Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Koperasi vs Pinjaman Online

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Dicky Andriyanto
Dicky Andriyanto

 

Oleh:
Dicky Andriyanto
Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga

 


Advertisement

Kasus pinjol (pinjaman online) di Indonesia sudah menjadi menu pemberitaan yang sering dipublikasi oleh berbagai awak media dan seperti tidak ada habisnya untuk diberitakan kepada publik mengenai para korban pinjol. Tidak bisa dipungkiri, pinjol telah dipilih oleh para korbannya sebagai alternatif pendanaan yang menjanjikan karena menurut mereka mudah untuk memperoleh dana besar dalam waktu singkat. Sejatinya, masyarakat sendiri sudah pasti mengetahui berbagai informasi mengenai fenomena pinjol yang lebih banyak mudharatnya ketimbang untungnya mulai dari dikejar-kejar penagih sampai dengan meregang nyawa karena tidak sanggup mengembalikan hutang dan bunganya yang cukup besar. Jenis pinjaman yang dinilai ilegal ini menjerat berbagai profesi mulai dari pelajar, karyawan, guru, pedagang, dan lainnya. Hasil survei dari lembaga No Limit Indonesia pada tahun 2021 menjelaskan bahwa profesi guru merupakan korban pinjol paling banyak (42%) disusul dengan karyawan yang telah di-PHK (21%). Kita tidak bisa melakukan judgment kepada korban seperti yang dialami oleh sebagian besar profesi guru meskipun mereka dinilai telah memperoleh pendapat layak, terlebih pasca diangkat status kepegawaiannya, karena permasalahan ini lebih mengarah kepada kebutuhan seseorang yang tidak sama antar individu, sehingga membuat mereka terpaksa memilih pinjol sebagai jalan keluarnya.

Fenomena lain yang sempat menarik perhatian adalah statement dari Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyebutkan bila mahasiswa bisa menggunakan pinjol untuk membayar UKT mengundang pro dan kontra. Memang kehadiran pinjol tidak bisa dielakkan karena pinjol sebagai produk perkembangan teknologi akan muncul sebagaimana produk lain seperti e-commerce dan pinjol sendiri sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana pernyataan Menko Muhadjir. Permasalahannya adalah tidak semua masyarakat memperoleh informasi bagaimana memilih pinjol yang tidak ilegal untuk melakukan pinjaman dana. Secara teknis, masyarakat bisa mengakses daftar pinjol yang dibekukan operasionalnya di website KPK, sehingga bisa diketahui apabila ada penawaran pinjol tinggal mencocokkan alamat website, nama pinjol, dan developer yang tertera supaya tidak terkena penipuan kembali. Sampai dengan 31 Maret 2024, KPK telah memblokir 585 pinjol ilegal yang menandakan bila kehadiran pinjol sudah menjamur di Indonesia dan perlunya tindakan hukum supaya tidak membawa banyak kerugian. Namun tetap perlu diwaspadai karena sesuatu yang berhubungan dengan teknologi akan mudah untuk diubah atau dikembangkan menjadi berbagai bentuk platform, sehingga kewaspadaan masyarakat terhadap pinjol harus tetap ditingkatkan meskipun sudah banyak pinjol yang telah dibekukan.

Selain pinjol mudah untuk diubah alamat website maupun nama entitas, dampak negatif lain dari kegiatan pinjol adalah rawan penipuan karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pinjaman dana, sebagai contoh, pertama, minimnya informasi pengenaan bunga yang tidak masuk akal membuat nasabah akan terbebani berkali-kali lipat dan sulit untuk membayarnya di periode mendatang. Kedua, tenor pelunasan yang sangat singkat menyebabkan nasabah kelabakan untuk sesegera mungkin melunasi pinjaman pokok beserta bunganya. Ketiga, penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pihak nasabah. Jika pinjol masih diragukan keabsahannya, lalu bagaimana alternatif pendanaan yang aman dan transparan?, maka kita bisa menggunakan koperasi sebagai pilihan bijak dan aman. Sebagai sebuah lembaga keuangan non-bank, koperasi memiliki badan hukum yang legal dalam pendirian, alamat yang menjadi kegiatannya, dan informasi manajemennya.

