Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tembakau: Devisa atau Derita?

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
PERJALANAN tembakau tersebar di seluruh penjuru dunia tidak lepas dari sejarah penjelajahan Christopher Columbus, seorang pelaut berkebangsaan Italia. Saat menjejakkan kaki di sebuah pulau di benua Amerika Selatan sekitar 1492, dia menerima hadiah berupa lembaran-lembaran daun kering.

Awalnya, hadiah ini tidak memberi kesan berarti di mata armada Columbus sampai akhirnya mereka memperhatikan kebiasaan penduduk pribumi membakar daun demi mengusir hama dan menghirup asapnya untuk pengobatan atau memanfaatkannya sebagai bahan campuran pasta gigi.

Singkat cerita, daun kering tanaman Nicotiana atau tembakau ini dibawa Columbus berkeliling dunia dan menjadi komoditas populer ketika bangsa Eropa mulai menanamnya secara massal.

Masyarakat Eropa saat itu berhadapan berbagai macam penyakit sehingga mencoba segala pengobatan termasuk tanaman seperti daun tembakau. Selama hampir tiga ratus tahun setelah diimpor ke Eropa, tembakau dianggap sebagai obat universal oleh banyak dokter.

Kandungan zat aktif nikotin, dipercaya berfungsi sebagai obat dewa beragam penyakit dan didukung literatur yang banyak. Meski demikian, seiring perkembangan konsep dan praktik kedokteran modern, mulai muncul keraguan dan pertentangan terhadap penggunaan daun tembakau sebagai obat.

Hingga sekitar pertengahan abad ke-19, tembakau justru dianggap sebagai sumber penyakit sehingga para ahli menghentikan terapi berbasis daun tembakau.

Membakar tembakau (baca: merokok) merupakan salah satu faktor risiko penyakit kanker atau non-kanker. Merokok tidak hanya memasukkan nikotin tetapi juga lebih dari 5.000 bahan kimia, termasuk karsinogen (bahan kimia penyebab kanker), ke dalam paru yang menyebar ke seluruh organ tubuh melalui darah. Penyakit jantung, kanker paru, penyakit paru obstruksi kronis (PPOK), kanker mulut dan lidah, kecacatan janin dan beragam penyakit lain akan semakin besar terbentuk ketika dipicu dengan merokok.

Tembakau Hadirkan Derita dan (Bukan) Devisa

Rokok dan industri rokok selalu memberikan kontroversi. Pajak rokok dan cukai hasil tembakau (CHT) jelas memberi devisa bagi Indonesia. Laporan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa realisasi penerimaan CHT 2022 sekitar Rp 198 triliun atau naik sebesar 4,9 persen dibanding sebelumnya. Angka tidak sedikit untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Para pedagang pun mendapatkan keuntungan penjualan rokok, apalagi jika dijual secara eceran.

Pertanyaannya, apakah semua profit itu seimbang dengan pengeluaran biaya kesehatan mengatasi penyakit-penyakit akibat merokok? Sebuah studi dipublikasi di jurnal The Lancet Global Health tahun 2020 menunjukkan hasil patut dicermati.

Studi di 12 negara Amerika Latin menunjukkan hasil bahwa merokok menjadi beban kesehatan dan ekonomi besar, dengan lebih dari 345.000 kematian, 2,2 juta kejadian penyakit, dan 26,9 miliar dolar biaya medis diperkirakan secara langsung atau tidak langsung akibat tembakau.

Tragisnya, pajak dari produk tembakau/rokok hampir tidak cukup menutupi sepertiga dari biaya tersebut. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Pada 2021, pemerintah melalui BPJS Kesehatan harus membayar biaya kesehatan akibat rokok sekitar Rp 15 triliun dari total Rp 27 triliun. Keadaan ini menunjukkan bahwa beban ekonomi akibat efek langsung atau tak langsung bahaya merokok sebenarnya cukup besar.

Jika pemerintah tetap berharap mendapat devisa dari CHT atau pajak rokok, perlu dilakukan terobosan efektif dan efisien. Indonesia mungkin bisa mencontoh hasil penelitian di Montenegro. Mereka memberlakukan kenaikan harga rokok berdasar pendapatan penduduk dengan membagi subyek menjadi kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi. Hasil riset menunjukkan bahwa kenaikan harga tembakau/rokok memiliki dampak efisien menurunkan jumlah perokok pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dibanding dengan kelompok berpenghasilan tinggi.

Hasil studi di Montenegro diterbitkan jurnal Tobacco Control (2022) memberikan gambaran bahwa kenaikan harga rokok menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah berpikir dua kali membeli rokok dibanding membeli kebutuhan pokok.

Tentu, menaikkan harga rokok berdasar pendapatan penduduk mungkin bisa menurunkan konsumsi rokok dari pembeli masyarakat miskin. Namun, pemerintah bisa tetap berharap peningkatan penerimaan negara dari konsumen orang kaya. Beban biaya kesehatan akibat rokok sebagian ditanggung pasien karena tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara.

Saatnya berubah. Perubahan tidak hanya menyasar industri rokok dan kebijakan pemerintah, tapi juga dimulai petani tembakau. Didasari kenyataan bahwa dunia menghadapi krisis pangan global maka peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 mengambil tema grow food, not tobacco.

Secara perlahan, petani tembakau mungkin perlu didorong agar melakukan diversifikasi komoditas tanam atau beralih menanam tanaman bahan makanan pokok. Kebijakan ini harus menempatkan petani dalam pihak diuntungkan apapun komoditas ditanam.

Kontroversi tentang manfaat dan bahaya tembakau mungkin tidak akan selesai dan selalu menjadi pedang bermata dua. Sejarah akan membuktikan apakah tembakau sejatinya membuat untung atau malah buntung. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bulog Bojonegoro Baru Serap 3.948 Ton Jagung Petani

Bulog Bojonegoro Baru Serap 3.948 Ton Jagung Petani

Pemerintah harus melakukan upaya stabilisasi di tengah panen raya. Tidak merugikan petani, baik padi maupun jagung. Di antaranya memaksimalkan kinerja badan urusan logistik (bulog). 

KDKMP di Sejumlah Kabupaten Blora Belum Semua Layani Pupuk

KDKMP di Sejumlah Kabupaten Blora Belum Semua Layani Pupuk

Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Blora belum berjalan optimal menjelang masa tanam I (MT-1) 2026/2027.

Bojonegoro Jadi Lumbung Padi, Harga Beras Harus Terkendali

Bojonegoro Jadi Lumbung Padi, Harga Beras Harus Terkendali

Predikat sebagai daerah dengan produksi padi terbesar nomor satu di Jawa Timur menjadi modal penting bagi Bojonegoro dalam menjaga ketahanan pangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer