
Tantangan dunia kesehatan saat ini dan ke depan tentu tidak ringan. Pasca keluar dari cengkeraman pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenkes tengah melakukan gebrakan atau revolusi kesehatan yang selama ini masih cenderung berkutat pada masalah layanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.
Sehingga membutuhkan pembiayaan jauh lebih besar. Salah satu bentuk revolusioner tersebut adalah lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa substansi UU tersebut antara lain Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku seumur hidup yang sangat terkait dengan pengurus izin praktik profesi kesehatan.
Alokasi anggaran kesehatan (mandatory spending) di mana pemerintah menghapus belanja wajib yakni, mengalokasi anggaran minimal 5 persen dan pemerintah daerah 10 persen di luar belanja gaji serta kemudahan pemberian izin untuk dokter asing.
Momentum pandemi Covid-19 menjadi titik balik sekaligus ujian terberat dan memberi pelajaran mahal bagaimana mengelola sistem kesehatan nasional yang mumpuni, paripurna, dan komprehensif.
Sistem kesehatan nasional kita ada enam pilar yakni, transformasi layanan primer, transfomasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.
Tujuannya, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas, dalam kesehatan antarwilayah serta mencapai kemandirian masyarakat dalam kondisi status kesehatan berkualitas dan produktif.
Penguatan Enam Pilar
Lingkup transformasi sistem kesehatan di Indonesia setidaknya ada enam pilar yang merupakan subsistem yang menopang sistem kesehatan nasional. Pilar pertama adalah transformasi layanan primer. Pada pilar ini Kemenkes akan melakukan revitalisasi terhadap 300 ribu posyandu yang dilengkapi dengan penguatan kader kesehatan dan pemenuhan alat kesehatan serta fasilitas penunjang lain.
Posyandu dan kader kesehatan merupakan garda terdepan dalam upaya pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Selain itu, layanan posyandu juga akan dibuat lebih fokus pada upaya promotif preventif seperti skrining dan surveilans, sasarannya juga akan diperluas bukan hanya ibu dan anak tetapi semua siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Dengan kata lain posyandu bukan hanya identik dengan layanan bayi, balita dan anak-anak namun juga remaja sampai kelompok lanjut usia.
Pilar kedua, transformasi layanan rujukan. Transformasi ini sebagai upaya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk layanan spesialistik dan sub spesialistik bagi penyakit berjenis katastropik di mana merupakan penyakit yang proses perawatan memerlukan keahlian khusus dengan alat kesehatan canggih, dan memerlukan pelayanan kesehatan jangka panjang bahkan seumur hidup seperti jantung, stroke, kanker, dan ginjal masih sangat terbatas. Penguatan ini juga diiringi dengan penyediaan dokter spesialis yang memadai.
Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan nasional di mana diarahkan untuk memperkuat produksi obat, vaksin, dan alat diagnostik di produksi dalam negeri. Selain itu, juga akan membangun sistem tenaga kesehatan cadangan dengan melibatkan Karang Taruna, Pramuka, Poltekkes, dan fakultas kedokteran dengan melakukan pelatihan dasar, termasuk dibina dan dibekali pengetahuan terkait bidang kesehatan, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan saat bencana atau darurat.
Pilar keempat, transformasi sistem pembiayaan. Penataan anggaran yang memadai bagi instansi atau dinas kesehatan agar dapat memenuhi program-program priorotas kesehatan, termasuk agar tidak terjadi tumpang tindih.
Pilar kelima, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Fokus menambah jumlah dokter, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi untuk memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan secara merata. Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1.000 orang. Satu dokter untuk melayani 1.000 penduduk.
Sementara itu, ketersediaan dokter di Indonesia saat ini hanya 101.476 dokter, dengan jumlah populasi sekitar 273.984.400 jiwa, maka perlu ada fast track penambahan jumlah dokter untuk memenuhi rasio tenaga kesehatan.
Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan di mana Kemenkes telah menyiapkan satu platform kesehatan yang digunakan untuk merekam catatan medis pasien berbasis digital. Semua data kesehatan pasien telah terintegrasi dan bisa dicek secara berkala sehingga memudahkan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dari hulu hingga hilir. (*)
*Oryz Setiawan
Koordinator Bidang Advokasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Cabang Bojonegoro, Berdomisili di Kapas Bojonegoro
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