Advertisement

Koperasi seperti sebuah entitas yang mulai terpinggirkan karena masyarakat cenderung akrab dengan sektor perbankan atau lebih memilih pinjol sebagai pihak penyedia dana yang lebih mudah, cepat pencairannya, dan tidak sulit persyaratannya. Salah satu bentuk pelayanan dari koperasi yaitu simpan pinjam memiliki peranan penting dalam mengelola keuangan anggota dengan menghimpun dana berupa simpanan wajib, sukarela, dan deposito untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman/kredit bagi pihak debitur. Keberadaan koperasi sebenarnya sangat membantu bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang mayoritas memiliki pendapatan menengah kebawah. Sayangnya, keberadaan koperasi unit desa (KUD) yang beroperasi di wilayah desa lambat laun mulai menghilang karena keberadaan lembaga perbankan yang semakin banyak dan memberikan layanan yang lebih menarik dibanding KUD. Terlebih, saat ini keberadaan pinjol juga semakin intens untuk menyaingi bank dan koperasi. Alhasil keberadaan koperasi yang tidak sekuat sektor perbankan dan pinjol lama-kelamaan mulai tersisihkan. Padahal berdirinya koperasi atas gagasan Moh. Hatta tersebut mencerminkan perekonomian gotong royong sebagaimana filsafat asli masyarakat Indonesia yang perlu saling bahu-membahu membantu ekonomi antar individu. Banyak keuntungan yang diperoleh dari koperasi simpan pinjam apabila masyarakat membutuhkan pinjaman dana, diantaranya, pertama, lebih transparan supaya pihak debitur mempunyai informasi yang jelas tentang pinjaman dan memudahkan nasabah untuk berdiskusi secara langsung terkait proses pinjaman. Kedua, bunga yang dikenakan lebih rendah karena sejatinya koperasi didirikan bukan mencari keuntungan semata, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan anggotanya. Di lain sisi, koperasi tetap memiliki kelemahan antara lain, pertama, dana pinjaman terbatas karena jumlah anggotanya yang sedikit, sehingga berpengaruh kepada limit dana yang dipinjamkan. Kedua, harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu dengan mewajibkan persyaratan yang harus dipenuhi seperti simpanan wajib di periode tertentu. Ketiga, proses pencairan dana cenderung lama karena banyak pertimbangan yang digunakan sebelum memberikan pinjaman.

Dari seluruh keunggulan dan kelemahan, koperasi seharusnya tetap memiliki daya tawar yang patut menjadi pertimbangan masyarakat dibanding memilih pinjol sebagai solusi akhir sumber pendanaan. Selain itu, kita tidak bisa menyalahkan pinjol sebagai sumber masalah keuangan masyarakat dan menyebabkan kesulitan ekonomi karena tidak semua pinjol berstatus ilegal seperti yang diberitakan oleh media. Kembali lagi kepada pilihan bijak masyarakat untuk benar – benar mempertimbangkan dalam memilih entitas pemberi pinjaman. Jangan sampai kita hanya memikirkan proses pencairan yang cepat dan mudah serta tidak ada batasan dana pinjaman, tapi lupa akan proses yang transparan dan nilai bunga yang dikenakan, sehingga menyebabkan kondisi finansial di masa depan semakin sulit dan tidak mampu untuk mengembalikan. (*)

Advertisement
Editor : Yuan Edo Ramadhana
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Komisi A DPRD Blora Dorong KDMP Miliki Arah Bisnis yang Jelas   

Komisi A DPRD Blora Dorong KDMP Miliki Arah Bisnis yang Jelas  

Komisi A DPRD Blora mengingatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar segera memiliki arah bisnis yang jelas.

Ketua BME Bantah Bendahara, Sebut Administrasi Lengkap

Ketua BME Bantah Bendahara, Sebut Administrasi Lengkap

Bendahara BME Ahmad Hanafi di hadapan tim gabungan lintas instansi mengungkap sejumlah persoalan internal. Hanafi mengaku tidak mengetahui bentuk stempel resmi BME.

KDMP Blungun Kelabakan Barang Habis karena Tak Kunjung Disuplai

KDMP Blungun Kelabakan Barang Habis karena Tak Kunjung Disuplai

Ketua KDMP Desa Blungun, Mashur, mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengadaan barang. Ia berharap ke depan distribusi barang dapat dilakukan lebih baik agar operasional koperasi tidak terganggu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer