajak cabupnya: Setyo Wahono. Moderator debat yang hendak memberikan pengertian kepada paslon nomor urut 1 ternyata tidak berhasil. Akhirnya, debat batal dilaksanakan.

Kisruh debat pertama yang akhirnya gagal itu diadukan oleh seorang warga Bojonegoro ke Bawaslu. Bawaslu akhirnya memutuskan bahwa KPU Bojonegoro dinilai melakukan pelanggaran administrasi. KPU akhirnya mengeluarkan keputusan baru Nomor 1547 bahwa debat paslon akan dilaksanakan tanggal 13 dan 17 November 2024.

Kubu paslon nomor urut 2 keberatan terhadap keputusan baru dari KPU Bojongoro tersebut. Mereka tetap memedomani hasil kesepakatan sebelumnya yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor 312 Tanggal 24 September 2024 yang dinyatakan masih sah oleh KPU. (malawapati. com//8 november 2024).

Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, semua pihak yang terkait dengan pilkada Bojonegoro ibarat harus makan buah simalakama. Pilihan yang pahit. Jika KPU melaksanakan jadwal debat yang baru, ia dianggap mengingkari hasil kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. KPU akan diprotes paslon nomor urut 2 dan para supporternya. Tetapi jika KPU tidak melaksanakan debat sesuai dengan jadwal baru, itu sama saja KPU gagal melaksanakan jadwal pilkada sesuai tahapan yang sudah dibuat sebelumnya. Keputusan baru KPU berarti siasia. Musproh. Posisi Bawaslu juga layak dipertanyakan.

Dua paslon juga dalam posisi harus makan buah simalakama. Jika mengikuti jadwal debat baru yang dibuat oleh KPU, itu berarti dua paslon tidak istikomah pada kesepakatan mereka sebelumnya. Tetapi jika mereka tidak mengikuti jadwal baru, berarti tidak ada debat paslon. Jika tidak ada debat, sebagian warga Bojonegoro mungkin kecewa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa nontonwong bantah-bantahan, eyel-eyelanlimang taunan di televisi, hehehe…. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu juga berharap KPU Kabupaten Blora dapat memberikan akses kepada lembaga pengawas pemilu tersebut, dalam proses pemutakhiran data parpol.

Amelia Khalyana Tantri, Puas Kalau Direspon Positif

Amelia Khalyana Tantri, Puas Kalau Direspon Positif

Bagi sebagian orang waktu luang identik dengan beristirahat total. Namun bagi Amelia Khalyana Tantri, waktu kosong tetap harus dimanfaatkan untuk beraktivitas. Aktivitasnya pun harus yang produktif. Yaitu membuat kue. Mulai dari donat, roti

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berdiri merata di seluruh wilayah Bojonegoro. Tercatat ada dua kecamatan yang nihil SPPG, yaitu Kecamatan Margomulyo dan Kedewan. ‘

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer