
JAGAT media sosial kembali diguncang oleh wacana publik mengenai dunia kampus. Kali ini soal urgensi kuliah kerja nyata (KKN) sebagai sarana kontribusi nyata mahasiswa dalam perubahan baik di desa.
Perbincangan tersebut dimulai dengan salah satu unggahan yang menganggap bahwa KKN yang tidak diwajibkan di salah satu kampus besar adalah pilihan tepat. Dan, mahasiswa dikatakan lebih baik membangun jejaring dengan dunia industri untuk menyambung hidup ke depan.
Unggahan lain menyanggah pesan tersebut dengan klaim bahwa salah satu kampus besar lain yang mewajibkan KKN mampu mendorong mahasiswa untuk mempraktikkan konsep yang mereka pelajari untuk perbaikan di desa KKN. Kedua pandangan tersebut sebenarnya sama-sama tepat dengan catatan pandangan kedua terlalu mensimplifikasi persoalan, kita coba lihat lebih lanjut.
Baca Juga: MPLS, Momentum Semangat Belajar
Memangnya Anda itu Siapa?
Pandangan yang melihat bahwa KKN bisa menjadi wadah pelibatan mahasiswa perbaikan masyarakat desa dapat kita duga muncul dari pembayangan bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan. Mahasiswa merasa punya tanggung jawab moral (diklaim karena akses pendidikan tingginya), sehingga dianggap perlu menolong rakyat lainnya dengan kemampuan yang mereka miliki.
Pembayangan tersebut muncul sebagai bagian dari gerakan moral yang terlibat mendirikan rezim Orde Baru, di mana dibayangkan orang kampus lebih tahu dibandingkan rakyat lainnya (Novianto, 2016).
Pembayangan tanggung jawab moral justru menjauhkan mahasiswa dari elemen rakyat lainnya sekaligus menunjukkan kegagalan dalam memahami dirinya. Mahasiswa yang dihinggapi pandangan tersebut tak sadar kalau dirinya sendiri memiliki kerentanan sebagai calon tenaga kerja, apalagi data terbaru disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja pada 22 Februari 2023 menunjukkan bahwa 12 persen pengangguran di Indonesia memiliki gelar sarjana dan diploma.
Realitas deinsdustrialisasi prematur semenjak krisis ekonomi 1998 yang membuat terbatasnya lapangan kerja formal menjadi salah satu penyebab lulusan kampus sulit terserap pasar tenaga kerja. Keterbatasan penyiapan fasilitas dan sarana pembelajaran di kampus dibutuhkan dunia industri juga menjadi penyebab lainnya (Handayani, 2015).
Belum lagi Riset SMERU Institute (2019) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak lantas berdampak pada kesejahteraan seseorang, apabila tak didukung oleh akses sumber daya orang tua.
Mahasiswa sendiri sudah berada dalam kerentanan bagaimana mau bisa menolong rakyat lainnya? Keinginan untuk menolong rakyat lainnya justru menunjukkan keangkuhan mahasiswa di hadapan rakyat lainnya. Mahasiswa lah semestinya mempelajari realitas lain dihadapi rakyat di lokasi desa KKN dan membangun kesadaran alternatif dimulai dari dirinya bahwa kita sebagai rakyat sama-sama rentan.
Baca Juga: Wisuda Siswa dan Tradisi Buwuhan
Transformasi Sosial di Desa Tak Bisa Sekejap Mata
Kita yang bisa memanfaatkan KKN untuk sementara waktu melibatkan rakyat dalam proses kebijakan di desa KKN pun menyadari bahwa ada kompleksitas relasi kuasa sangat pelik di pedesaan. Kami misalnya dulu saat KKN bisa mengambil kesempatan dari proyek LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang sedang melibatkan warga untuk membuat sistem informasi desa (SID), namun bukan berarti kemudian rakyat lah yang menjadi penentu arah kebijakan desa.
Peran LSM lebih banyak dalam penentuan data-data yang akan dimuat dalam SID, sedangkan rakyat hanya ditugaskan memberi informasi sesuai pengetahuan mereka (Kamim, 2019). Kami sebagai mahasiswa KKN saat itu menjadi harus bekerja dua kali disebabkan bersama warga desa harus melakukan pengisian ulang data akibat banyak data yang belum terisi serta harus melakukan validasi data sendiri.
Kami saat itu memang berhasil mendorong pemerintah desa untuk memberikan akses kebijakan terkait perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni) dari pemerintah kabupaten daerah tersebut. Kami selanjutnya bersama pemerintah desa maupun tim KKN membantu mendata kondisi rumah warga. Kami kemudian membantu pengajuan program RTLH ke pemda.
Saat Ketua RT lokasi KKN meminta kepada kami membuatkan data penduduk dusun sesuai tingkat pendidikan dan usia untuk keperluan tanggap bencana, kala data telah disampaikan Ketua RT kemudian intrik pun terjadi. Data justru diminta kembali oleh kader LSM kebetulan juga adalah saudara kandung dari elite desa tersebut.
Alhasil, kami harus menyampaikan data kembali kepada Ketua RT secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut menunjukkan bahwa memberikan akses data pun tak semudah yang dibayangkan.
Mereka yang merasa punya tanggung jawab moral juga sama sekali tak memahami bahwa desa semenjak Orba telah diisolasi dari segala bentuk partisipasi publik, pemerintahan Soeharto justru menganggap suara-suara rakyat desa sebagai bentuk ancaman keamanan (White, Graham dan Savitri, 2023).
Pandangan yang memandang bahwa rakyat desa tak tahu apa-apa dan tak perlu diajak terlibat dalam kebijakan muncul dari latar belakang historis ini begitu pula pandangan kalau orang kampus lah yang lebih tahu. Artinya, kalau Anda ingin melanggengkan pandangan bahwa KKN akan mampu menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan berarti sama saja terus melanjutkan penindasan terhadap rakyat di pedesaan. (*)
*Anggalih Bayu Muh Kamim
Pegiat Kajian Agraria
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




