Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Opini: Pilkada dan Tentang Kemiskinan

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯

 

Pilkada dan Tentang Kemiskinan. (IST/RADAR BOJONEGORO)
Pilkada dan Tentang Kemiskinan. (IST/RADAR BOJONEGORO)

 

Oleh:
ABU AMAR
BPS Lamongan

 


Advertisement

MELALUI UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak 27 November  2024, menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia, masyarakat akan memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pilkada ini diatur secara rinci dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, yang memuat tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan. Dasar hukum ini menjamin bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Pilkada merupakan momen segala pengungkapan harapan mulia melalui visi dan misi setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dipaparkan.

Advertisement

Semua peserta kontestan Pilkada menyampaikan visi-misi yang ‘menarik’ bagi masyarakat. Memberi harapan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, berkeadilan, sejahtera, peningkatan kualitas SDM, penurunan tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dapat terlihat pada visi-misi semua kandidat, di antaranya paslon Cagub-Cawagub Provinsi Jawa Timur.

Pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Khofifah-Emil Dardak (incumbent) menyampaikan visi-misi Jawa Timur Makmur-Jawa Timur Sejahtera, pasangan Risma-Gus Hans mempunyai visi-misi Jawa Timur Makmur melalui anggaran prorakyat menuju ekonomi kerakyatan yang inklusif serta kesejahteraan sosial yang merata. Paslon Luluk-Lukmanul mengedepankan Jawa Timur yang sejahtera melalui penguatan ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan SDM dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

Advertisement

Begitu pula dengan Pilkada Kabupaten/Kota, semua memaparkan visi-misi yang bermuara pada peningkatan kesejahteran, kemakmuran dan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Harus dapat mengurai hal-hal yang menjadi potensi naiknya jumlah masyarakat miskin tatkala pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan. Sebuah daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi, tidak bisa dengan serta-merta menurunkan tingkat kemiskinan dengan komitmen melaksanakan program/kebijakan visi-misi kampanye Pilkada jika belum mengetahui pokok permasalahan penyebab utamanya, meski program/kebijakan tersebut pro rakyat.

 

 

Konsumsi dan Garis Kemiskinan

Standar kemiskinan yang digunakan di berbagai negara berbeda, ada yang menggunakan pendapatan sebagai ukuran, kondisi perumahan, sampai kepada pengeluaran.

Juga sudah ada yang menggunakan kombinasi dari beberapa dimensi kehidupan atau yang lebih dikenal dengan kemiskinan mutlidimensi.

Standar kemiskinan di Indonesia menggunakan ukuran tingkat pengeluaran per kapita yang merupakan konversi dari kebutuhan minimal makanan dan non makanan yang dikonsumsi atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan makanan minimum 2.100 kilo kalori per hari dan kebutuhan nonmakanan adalah kebutuhan minimum dari komoditi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Jumlah konsumsi minimum ini yang harus terpenuhi, untuk tidak menjadikan kategori miskin. Artinya pemerintah harus dapat menjamin masyarakatnya dapat menikmati makanan atau nonmakanan tersebut agar tingkat kemiskinan di suatu daerah menurun. Sesuai dengan visi-misi pada saat kampanye.

Nilai konsumsi dipengaruhi salah satunya oleh daya beli masyarakat (terjadi kenaikan daya beli meski kecil periode tahun 2023 dibandingkan periode sebelumnya). Maka pengambil kebijakan harus dapat menjamin terjaganya daya beli masyarakat di antaranya melalui penurunan tingkat pengangguran, lapangan pekerjaan, kestabilan harga kebutuhan pokok serta UMR yang memadai.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan sosial yang tepat sasaran. Tidak hanya harga makanan yang harus terjaga, harga nonmakanan juga harus termonitoring dan dapat dikendalikan. Sektor sandang, papan, kesehatan dan pendidikan harus terjangkau oleh masyarakat luas.

Kebijakan pendidikan gratis yang sering muncul saat kampanye benar-benar harus terealisasikan saat memimpin (menang Pilkada). Pula aksesibilitas, kejangkauan terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan harus dipermudah.

Dari kebutuhan konsumsi minimum makanan dan nonmakanan terbentuk nilai garis kemiskinan (GK), nilai ini merupakan batas bawah (cut off) kategori miskin.

Garis kemiskinan Jawa Timur saat ini mencapai Rp 536.122 (Gresik Rp 608.828; Lamongan Rp 524.636; Tuban Rp. 488.131; Bojonegoro Rp. 471.457).

Jika seseorang secara rata-rata pengeluarannya per bulan di bawah GK, orang tersebut dikategorikan kelompok miskin, sebaliknya jika pengeluaran di atas GK tidak masuk dalam kelompok miskin.

Maka peran pemerintah yang sangat urgent di sini adalah menjaga nilai GK tidak naik, kalaupun harus naik cukup kecil/landai.

Jika nilai GK naik apalagi cukup tinggi, maka semakin banyak jumlah orang yang masuk dalam kategori miskin. Sekelompok orang yang dulunya mendekati miskin, dengan naiknya nilai GK, akan masuk di bawah garis kemiskinan. Yang dulunya di bawah garis kemiskininan akan semakin jauh tenggelam dan meningkatkan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan.  Dan kemiskinan ekstrim tidak dapat terkendali.

Pemerintah harus dapat menjaga nilai GK agar tidak naik secara signifikan dengan cara menekan atau menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.

Laju inflasi harus soft, cukup rendah. Monitoring harga di pasaran harus benar-benar dilaksanakan secara kontinyu. Tidak hanya menjelang hari-hari besar (Lebaran, Natal dan Tahun Baru). Operasi pasar harus siap siaga selalu, langsung gerebek/operasi pasar jika ada indikasi komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang tidak wajar.

Pilkada serentak ini harus menjadikan harapan baru, tidak transaksional, melaksanakan semua janji kampanye, melaksanakan visi-misi yang sudah terkontrak dengan masyarakat. Dengan fokus pengentasan kemiskinan, terjadi penurunan ketimpangan pendapatan/ekonomi dan laju perekonomian semakin cepat.

Pilkada serentak. Pemimpin baru, harapan baru. Leadership is the capacity to translate vision into reality. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Janji Purwanto, Terbaik 3 Apresiasi GTK Jawa Timur 2026: Berangkat dari Kegelisahan

Janji Purwanto, Terbaik 3 Apresiasi GTK Jawa Timur 2026: Berangkat dari Kegelisahan

Dedikasi dan keberanian mengantarkan Janji Purwanto meraih Terbaik 3 Apresiasi GTK Jawa Timur 2026.

UMK Bojonegoro 2027 Diprediksi Tembus Rp2,8 Juta? Cek Rumus dan Daftar Lengkap UMK se-Jatim di Sini!

UMK Bojonegoro 2027 Diprediksi Tembus Rp2,8 Juta? Cek Rumus dan Daftar Lengkap UMK se-Jatim di Sini!

Menanti ketok palu! Cek prediksi lengkap kenaikan UMK Bojonegoro 2027 hingga 9,5%, bedah rumus PP 49/2025, serta daftar UMK 38 kota/kabupaten se-Jatim.

7 Rekomendasi Resort Ramah Keluarga di Jawa Timur, Ada yang Bisa Lihat Satwa dari Kamar

7 Rekomendasi Resort Ramah Keluarga di Jawa Timur, Ada yang Bisa Lihat Satwa dari Kamar

Jawa Timur memiliki beragam pilihan resort yang cocok untuk liburan bersama keluarga. Mulai dari penginapan bernuansa pegunungan hingga resort dengan pemandangan pantai dan pengalaman melihat satwa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer