Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baliho dan Kontestasi Adu Gagasan, Oleh: Nono Warnono

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

 


Advertisement

Membangun ­citra dhiri demi menggapai hasrat profan terlihat begitu gegap gempita menyesak ruang publik menjelang kontestasi pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg). Karenanya begitu masif foto-foto diatur  diformat dengan rekayasa terbaik sehingga nampak tampil menawan, dengan rekayasa dan tipudaya menyembunyikan segala belang kekurangan. Tak kalah dengan foto selebritas yang menghiasi baliho-­baliho iklan berbagai produk kecantikan dan sejenisnya.

Sikap yang oleh tradisi jawa disebut sebagai budaya besus (suka bersolek diri/narsis) bertransformasi berupa pajangan gambar-gambar yang dipamerkan sembarangan dalam berbagai bentuk baliho di pinggir jalan, pun tempat keramaian, di kawasan kota hingga pelosok pedesaan. Sebuah ambisi nan membuncah demi penciptaan visual yang artifisial dengan pamrih diri dan banalitas citra politis nan terasa nir makna.

Terasa, betapa untuk disebut sebagai eksistensi di aras politisi niscaya harus menyertainya dengan berbagai laku narsis. Terlebih menemukan momentum politik yang melangitkan kembali imajinasi-imajinasi liar mengawang berharap menjadi kenyataan. Mengkonversi mimpi-mimpi terealisasi menjadi profan meski sejatinya jauh panggang dari api.

Advertisement

Melalui baliho-baliho yang semrawut pun mengganggu keindahan serta kenyamanan ruang publik, begitu nampak ambisi yang terimajinasi menyongsong kontestasi. Pemasangan baliho berbagai ukuran yang tak taat aturan, mengkonfirmasi betapa para politikus kita tak memberikan pendidikan positif bagi para konstituen. Cenderung menghalakan segala cara meski menabrak berbagai regulasi yang dibuat sendiri.

Cara bersolek yang kemayu dan gemagus para politikus tersebut, sebagai bentuk komunikasi yang sejatinya kontraproduktif bagi masyarakat yang beragam pendidikan dan latar belakang sosialnya. Fenomena yang mengindikasikan belum matangnya perilaku politik masyarakat kita. Budaya politik yang belum sesuai dengan fatsun politik bahwa politisi pembuat kebijakan (policy maker) yang seharusnya taat aturan dan menjunjung tinggi aras budaya.

Dari sisi semiotika, mengenalkan tanda diri untuk meraup suara elektoral dengan berbagai alat peraga melalui aneka media memang sah-sah saja. Agar visi misi yang hendak ditawarkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dapat ditangkap maknanya oleh sebanyak-banyak orang. Tetapi cara mengkomunikasikannya di tengah ruang publik secara serampangan sungguh tidak elok pun menabrak etika (norma) dan estetika (keindahan).

Advertisement

Menurut hemat penulis, di era kekinian cara kampanye dengan memasang baliho solekan gambar diri di tempat tempat umum sejatinya sudah semakin kurang efektif dan kurang efisien di era dimana semua aspek kehidupan sudah merambah migrasi di jagat digital. Upaya yang tidak signifikan lagi mendongkrak keuntungan electoral di berbagai strata. Karena telah banyak platform yang dapat menjadi ajang mencitrakan diri di dunia virtual, dengan tanpa mengganggu realitas kehidupan sehari-hari. Alih-alih menarik,justru menjadikan khalayak antipati karena dianggap sebagai penyebab ketidaknyamanan ruang publik. Belum lagi penempatan baliho yang asal-asalan serta sembarangan sangat mengancam keselamatan masyarakat.

Unjuk kekuatan peraga kampanye berbagai bentuk ukuran baliho terasa merugikan masyarakat kecil. Semisal pemasangan baliho besar di lokasi wisata akan menjadikan para wisatawan kehilangan view untuk foto-foto atau selfie. Baliho-baliho rusak dan roboh di pinggir jalan dan tempat umum lainnya selama ini  tidak ada yang bertanggungjawab. Tinggal glanggang colong playu.

Perang baliho saling berebut tempat strategis, ukuran-ukuran jumbo, hingga saling merusak/menurunkan gambar di berbagai lokasi, kompetisi tidak sehat yang pada akhirnya menjadi gesekan masyarakat akar rumput. Sungguh langkah yang tidak strategis serta menciptakan suasana yang mengganggu kodusifitas agenda kontestasi politik.

 

 

 

 

Biaya baliho yang akhirnya menjadi sampah visual, sejatinya dapat dipakai aksi nyata yang lebih produktif. Menyantuni anak yatim hingga fakir miskin, bahkan aksi sosial lainnya yang sejatinya lebih menyentuh, toh pada akhirnya secara tidak langsung hal tersebut akan memberi dampak electoral yang positif.

Kontestasi seharusnya mengedukasi masyarakat dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, nilai budaya positif masyarakat, serta nilai luhur lainnya. Bukan menjadi ajang mendulang elektoral dengan menghalalkan segala cara yang mengganggu kenyamanan masyarakat, merusak lingkungan. Bukan menuliskan diksi dan narasi-narasi pepesan kosong yang meracuni mental dan pikiran masyarakat.

Memasang berbagai baliho sembarangan,  serampangan dengan narasi umuk (pamer), bombastis, terkadang nir logika sesungguhnya adalah langkah kontraproduktif. Dalam mas­yarakat yang sudah cerdas dan melek digital, baliho-baliho yang menyesaki ruang publik hanya akan menjadi bahan lelucon dan ejekan remeh- temeh.

Ayo perangi budaya-budaya pembodohan. Kontestasi beradu gagasan bukan kontes baliho besar-besaran. (*)

 

*Nono Warnono

Pegiat Sastra dan Budaya di Sanggat Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB)

Advertisement
Editor : Yuan Edo Ramadhana
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu juga berharap KPU Kabupaten Blora dapat memberikan akses kepada lembaga pengawas pemilu tersebut, dalam proses pemutakhiran data parpol.

Gelar Sosialisasi ke Parpol, KPUK Bojonegoro Sebut Dapil Pemilu 2029 Bisa Berubah

Gelar Sosialisasi ke Parpol, KPUK Bojonegoro Sebut Dapil Pemilu 2029 Bisa Berubah

Karena tidak ada tahapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro mengisi kegiatan dengan kunjungan kerja dan sosialisasi partai politik (parpol)

Perkuat Literasi Demokrasi, Ketua KPU Bojonegoro Isi Kuliah Praktisi di Unigoro

Perkuat Literasi Demokrasi, Ketua KPU Bojonegoro Isi Kuliah Praktisi di Unigoro

Prodi Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi di modern class fakultas, Rabu (3/6/26). Kuliah praktisi kali ini menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perw

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer