
TEPAT 11 Juli 2023, Undang-Undang (UU) Kesehatan yang disahkan, terdiri 20 bab dengan 458 pasal. Substansi yang termuat antara lain penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kesehatan.
Lalu, penguatan pelayanan kesehatan primer, pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, serta transparansi proses registrasi, dan perizinan tenaga medis.
Kontroversi pertamanya hingga terjadi penolakan karena undang-undang ini bagian dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Kita tahu apapun yang berbau omnibus law ini sangat dicurigai masyarakat. Karena dianggap sangat cenderung mengubah tatanan di masyarakat dan dinilai lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu.
Harapan pemegang kekuasaan, UU Kesehatan ini menjadi tonggak transformasi kesehatan nasional yang mandiri dan inklusif. Dengan UU ini, orientasi kesehatan di Indonesia tidak lagi pada pengobatan (kuratif), tetapi pada upaya pencegahan (preventif). Mengingat Pandemi Covid-19 membuka mata, bahwa masyarakat membutuhkan akses dan layanan kesehatan lebih baik.
UU Kesehatan juga akan menjamin pemenuhan infrastruktur, sumber daya manusia, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, telemedisin, dan pengampuan jejaring prioritas layanan kesehatan berstandard nasional serta internasional.
Regulasi itu diharapkan menjamin perbaikan fasilitas kesehatan. Seperti diatur dalam Bab VI tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, berfokus pada layanan kesehatan primer dan membenahi sistem rujukan rumah sakit. Bab itu juga mengatur tindakan promotif dan preventif lewat penguatan posyandu, deteksi dini penyakit, laboratorium kesehatan masyarakat, vaksinasi, dan pengembangan teknologi kedokteran.
Melalui Bab VII, UU Kesehatan yang mengatur sumber daya manusia kesehatan, pemerintah menawarkan solusi kekurangan jumlah dokter spesialis. Penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan bisa dilakukan di rumah sakit.
Dalam penentuannya, Kemenkes akan bekerja sama dengan kolegium, perguruan tinggi, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar pelaksanaan pendidikan sesuai standard yang berlaku atau akreditasi.
Pemerintah sepakat butuh produksi dokter dan dokter spesialis melalui penyelenggaraan berbasis kolegium. Selain itu, perlu penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR (surat tanda registrasi) berlaku seumur hidup dengan kualitas terjaga. Jadi perihal perizinan ini dari yang awalnya rumit dan lama, kini menjadi mudah dan sederhana.
Namun, sejumlah hal yang menjadi kontroversi seperti mandatory spending bidang kesehatan tidak seharusnya dihapuskan, bahkan perlu ditingkatkan. Padahal selama ini anggaran bidang kesehatan telah diatur untuk APBN minimal 5 persen, sedangkan APBD minimal 10 persen. Namun, kali ini aturan itu dihapus, tiap daerah pasang anggaran kesehatan menyesuaikan kebutuhan.
Otomatis banyak pihak khawatir bahwa anggaran kesehatan tidak akan mencukupi, bahkan tidak tersedia anggaran kesehatan, karena tak menutup kemungkinan anggaran cenderung diarahkan ke bidang infrasruktur.
Juga tidak dibatasinya organisasi profesi, sehingga dikhawatirkan bahwa profesi yang ada tidak memiliki baku mutu standar yang hasilnya menurunkan kepercayaan masyarakat. Jadi mungkin inilah deretan kontroversi UU Kesehatan yang patut dicermati. (*)
*Rahmat Junaidi
Pengamat kesehatan masyarakat/pengawas Reformasi Birokrasi
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




